Masyarakat Swadaya dan Mandiri
DERAJAT KESEHATAN: RSUD Sultan Syarif Mohammad Alkadrie Kota Pontianak diharapkan meningkatkan derajat kesehatan warga kota Pontianak. FOTO: Istimewa. Pontianak, GEMAWAN. Keterlibatan masyarakat sipil di sektor kesehatan pada area kebijakan dan pengawasan, cukup tinggi. Akan tetapi keterlibatan masyarakat sipil pada area
Hermawansyah, dosen Fakultas Hukum Untan Pontianak. FOTO: ISTIMEWA. Pontianak, GEMAWAN. Pasca reformasi, pemerintah daerah banyak memproduksi aturan hukum (regulasi) terutama menyangkut retribusi. Ini terkait besarnya pengaruh konsep pendapatan asli daerah (PAD). “Menariknya, peraturan daerah (Perda) itu berpotensi bermasalah. Satu di
AWASI JAKSA: Dua Komisioner KK-RI Indra Sugiarto (kiri) dan Pultoni (kedua dari kanan) berpose bersama Direktur Gemawan Laili Khairnur (kedua dari kiri), aktivis Andre Yuen, dan board Gemawan Hermawansyah (kanan), usai bahas rencana kerja pengawasan dan pemantauan Jaksa-Jaksa di Provinsi
Pontianak, GEMAWAN. Kantor Penghubung Komisi Yudisial (KY) Republik Indonesia Wilayah Kalimantan Barat (Kalbar), ingin membentuk Forum Pemerhati Hukum Pontianak di wilayah kerjanya. “Focus Group Discussions (FGD) Forum Pemerhati Hukum Pontianak mengusung tema, ‘Mewapadai Pelemahan Lembaga-lembaga negara Produk Reformasi’ pada Senin
MENDUGA MK: Pemerhati hukum lembaga Gemawan, Hermawansyah menduga MK ikut andil terhadap pelemahan KY di diskusi publik di Hotel Santika Pontianak, Senin (23/11/2015). FOTO: MAHMUDI/GEMAWAN. Pontianak, GEMAWAN. Pemerhati hukum dari lembaga Gemawan, Hermawansyah mengupas pelemahan lembaga tinggi negara Komisi Yudisial
KY DIKEBIRI: Anggota Dewan Pendiri Lembaga Gemawan, Hermawansyah (kanan) menjadi narasumber di diskusi publik bertajuk pelemahan lembaga negara produk Reformasi 1998, didampingi Direktur PonTV Mursalin (kedua dari kanan), dosen FH Untan Rommy Patra (kiri), Kabip Umum KY RI Andi Djalal
GIAT MEMBANGUN: Walikota Pontianak H Sutarmidji mengajak berbagai lapisan masyarakat mendukung percepatan pembangunan kawasan di Rektorat Untan Pontianak, belum lama ini. FOTO: HUMAS PEMKOT PONTIANAK/GEMAWAN. Pontianak, GEMAWAN. Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kota Pontianak tahun 2016 mencapai Rp1,637
Pontianak, GEMAWAN. Knowledge Management Program Transparency International (TI) Indonesia, Wawan Heru Suyatmiko mengapresiasi dan mengaku kagum dengan langkang Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak membedah Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2016 bersama masyarakat. Dalam bedah RAPBD Kota Pontianak
BEDAH RAPBD 2016: Knowledge Management Program Transparency International (TI) Indonesia, Wawan Heru Suyatmiko (kanan) bersama Direktur Gemawan Laili Khairnur di diskusi terbatas bedah RAPBD Kota Pontianak 2016 di kantor Gemawan di Pontianak, Selasa (17/11/2015). FOTO: MAHMUDI/GEMAWAN Pontianak, GEMAWAN. Rancangan Anggaran
OPEN GOVERNMENT: Direktur Program TI Indonesia, Ilham B Saenong (kanan) bersama Direktur Gemawan Laili Khairnur (kedua dari kanan), mahasiswa S-3 dari Belanda yang meneliti Kalbar untuk tugas akhirnya Rosa (tengah), Dewan Pembina USC Satunama Yogyakarta Methodius Kusumahadi biasa disapa Pak