Masyarakat Swadaya dan Mandiri
Salam hangat, #KawanGemawan Untuk edisi bulan Mei 2022, Kabar Gemawan berbagi cerita tentang Diskusi Bumi yang dilaksanakan Rabu, 25 Mei 2022 di Rumah Gerakan Gemawan. Bumi merupakan akronim dari Bincang untuk Masyarakat Indonesia, sehingga melalui forum ini diharapkan muncul rekomendasi
Kawan Gemawan, Gemawan kembali merilis Kabar Gemawan edisi April 2022. Beberapa aktivitas yang dilakukan di tingkat tapak kami rangkumkan sebagai bagian pertanggungjawaban sosial kami kepada publik. Kabar Gemawan April 2022 Untuk edisi April, kami hadirkan kegiatan para pegiat Gemawan di
Sebagai bagian dari pengelolaan pengetahuan, Gemawan merilis laporan bulanan bertajuk Kabar Gemawan. Kabar Gemawan berisikan infografis aktivitas Gemawan di setiap wilayah aktivitas selama periode bulanan. Selain dokumen elektronik, Gemawan juga merilis laporan ini dalam bentuk video singkat dan foto yang
Sebagai bagian dari pengelolaan pengetahuan, Gemawan merilis laporan bulanan bertajuk Kabar Gemawan. Kabar Gemawan berisikan infografis aktivitas Gemawan di setiap wilayah aktivitas selama periode bulanan. Selain dokumen elektronik, Gemawan juga merilis laporan ini dalam bentuk video singkat dan foto yang
oleh Aseanty Pahlevi [Pontianak] di 31 January 2021 Dalam dua dekade terakhir, sebanyak 69 konflik terjadi antara masyarakat lokal dengan perusahaan terkait pembangunan dan pengelolaan perkebunan sawit di Kalimantan Barat. Dari 69 kasus tersebut, sebanyak 32 kasus telah diteliti oleh tim riset
Sektor perkebunan kelapa sawit mengalami pertumbuhan begitu cepat. Akibatnya, wajah pedesaan di Indonesia berubah. Di sisi lain, perluasan area perkebunan tersebut memicu konflik antara perusahaan kelapa sawit dengan masyarakat. Dalam kurun waktu dua dekade terakhir, di Kalimantan Barat (Kalbar), diidentifikasi
Menjadikan Desa Halaman Depan Bangsa 1. Membangun Indonesia Dari DesaGerbang Desa : Sebuah Gerakan Membangun Desa dan Desa Membangun Undang-Undang Nomor 06 tahun 2014 tentang Desa dianggap sebagai produk hukum termaju dalam sejarah penataan desa di Indonesia. Undang-undang yang disahkan