Pontianak, GEMAWAN.
Knowledge Management Program Transparency International (TI) Indonesia, Wawan Heru Suyatmiko mengapresiasi dan mengaku kagum dengan langkang Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak membedah Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2016 bersama masyarakat.
Dalam bedah RAPBD Kota Pontianak 2016 ini dibingkai dalam bentuk seminar umum dengan peserta dari berbagai perwakilan lapisan masyarakat. Kepanitiaan seminar digawangi Badan Pengelola Keuangan dan Aset (BPKAD) Kota Pontianak bekerjasama dengan Universitas Tanjungpura (Untan) Pontianak. Bertempat di ruang Rektorat Lantai III Untan Pontianak, Selasa (17/11/2015).
“Menyangkut sisi transparansi, Pemkot Pontianak patut diapresiasi dan saya sangat kagum karena sejak rancangan sudah melibatkan elemen masyarakat,” kata Wawan, Sarjana Sains Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga tahun 2007 ini.
Perwakilan TI Indonesia ini kali ketiga diundang untuk membahas dan mengkritisi APBD Kota Pontianak. Khusus tahun 2015 ini, TI bersama perwakilan elemen masyarakat kota diundang membedah ketika statusnya masih Rancangan APBD 2016.
“Ihwal transparansi juga, bukan kapasitas saya untuk su’udzon (berburuk sangka, Red) melalui RAPBD sudah mulai bisa diterka celah calon celah korupsinya maupun calon celah penyimpangannya. Saya lebih suka khusnudzon (berbaik sangka, Red) atau berpikir positif. Jadi Ini sesuai konsen saya, memastikan keterlibatan masyarakat dalam pembahasan RAPBD Kota Pontianak 2016,” papar Advokator Serikat Petani Qaryah Thayyibah medio 2007-2009.
Pihaknya punya impresi positif terhadap inisiatif Walikota Pontianak H Sutarmidji SH MHum karena memberikan ruang partisipasi publik dalam pembahasan RAPBD Kota Pontianak 2016.
“TI Indonesia memang berusaha memastikan partisipasi masyarakat punya kesadaran untuk ikut melakukan pemantauan dan pengawalan dari RAPBD menjadi Peraturan Daerah (Perda) APBD Kota Pontianak 2016. Kemudian pemantauan implementasi APBD Kota Pontianak 2016, baik secara sektoral atau kesemuanya atau holistik,” tutur Wawan mempunyai spesifikasi monitoring media untuk TI Indonesia.
Dikatakannya APBD sebuah dokumen yang harus dipertanggungjawabkan oleh pemerintah daerah kepada pihak-pihak eksternal, stakeholder atau masyarakat. Artinya masyarakat punya peran penting untuk berpartisipasi memantau supaya tepat guna, waktu, sasaran, dan tepat serapan.
“Titik menurut saya perlu dikritisi oleh masyarakat, misalnya di sektor pendidikan secara prosentase Kota Pontianak hebat sekali mengalokasikan 37 persen total belanjanya. Akan tetapi setelah kita sisir ulang, rupanya dari 37 persen itu rinciannya 80 persen untuk belanja tidak langsung dan 20 persen untuk belanja langsung,” kupas Wawan.
Artinya, jelas Wawan, beban belanja tak langsung ini sangat besar atau pos belanja pegawai lebih besar.
“Namun di sisi lain di sektor kesehatan saya sangat terkesan dengan Pemkot Pontianak. Ketika undang-undang nomor 36 tahun 2009 (UU 36/2009) tentang Kesehatan mengamanatkan sektor kesehatan minimal 10 persen dari APBD, Kota Pontianak berani menganggarkan 12 persen di RAPBD Kota Pontianak 2016. Berarti di atas rata-rata,” sanjung Wawan.
Ketika di sisir, Wawan mengaku salut karena belanja langsungnya mencapai 65 persen dan belanja tak langsung hanya 35 persen. Artinya RAPBD Kota Pontianak 2016 sangat konsen sekali terhadap isu program kesehatan di Kota Pontianak.
“Begitu baiknya penganggaran di sektor kesehatan ini, bisa dijadikan benchmark (teknik pengetesan menggunakan suatu nilai standar, Red) untuk sektor pendidikan,” ulas Wawan.
Sebab, sambungnya, amanat rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) tahun 2015-2019 untuk menata sektor pendidikan. Satu di antaranya porsinya harus berat di belanja langsung.
“Kemudian untuk sasaran belanja modal itu harus lebih dari 30 persen dan sasaran belanja pegawai tidak boleh lebih dari 35 persen. Ini menjadi tantangan Pemkot Pontianak untuk menyikapi Peraturan Presiden (Perpres) RPJMN ini,” ulas Wawan. (Gemawan-Mud)