Masyarakat Swadaya dan Mandiri
DISKUSI KLHS: (Dari kiri ke kanan) Direktur Gemawan Laili Khairnur, Koordinator Sekolah Desa Gemawan Muhammad Zuni Irawan, pakar hukum Untan Pontianak Hamdani, dan fasilitator senior Happy Hendrawan di masa rehat Lokakarya Pengarustamaan KLHS Susun RTRW Desa yang digelar Gemawan berdiskusi
MIMBAR BEBAS: Program Officer Media and Campaign TI Indonesia, Agus Sarwono ketika orasi tolak revisi UU KPK di mimbar bebas koalisi masyarakat sipil Kalbar anti korupsi di Taman Digulis Pontianak, Senin (22/02/2016). Foto: Muhammad Zuni Irawan/GEMAWAN. Pontianak, GEMAWAN. Program Officer
UNJUK RASA; Kaum ibu dan remaja putri hingga kanak-kanak ikuti unjuk rasa penolakan rencana revisi UU KPK di Taman Digulis Pontianak di Taman Digulis Pontianak, Senin (22/02/2016). Foto: Muhammad Zuni Irawan/GEMAWAN. Pontianak, GEMAWAN. Demontrasi penolahan rencana revisi Undang-undang (UU) Komisi
Pontianak, GEMAWAN. Akademisi dari Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura (Untan) Pontianak, Dr Hermansyah SH MHum, membacakan tiga tuntutan ke pemerintah. Bertempat di Taman Digulis Untan Pontianak, Senin (22/02/2016). Hermansyah di hadapan puluhan organisasi sosial kemasyarakatan dan elemen mahasiswa, terhimpun di koalisis
Sejumlah perwakilan masyarakat sipil Kalimantan Barat (Kalbar) dari berbagai latar belakang profesi dan organisasi menggelar aksi mimbar bebas di halaman Tugu Digulis Universitas Tanjungpura Pontianak, Senin (22/2/2016). Mereka menyatakan keprihatinannya atas nasib pemberantasan korupsi di Indonesia. Mimbar bebas diwarnai dengan
TOLAK REVISI: Ketua PWNU Kalbar M Zeet Hamdy Assovie (kanan) menyalami Kabid) Sarana Promosi dan Bisnis Universitas Nahdlatul Ulama (UNU) Kalbar, Rosadi Yamani di pelantikan civitas akademika UNU Kalbar, belum lama ini. Pontianak, GEMAWAN. Kepala Bidang (Kabid) Sarana Promosi dan
Revisi UU KPK: Setuju, Tolak atau Referendum? Oleh: Hermawansyah* Wacana revisi UU KPK untuk sekian kalinya memicu polemik pro dan kontra antara sikap setuju dan menolak agenda yang diusung oleh komisi III DPR itu. Argumentasi yang mengemuka di media oleh
Pontianak, GEMAWAN. Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BP2T) Kota Pontianak, Drs Junaidi MSi menerangkan Pelayanan proaktif (jemput izin) mulai operasional pada Juni 2012 dan dilaksanakan pada hari Sabtu. Izin yang dilayani SIUP, TDP, IUJK, dan IMB penertiban paralel sehari jadi.
Survei Indkes Persepsi Korupsi 2015 Pontianak, GEMAWAN. Hasil survei persepsi korupsi tahun 2015, Kota Pontianak dalam indeks persepsi korupsi (IPK) menempati ranking keempat nasional. IPK merupakan indeks gabungan, menggambarkan persepsi, korupsi, sektor publik, dan nasional. Rentang skor mulai 0 poin
DRONE GEMAWAN: Ketua BPD Sepadu, Syahrial SH (kedua dari kiri, depan) sedang mengawasi persiapan Drone Gemawan memetakan tata ruang desanya, Sabtu (13/02/2016). FOTO: Yan Sky/GEMAWAN. Sambas, GEMAWAN. Tim wahana tanpa awak khas Drone Gemawan memetakan tata ruang empat desa di