SUNGAI KOTA BERSIH: Pemerintah Kota Pontianak serius dalam menata parit hingga sungai-sungainya lebih bersih, asri, nan bestari, seperti di kawasan jalan Hasanudin Pontianak. REPRO: Istimewa.
Pontianak, GEMAWAN.
Keterlibatan masyarakat sipil di sektor lingkungan kota Pontianak pada area advokasi kebijakan, implementasi, dan peneggakan hukum, masih rendah.
Disampaikan dalam Diskusi Publik dan Media Lembaga Gemawan dan Transparancy International (TI) Indonesia di Pontianak, 23 Desember 2015.
Penelitian keterlibatan masyarakat sipil di sektor lingkungan kota Pontianak, ini juga didukung Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Pontianak dan Kontak Rakyat Borneo.
Keterlibatan masyarakat sipil berdasarkan area advokasi, menggunakan penilaian 1 sampai 4 poin. Rinciannya 1 berarti keterlibatan sangat rendah, 2 keterlibatan rendah, 3 keterlibatan tinggi, dan 4 keterlibatan sangat tinggi.
“Hasil pengukuran pemetaan korupsi sektor lingkungan pada area kebijakan, uraian pada analisis dampak lingkungan (Amdal), Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL), diberikan kepada usaha yang belum memenuhi syarat, dampak 3 poin dan potensi 3 poin,” kata Encep Endan, peneliti lembaga Gemawan.
Uraian ruang terbuka hijau (RTH) belum sampai 30 persen, dampak 3 poin dan potensi 3 poin. Perizinan Amdal, UKL-UPL dan izin memberikan bangunan (IMB) diberikan kepada usaha yang belum memenuhi persyaratan (suap), dampak 3 poin dan potensi 3 poin. Nilai rata-rata totalnya, dampak 3 poin dan potensi 3 poin.
Hasil pengukuran pemetaan korupsi sektor lingkungan pada area implementasi, uraian pada RTH tidak dirawat secara maksimal dan berkelanjutan, dampak 1 poin dan potensi 2 poin.
Uraian usaha tetap berjalan walaupun tidak memiliki Amdal, UKL-UPL, serta izin IMB yang baru, dampak 1 poin dan potensi 3 poin.
Jumlah pekerja lepas (petugas kebersihan, normalisasi saluran) kurang dari yang dianggarkan (manipulai anggaran), dampak 1 poin dan potensi 3 poin. Nilai rata-rata totalnya pada dampak 1 poin dan potensi 6,66 dan dibulatkan menjadi 3 poin.
Hasil pengukuran kualitas partisipasi masyarakat sipil pada sektor lingkungan pada area advokasi kebijakan, derajat kualitas partisipasi tidak ada/terinformasi 0 poin dan derajat kapasitas partisipasinya tidak ada regulasi 0 poin.
Area advokasi implementasi, derajat kualitas partisipasi sedang/berpendapat 2 poin dan derajat kapasitas partisipasinya mendukung 1 poin.
Area advokasi penegakan hukum, derajat kualitas partisipasi terlibat 1 poin, derajat kapasitas partisipasinya mendukung 1 poin.
Hasil pengukuran pemetaan korupsi sektor lingkungan pada area penegakkan hukum, uraian pada Tidak maksimalnya penerapan sanksi terhadap usaha-usaha yang tidak mengelola limbah secara baik, bahkan tidak punya IPAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah), dampak 1 poin dan potensi 1 poin.
Hasil pengukuran kualitas manajeman program pada sektor lingkungan pada indikator relevansi nilai rata-rata 2 poin, masuk kategori sedang atau program cukup menjawab problem korupsi.
Indikator efektivitas, nilai rata-rata 3 poin, masuk kategori besar atau realisasi program antara 25-75 poin.
Indikator efisiensi, nilai rata-rata 2 poin, masuk kategori sedang atau anggaran program terealisasi antara 10-24 persen.
Indikator sustainable, nilai rata-rata 2 poin, kategori sedang atau program cukup mampu mendorong program anti-korupsi lain.
“Kesimpulan penilaian peta resiko korupsi di sektor lingkungan pada area kebijakan cukup tinggi. Pada area implementasi dan peneggakan hukum sangat rendah,” kata Encep Endan.
Dikatakannya kapasitas dan kualitas partisipasi masyarakat sipil di sektor lingkungan pada area kebijakan tidak ada, pada area implementasi dan peneggakkan hukum masih rendah.
“Kualitas manajeman program anti korupsi terhadap efektifitas penurunan resiko anti korupsi di sektor lingkungan relevansinya sedang, efektifitas tinggi, efesiensi dan keberlanjutan, hasilnya masih kategori sedang,” tutur Encep Endan. (Gemawan-Mud)