Masyarakat Swadaya dan Mandiri
“Program ini mengintegrasikan pendekatan pendampingan Perhutanan Sosial pasca izin melalui pembentukan Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) perempuan, serta pengelolaan demplot pertanian ramah lingkungan yang diharapkan dapat meningkatkan ekonomi mereka. Serta, berdampak kepada masyarakat desa.” – Stefanus Kardi, Programme Manager Persada
Pengelolaan hutan yang berkelanjutan menjadi target besar untuk menjaga Bumi yang baik di masa depan di tengah ancaman deforestasi. Melalui program Perempuan Desa Berdaya (PERSADA), Gemawan mendukung upaya Pemerintah dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat adat dan kelompok masyarakat yang tinggal di
LDPH Desa Sekabuk sudah mengantongi izin pengelolaan kawasan hutan seluas 689 ha melalui program Perhutanan Sosial. Ucup menjelaskan, di Sekabuk Gemawan berkolaborasi dengan kampus untuk uji coba silvofishery, sehingga ada alternatif income masyarakat pengelola hutan dari HHBK (Hasil Hutan Bukan
“Selain rotan, tanaman obat, silvofishery seperti yang dikembangkan sekarang patut dicoba, sehingga masyarakat memiliki alternatif dalam implementasi izin perhutanan sosial yang sudah mereka pegang.” (Lani Ardiansyah, CO Gemawan) Desa Sekabuk telah difasilitasi Gemawan untuk mengusulkan program Perhutanan Sosial melalui skema
Lembaga Desa Pengelola Hutan (LDPH) Desa Satai Lestari menyusun skema kolaborasi rencana revegetasi areal gambut di kawasan hutan desa (HD) Desa Satai Lestari, Jumat (19/08). Kegiatan ini dihadiri sejumlah pengurus LDPH dan community organizer (CO) Gemawan, Welli Arma. “Ini merupakan
“Peringatan 77 Tahun Kemerdekaan Indonesia dengan melakukan upacara bendera di lahan gambut ini juga sebagai penanda bahwa kita pun harus merdeka dari kebakaran,” jelas Reza pada kegiatan yang didukung oleh Lembaga Gemawan, Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM), UPT KPH
“Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas MPA dalam melakukan monitoring karhutla (kebakaran hutan dan lahan) di masing-masing wilayah dengan memanfaatkan teknologi yang inklusif,” ujar Heru. Menurutnya, piranti teknologi yang digunakan sehari-hari dapat membantu aktivitas MPA dalam melakukan monitoring karhutla. Senin
LDPH Desa Sekabuk dibentuk sejak tahun 2019. Persetujuan pengelolaan perhutanan sosial yang diberikan KLHK kepada LDPH Desa Sekabuk lebih dari 600 hektar. Gemawan telah memfasilitasi pengusulan program perhutanan sosial melalui skema Hutan Desa. Berdasarkan SK.1536/MENLHK- PSKL/PKPS/PSL.0/3/2021, LDPH Sekabuk telah memiliki
Perhutanan Sosial tingkatkan ekonomi warga desa | Desa Sekabuk merupakan salah satu desa yang difasilitasi Gemawan untuk mengusulkan program perhutanan sosial melalui skema hutan desa. Berdasarkan SK.1536/MENLHK- PSKL/PKPS/PSL.0/3/2021, LDPH Sekabuk telah memiliki izin pengelolaan kawasan hutan seluas 689 ha. Gemawan
Oleh karenanya pembenahan struktur kepengurusan, zonasi wilayah, hingga penyusunan Rencana Kerja Perhutanan Sosial (RKPS) dan Rencana Kerja Tahunan (RKT) menjadi runutan pembahasan pada pertemuan. Dedi Wahab, Project Officer Capacity Building Gemawan, dorong penguatan kapasitas kelembagaan pengelola Perhutanan Sosial di tiga