Pengelolaan hutan yang berkelanjutan menjadi target besar untuk menjaga Bumi yang baik di masa depan di tengah ancaman deforestasi. Melalui program Perempuan Desa Berdaya (PERSADA), Gemawan mendukung upaya Pemerintah dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat adat dan kelompok masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan hutan.
Perkumpulan Gemawan bersama Lembaga Desa Pengelola Hutan (LDPH) dan Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) dari tiga desa menyelenggarakan Sekolah Lapang Petani Perempuan dan Launching Penanaman 45.000 Pohon di tiga desa Kabupaten Melawi pada Senin (12//12/2022). Tiga desa itu, yakni Desa Sungai Bakah, Desa Landau Garong dan Desa Manggala.
Dihelat di Desa Landau Garong, Pinoh Selatan, Melawi, kegiatan berlangsung selama tiga hari sejak tanggal 12 hingga 14 Desember 2022. Pembukaan Sekolah Lapang ini dimulai dengan prosesi pemotongan banjang, disebut warga sebagai tradisi Notak Ompong. Ritual ini dilaksanakan dalam menyambut tamu pada acara-acara khusus.
Pembukaan Sekolah Lapang dihadiri oleh perwakilan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Melawi, Camat Pinoh Selatan, Kepala Desa dari tiga desa, perwakilan LDPH dan KUPS dari tiga desa. Sebanyak 110 peserta memenuhi ruang pertemuan SMP Satu Atap Desa Landau Garong, terdiri atas 90 orang perempuan anggota KUPS, serta para undangan.
Camat Pinoh Selatan, Ardiansyah, dalam sambutannya menyambut baik kegiatan ini. Ia menghimbau para peserta untuk dapat memaksimalkan yang berlangsung tiga hari ini.
“Kegiatan seperti ini adalah ajang saling mendukung. Kami senang sekali mendapatkan dukungan dari (Pemerintah, editor) Pusat dan Gemawan. Harapannya masyarakat dapat juga merespon baik terhadap kegiatan dan memaksimalkan keberlanjutan pasca kegiatan ini. Kelompok sendiri yang harus aktif dan kreatif,” kata Ardiansyah, sekaligus membuka acara Sekolah Lapang.
Baca juga: Tingkatkan Produk Kelompok, Gemawan Gelar Workshop Peningkatan Kapasitas Produk Kelompok
Sekolah Lapang ini merupakan bagian dari rangkaian kegiatan penguatan pendampingan pasca masyarakat memperoleh legalitas pengelolaan hutan melalui program Perhutanan Sosial. Tujuannya adalah meningkatkan peran perempuan dalam pengembangan pertanian ramah lingkungan di sekitar kawasan hutan sebagai alternatif pendapatan keluarga, sehingga pengelolaan hutan dapat berkelanjutan.
Menurut M. Zuni Irawan, Deputi I Gemawan, saat ini Gemawan dipercaya oleh Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) untuk menyalurkan dana melalui program Dana TERRA, akronim dari Dana untuk Peningkatan Kesejahteraan dan Ketahanan Ekonomi Masyarakat Adat dan Komunitas Lokal.
Program Dana TERRA adalah hasil kerjasama BPDLH dengan Ford Foundation, yang bertujuan mendukung upaya Pemerintah Indonesia dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat adat dan kelompok masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan hutan.
Zuni menjelaskan, melalui Dana TERRA, Gemawan menginisiasi program Perempuan Desa Berdaya (PERSADA) di Melawi. Program ini akan berjalan selama 12 bulan hingga akhir 2023.
“Strategi program ini mengintegrasikan pendekatan pendampingan Perhutanan Sosial, penguatan peran perempuan, dan pengembangan pertanian ramah lingkungan,” ujar pegiat sosial ini.
Menurutnya, serangkaian kegiatan penguatan dan peningkatan kapasitas kelompok perempuan akan dilakukan selama periode program. “Kita berharap kelompok mampu mengembangkan pertanian berkelanjutan, meningkatkan ekonomi, dan memiliki kesadaran kolektif menjaga alam tetap lestari dan asri,” katanya.
Baca juga: 25th BIMP, Ajang Kenalkan Produk Kelompok hingga Tingkat Internasional
Mainstreaming Gender dan Inklusi Sosial dalam Pengelolaan Hutan
Sebagai implementasi komitmen pengarusutamaan gender dan inklusi sosial, Gemawan memilih KUPS yang beranggotakan para perempuan. “Hutan adalah ruang hidup para perempuan di desa. Dari hutan, mereka memperoleh sumber-sumber penghidupan yang dimanfaatkan untuk keberlanjutan keluarga,” tambahnya.
“Sebagai kelompok rentan, perempuan cenderung tak dilirik, padahal rusaknya hutan akan berdampak bagi sumber penghidupan keluarga dan identitas mereka. Melalui program ini, kami berharap 90 perempuan anggota KUPS dari tiga desa dapat berdaya dan mandiri dalam memperjuangkan hak dasar mereka serta melahirkan inovator-inovator baru dalam pengelolaan hutan yang berkelanjutan,” tutup Zuni. (MZI)