Oleh Sapariah Saturi Masyarakat dan pendamping dari berbagai daerah di nusantara, didampingi Dewan Kehutanan Nasional (DKN) Kamis (25/4/13) sore, melaporkan Menteri Kehutanan (Menhut), Zulkifli Hasan ke Ombudsman karena dinilai lalai administrasi (mal-administrasi) terhadap pengurusan hutan desa. Laporan ini dipicu hasil
Workshop dan Pelatihan Strategi dan Rencana Usaha
Gemawannews-Pengelolaan usaha merupakan ‘modal’ keberlanjutan usaha yang dijalankan, terutama bagi orang yang bergelut di dunia usaha. Sebagian besar anggota kelompok perempuan dampingan Lembaga Gemawan memiliki usaha kecil mikro yang sifatnya pribadi atau kelompok, yang pertama-tama dibentuk atas dasar memenuhi kebutuhan
Strategi Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten Kubu Raya
Gemawannews – Indonesia sebagai negara agraris belum mampu mewujudkan swasembada pangan karena masih bergantung pada impor beras guna mencukupi kebutuhan dalam negeri, hal itu dapat dilihat dari angka impor beras yang selalu meningkat tajam setiap tahunnya. Pada tahun 2011, impor beras
WORKSHOP dan Pelatihan Advokasi SERUMPUN
Gemawannews-Pada tanggal 12-13 Maret 2013, Workshop dan pelatihan advokasi SERUMPUN diselenggarakan di Kantor Credit Union sari Intugin (CUSI) TP Sambas. Workshop ini melibatkan 30 peserta yang diantaranya adalah pengurus SERUMPUN dan perwakilan koordinator kelompok perempuan dampingan. Workshop dan pelatihan ini
Sengketa Lahan Perlu Penyelesaian Alternatif Diluar Pengadilan
PONTIANAK, BeritAnda – Banyaknya kasus sengketa lahan yang berpotensi menjadi konflik, memerlukan penyelesaian alternatif. Demikian salah satu solusi yang dipaparkan oleh Delsy Ronnie dari Konsultan Mediasi dan Konflik Lahan, dalam kegiatan dialog tentang Sengketa Lahan dan Desain Standarisasi Pelaporan dan
LSM Kalimantan Barat Ingin Suara Publik Masuk Dalam Pembahasan Rencana Tata Ruang.
Severianus Endi, The Jakarta Post, Pontianak LSM menghendaki publik berkontribusi dalam pembahasan yang sedang berlangsung tentang perbaikan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Provinsi oleh Dewan Legislatif Kalimantan Barat. “Partisipasi publik telah dibatasi untuk mengetahui, tanpa peran aktif dalam perencanaan,
RTRWP Harus Menjadi Prioritas Parpol
Pontianak (Gemawannews)-RTRWP Kalbar yang sedang dalam proses harus menjadi isu prioritas di parpol, memang mungkin sebagian orang isu tata ruang sangat jauh dari isu partai politik karena tidak terkait dengan pemilu, dan tidak terkait dengan proses demokrasi yang formal. Sebenarnya
Ekspose APBD Kota Pontianak 2013, Sebuah Integritas atau Pencitraan?
Biarkan Masyarakat Menilai Pemerintah Kota Pontianak telah mengekspose perincian Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Pontianak tahun 2013 lewat media massa beberapa hari lalu. Sejumlah pertanyaan pun mengemuka mengikuti apresiasi yang mengalir. Pertanyaan yang mencuat terkait Pilwako Pontianak mendatang. Ekspose
Transparansi APBD
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID –Langkah Pemerintah Kota Pontianak mengumumkan alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2013 melalui media massa awal Januari 2013 silam mendapatkan sambutan positif dari publik. Satu di antara yang memberikan apresasi adalah Manager Program Good Governance Gemawan Pontianak Iskandar
Wacana Bongkar-Pasang SKPD Provinsi Kalbar
Waswas, Sejumlah SKPD Bungkam Transparan Dong Pontianak – Wacana Gubernur Kalbar terpilih Drs Cornelis MH yang akan merombak “kabinet” CC jilid II bisa jadi membuat sejumlah pembantunya deg-degan. Tentu tak sampai membuat sulit tidur, namun sejumlah personel Satuan Kerja Perangkat