Masyarakat Swadaya dan Mandiri
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK – Koalisi Masyarakat Sipil Kalimantan Barat mengungkapkan saat ini seluas 4,8 juta hektar lahan Kalimantan Barat adalah kawasan perizinan Perkebunan Kelapa Sawit. Sekitar 1,5 juta hektar dalam keadaan sudah tertanam. “Saat ini, sebanyak 4,8 juta hektar lahan Kalbar sudah
Pontianak (Antara Kalbar) – Peneliti dari Swandiri Institute, Arif Munandar mengatakan, prioritas kebijakan investasi pangan di Kalimantan Barat sepatutnya untuk pembangunan industri hilir yang mendistribusikan pangan dari petani ke konsumen. “Kebijakan investasi sektor pertanian, terutama penguasaan sumber-sumber produksi pertanian,” kata
Oleh Sapariah Saturi Masyarakat dan pendamping dari berbagai daerah di nusantara, didampingi Dewan Kehutanan Nasional (DKN) Kamis (25/4/13) sore, melaporkan Menteri Kehutanan (Menhut), Zulkifli Hasan ke Ombudsman karena dinilai lalai administrasi (mal-administrasi) terhadap pengurusan hutan desa. Laporan ini dipicu hasil
Gemawannews-Pengelolaan usaha merupakan ‘modal’ keberlanjutan usaha yang dijalankan, terutama bagi orang yang bergelut di dunia usaha. Sebagian besar anggota kelompok perempuan dampingan Lembaga Gemawan memiliki usaha kecil mikro yang sifatnya pribadi atau kelompok, yang pertama-tama dibentuk atas dasar memenuhi kebutuhan
Gemawannews – Indonesia sebagai negara agraris belum mampu mewujudkan swasembada pangan karena masih bergantung pada impor beras guna mencukupi kebutuhan dalam negeri, hal itu dapat dilihat dari angka impor beras yang selalu meningkat tajam setiap tahunnya. Pada tahun 2011, impor beras
Gemawannews-Pada tanggal 12-13 Maret 2013, Workshop dan pelatihan advokasi SERUMPUN diselenggarakan di Kantor Credit Union sari Intugin (CUSI) TP Sambas. Workshop ini melibatkan 30 peserta yang diantaranya adalah pengurus SERUMPUN dan perwakilan koordinator kelompok perempuan dampingan. Workshop dan pelatihan ini
PONTIANAK, BeritAnda – Banyaknya kasus sengketa lahan yang berpotensi menjadi konflik, memerlukan penyelesaian alternatif. Demikian salah satu solusi yang dipaparkan oleh Delsy Ronnie dari Konsultan Mediasi dan Konflik Lahan, dalam kegiatan dialog tentang Sengketa Lahan dan Desain Standarisasi Pelaporan dan
Severianus Endi, The Jakarta Post, Pontianak LSM menghendaki publik berkontribusi dalam pembahasan yang sedang berlangsung tentang perbaikan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Provinsi oleh Dewan Legislatif Kalimantan Barat. “Partisipasi publik telah dibatasi untuk mengetahui, tanpa peran aktif dalam perencanaan,
Pontianak (Gemawannews)-RTRWP Kalbar yang sedang dalam proses harus menjadi isu prioritas di parpol, memang mungkin sebagian orang isu tata ruang sangat jauh dari isu partai politik karena tidak terkait dengan pemilu, dan tidak terkait dengan proses demokrasi yang formal. Sebenarnya
Biarkan Masyarakat Menilai Pemerintah Kota Pontianak telah mengekspose perincian Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Pontianak tahun 2013 lewat media massa beberapa hari lalu. Sejumlah pertanyaan pun mengemuka mengikuti apresiasi yang mengalir. Pertanyaan yang mencuat terkait Pilwako Pontianak mendatang. Ekspose