Pontianak – Pemerintah provinsi hingga tingkat desa hendaknya dapat melibatkan perempuan dalam memberikan masukan saat pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang), kata “Director Program Good Governance” Lembaga Gemawan Pontianak, Iskandar.
Partisipasi asli (Partisipasi politis), adalah keterlibatan masyarakat di dalam proses perubahan dengan melakukan refleksi kritis dan aksi yang meliputi dimensi politis, ekonomis, ilmiah, dan ideologis, secara bersamaan. Pengembangan partisipasi dalam ini adalah pengembangan kekuasaan dan kontrol lebih besar terhadap suatu situasi melalui peningkatan kemampuan masyarakat dalam melakukan pilihan kegiatan dan berotonomi.
“Pembangunan yang dilakukan Pemerintah, di tingkat provinsi hingga tingkat desa dianggap masih sangat kurang keterlibatan kaum perempuan. Kaum perempuan harus dilibatkan untuk memasukkan program pembangunan,” katanya dalam pertemuan jaringan mendorong Partisipasi Perempuan dalam Proses Demokrasi Kubu Raya di Kantor Lembaga Gemawan, sebuah lembaga pemberdayaan masyarakat, di Pontianak, Jumat.
Menurut dia, suara perempuan ini sendiri, menjadi sangat diperlukan ketika Musrenbang dilaksanakan untuk kemudian diterapkan di lima tahun ke depan yang mengedepankan pembangunan berkarakter dengan kepentingan masyarakat luas.
“Sejauh ini memang peran perempuan sangat penting dalam pelaksanaan Musrenbang agar pembangunan yang dilaksanakan lebih bermanfaat dan sesuai dengan aspirasi masyarakat luas,” kata dia lagi.
Namun, lanjut dia lagi, selama ini kegiatan Musrenbang di wilayah desa, keterlibatan perempuan sangat minim. Padahal mereka yang ikut terlibat dalam Musrenbang biasanya yang ikut andil dengan pengambilan keputusan persoalan pendidikan dan kesehatan.
Sementara itu, Koordinator PEKKA (Perempuan kepala keluarga) Kubu Raya, Cholilah mengatakan, perempuan perlu mendapatkan akses informasi mengenai Musrenbang,
“Karena tidak semua perempuan mengerti arti penting dari Musrenbang, dampak serta manfaatnya,” katanya.
Ia mengatakan pernah ditanya mengapa tidak menghadiri kegiatan Musrenbang, sementara ia sendiri sama sekali tidak tahu waktu penyelenggaraan Musrenbang, dan tidak semua perempuan khususnya yang ada di desa paham akan manfaat Musrenbang itu.
Menurut Cholilah, dukungan untuk perempuan tidak hanya didapat dari kaum itu sendiri, tetapi juga dari dari kaum pria.
“Karena kalau tidak didukung, sulit rasanya kami akan melaksanakan proses demokrasi termasuk menghadiri Musrenbang yang sebenarnya sangat banyak manfaatnya bagi masyarakat luas,” kata aktivis perempuan itu.
Cholilah menambahkan, kerja sama lsm, media dan masyarakat luas juga sangat berarti untuk meningkatkan kesadaran peran perempuan dalam memberikan aspirasi serta mengeluarkan pendapat mereka untuk mendukung pembangunan berkepanjangan.
Sumber: http://www.antarakalbar.com/berita/315589/lembaga-gemawan–perempuan-penting-dilibatkan-dalam-musrenbang