Masyarakat Swadaya dan Mandiri
Gemawan news – Koalisi Masyarakat Sipil untuk Tata Ruang yang Adil dan Berkelanjutan diterima oleh Ketua dan Anggota Pansus Ranperda RTRWP di ruang rapat Komisi A DPRD Kalbar pada hari kamis tanggal 5 September 2013 Pukul 14.00 wib. Tidak kurang
Sesuai amanah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010. “Kayong Utara, mendukung program ini dengan menyiapkan anggaran melalui APBD,” tutur Bupati Kayong Utara Hildi Hamid, ketika membuka Seminar dan Lokakarya Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik yang
Pontianak – Pemerintah provinsi hingga tingkat desa hendaknya dapat melibatkan perempuan dalam memberikan masukan saat pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang), kata “Director Program Good Governance” Lembaga Gemawan Pontianak, Iskandar. Partisipasi asli (Partisipasi politis), adalah keterlibatan masyarakat di dalam proses perubahan
Hutan Desa-HKM: ‘Komitmen Negara, Ekspektasi Masyarakat dan Realitas Prosedural’[1] Oleh ; Hermawansyah[2] Pengantar Paradigma eco-developmentalism yang ditopang kebijakan pintu terbuka rezim Orde Baru telah berakibat pada kerusakan lingkungan, serta hilangnya hak dan akses masyarakat atas sumberdaya alam. UU nomor 1
Gemawan News – Sebagai Lembaga yang baru dibentuk, LPI-PBJ Kota Pontianak dirasakan sangat perlu dan mendesak untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra) dan Program Kerja yang akan dijadikan sebagai salah satu panduan dalam melaksanakan kerja-kerja atau tugas sebagai anggota LPI-PBJ Kota
Gemawan News – Lembaga Gemawan dan Transparency International Indonesia (TII) bekerjasama dengan Pemerintah Kota Pontianak melaksanakan Asistensi Anggota Lembaga Pemantau Independen Pengadaan Barang/Jasa (LPI-PBJ) Kota Pontianak, pada tanggal 24 – 25 Juli 2013 di Hotel Santika Pontianak, Iskandar Zailani Manager
Gemawan News – Guna mengawal kepentingan masyarakat dalam Raperda RTRWP Kalimantan Barat, Lembaga gemawan melaksanakan kegiatan Workshop Konsultasi Final DRAFT RTRWP Kalimantan Barat Versi Koalisi Masyarakat Sipil Untuk Tata Ruang Yang Adil dan Berkelanjutan dengan tema,”Legal Drafting Usulan Perbaikan Raperda
Pontianak – Terbentuknya Lembaga Pemantau Independen Pengadaan Barang dan Jasa Kota Pontianak (LPI-PBJ), murni dorongan dari masyarakat sipil. “Anggotanya juga dari masyarakat sipil, dilantik oleh Walikota Pontianak, tetapi independen, sebagai pemantau barang dan jasa,” kata Laily, Direktur Lembaga Gemawan Pontianak dalam jumpa pers
KBRN, Pontianak: Sejalan dengan deklarasi Pakta Integritas yang disepakati tahun 2011 silam, pemerintah kota Pontianak yang didukung lembaga Gemawan dan Transparency International Indonesia (TII) telah membentuk Lembaga Pemantau Independen Pengadaan Barang dan Jasa (LPI-PBJ) di lingkungan pemerintah kota Pontianak. Keanggotaan
Pontianak: Sejumlah izin perkebunan kelapa sawit di Kalimantan Barat (Kalbar) ditengarai tumpang tindih dengan kawasan hutan, konservasi, dan wilayah kelola masyarakat. “Ada sekitar 850 ribu dari 4,9 juta hektare (ha) izin perkebunan kelapa sawit masuk kawasan hutan, konservasi bahkan taman