Masyarakat Swadaya dan Mandiri
Oleh Andi Fachrizal (Kontributor Kalimantan Barat) Kepemilikan lahan begitu luas oleh perusahaan, makin menyingkirkan masyarakat hingga konflik terus terjadi, seperti di Kabupaten Kubu Raya (KKR) antara warga desa dan PT Bumi Pratama Khatulistiwa. Masalah bertambah kala perusahaan hanya memberikan janji-janji
“Gelombang Baru Gerakan Sosial Indonesia” Pontianak (Gemawannews) – Sebagai bagian dari gerakan masyarakat sipil di Indonesia khususnya Kalbar, Gemawan dalam kiprah historisnya sedikit banyak juga berkontribusi terhadap penguatan demokrasi dan perjuangan keadilan yang terus dilakukan hingga kini. Jejak keberadaan Gemawan
PONTIANAK, BeritAnda – Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Kalbar, Gemawan serta puluhan organisasi lainnya yang tergabung dalam kepanitiaan Festival Anti Korupsi, siap menggelar acara Festival Anti Korupsi-Frekuensi Perangkap Tikus di Pontianak, Kalimantan Barat. Demikian disampaikan oleh Sekretaris Panitia Hendrikus Adam,
Kubu Raya (Gemawannews)- Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan merupakan sistem dan proses dalam merencanakan dan menetapkan, mengembangkan, memanfaatkan dan membina, mengendalikan, dan mengawasi lahan pertanian pangan dan kawasannya secara berkelanjutan. Hal ini apa yang tertuang dalam Pasal 1 Angka 5 UU Nomor 41
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK – Aktivis Gemawan, Agustomo, mengatakan perusahaan PT Sintang Raya maupun PT Lombok Sejahtera wajib bertanggungjawab terhadap 26 tenaga kerja tersebut. Perusahaan PT Sintang Raya, lanjut Agustomo, telah melanggar Undang-undang Tenaga Kerja dengan mempekerjakan anak di bawah umur. “Perusahaan perima
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK – Sebanyak 26 orang tenaga kerja asal Kabupaten Lombok, Provinsi Nusa Tenggara Timur, terlantar dan kini ditampung oleh Lembaga Gemawan Kalbar. Mereka melarikan diri dari tempatnya bekerja di Perkebunan Kelapa Sawit PT Sintang Raya, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat.
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK – Koalisi Masyarakat Sipil Kalimantan Barat mengungkapkan saat ini seluas 4,8 juta hektar lahan Kalimantan Barat adalah kawasan perizinan Perkebunan Kelapa Sawit. Sekitar 1,5 juta hektar dalam keadaan sudah tertanam. “Saat ini, sebanyak 4,8 juta hektar lahan Kalbar sudah
Pontianak (Antara Kalbar) – Peneliti dari Swandiri Institute, Arif Munandar mengatakan, prioritas kebijakan investasi pangan di Kalimantan Barat sepatutnya untuk pembangunan industri hilir yang mendistribusikan pangan dari petani ke konsumen. “Kebijakan investasi sektor pertanian, terutama penguasaan sumber-sumber produksi pertanian,” kata
Oleh Sapariah Saturi Masyarakat dan pendamping dari berbagai daerah di nusantara, didampingi Dewan Kehutanan Nasional (DKN) Kamis (25/4/13) sore, melaporkan Menteri Kehutanan (Menhut), Zulkifli Hasan ke Ombudsman karena dinilai lalai administrasi (mal-administrasi) terhadap pengurusan hutan desa. Laporan ini dipicu hasil