Opini

Oleh: Laili Khairnur   (Direktur Eksekutif Lembaga Gemawan)   Beberapa waktu  yang lalu saya dihubungi kawan pengelola Retas, untuk dimintai tulisan mengenai korupsi dan perempuan. Saya sempat bertanya mengenai deadlinenya, saya katakan mungkin seminggu ini saya berada di luar kota,

Oleh: Laili Khairnur (Direktur Eksekutif Lembaga Gemawan) Salah satu bentuk ketidakadilan gender yang sangat berdampak kepada perempuan adalah Sub-ordinasi. Artinya perempuan berada pada warga kelas dua sehingga mereka tidak punya akses terhadap pengambilan keputusan dan pembuatan kebijakan. Hal ini sering

Oleh: Laili Khairnur (Direktur Eksekutif Lembaga Gemawan) Dalam melakukan  perjalanan ke berbagai kampung di kabupaten Sambas, untuk melakukan pertemuan-pertemuan rutin dengan ibu-ibu kelompok maupun workshop-workshop kelompok masyarakat kampung kami mendapatkan banyak informasi yang baru saat ini bisa saya publikasikan, bertemu

Oleh: Laili Khairnur (Direktur Eksekutif Lembaga Gemawan) Pada masa era Pemerintahan Soeharto, sistem kekuasaan yang dibangun adalah sistem  otoritarian, dengan bungkus sentralisasi dan  penyeragaman. Kita tahu semua sisi kehidupan berbangsa dan bernegara diatur dengan slogan demi persatuan dan kesatuan. Pada

Oleh: Laili Khairnur (Direktur Eksekutif Lembaga Gemawan) Entah kenapa dalam beberapa hari ini saya mengalami hal-hal yang sangat tidak mengenakkan tentang apa yang dialami oleh perempuan. Seorang teman bercerita bahwa dia semalam habis dicekik lehernya oleh sang suami hanya karena

Oleh: Laili Khairnur (Direktur Eksekutif Lembaga Gemawan)   Desa adalah kekuatan….. ekonomi Agar warganya tak pindah ke kota ……………………………………….. Desa adalah kekuatan sejati…….. Desa dan kota tak terpisahkan Tapi desa harus diutamakan Sayup-sayup terdengar lagunya Iwan Fals yang  berjudul desa,

*Lembaga Gemawan Cita-cita damai tidak didapat begitu saja sebagai sesuatu yang taken for granted, sebagaimana kekerasan, damai juga merupakan hasil proses belajar dari lingkungan. Oleh karena itu untuk menciptakan perdamaian membutuhkan keinginan, kesadaran dan perjuangan. Jika kesadaran akan pentingnya perdamaian

BERDASARKAN Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005, tentang Desa, dimana salah satu pasal menyebutkan, setelah PP keluar, pemerintah daerah segera mengeluarkan Perda Desa, mengingat desa sebagai ujung tombak pembangunan daerah. Untuk itu, ia mempertanyakan sikap pemerintah daerah dan DPRD, kenapa

ADD Dikucurkan 2009 PEMKAB Ketapang mulai tahun 2009 akan menyediakan alokasi dana desa (ADD). Pengalokasian itu dimaksudkan untuk meningkatkan peran pemerintahan desa dalam memberikan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat. Penyediaan ADD merupakan wujud dari pemenuhan hak desa untuk menyelenggarakan otonominya agar