Perempuan dan Perdamaian | Tidak akan terwujud demokrasi dan perdamaian di dunia tanpa keterlibatan perempuan di dalamnya.
Kalau melihat fenomena kekerasan yang terjadi di Indonesia beberapa tahun ini,membuat kita cukup tersentak atas apa yang terjadi. Pertanyaan yang muncul ada apa dengan bangsa kita ini.
Begitu mudahkah sebuah relasi sosial yang sudah ada berpuluh bahkan ratusan tahun yang terbangun bisa tercabik hanya karena persoalan-persoalan yang secara substansial masih dinilai sangat subyektif.
Orang dengan seenaknya membunuh dan merusak kehidupan orang lain atas nama agama, etnis, harga diri , kebijakan politik tertentu dan bahkan jenis kelamin tertentu. Padahal yang mereka pertahankan hanyalah sebuah interpretasi terhadap makna politik, agama, budaya atau etnis tertentu.
Hal ini menunjukkan betapa dalam relasi sosialnya manusia sudah melupakan nilai-nilai kemanusiaan itu sendiri yang notabene ingin diperjuangkan oleh agama, budaya, relasi etnis dan politik secara ideal.
Banyak usaha yang dilakukan baik oleh pemerintah, tokoh masyarakat dan pihak lain yang merasa berkepentingan terhadap penyelesaian terhadap persoalan kekerasan ini, namun hasil yang diharapkan belum cukup memuaskan berbagai pihak.
Banyak analisis terhadap kegagalan yang terjadi misalnya ada kesimpulan yang mengatakan bahwa persoalan kekerasan di Indonesia sudah begitu fatalnya sehingga untuk membuatnya pada kondisi damai kembali menjadi sulit.
Ada analisis lain lagi bahwa ternyata penyelesaiaan persoalan tidak pernah menyentuh masyarakat diakar rumput yang langsung berhadapan dengan realitas peristiwa sehingga kata damai hanya milik kelompok elit semata.
Dan analisis yang lain justru mengatakan bahwa karena dalam setiap penyelesaian konflik pihak yang melakukan usaha ini jarang melibatkan perempuan secara fisik maupun perspektif feminimitas dalam konteks yang lebih paradigmatik.
Berdasarkan analisis tersebut saya ingin mengajak kita semua untuk mencoba memikirkan ulang kenapa tidak mencoba melakukan sebuah analisis yang mendalam terhadap peran perempuan dalam konteks anti kekerasan dan menciptakan kehidupan yang lebih damai.
Perempuan, yang hingga kini masih dianggap sebagai masyarakat “kelas dua” (the invisible citizen) sebagai salah satu bentuk ketidakadilan gender yang diterima perempuan.
Perempuan juga terlibat dalam peristiwa kekerasan maupun konflik yang terjadi baik sebagai target langsung korban kekerasan maupun sebagai orang yang “membersihkan” keadaan sesudah konflik dengan menjadi penolong korban dan merangkai kembali institusi sosial yang sudah hancur.
Sifat- sifat feminim yang dimiliki perempuan merupakan potensi damai yang cukup berharga kalau ini diorganisir menjadi sebuah kekuatan damai. Fakta bahwa perempuan lebih mudah memaafkan dan merajut kembali kebersamaan secara sosial adalah data awal yang bisa kita jadikan refrensi.
Akan tetapi sampai saat ini kita masih kesulitan untuk menemukan literatur atau data mengenai itu semua. Karena secara faktual memang yang kita ketahui perempuan tidak banyak dilibatkan dalam usaha resolusi konflik yang ada.
Bisa dilihat berapa banyak perempuan yang dilibatkan dalam usaha resolusi konflik maupun perdamaian yang ada secara formal misalnya Malino, Negosiasi Damai Aceh atau bahkan usaha perdamaian yang ada di Kalimantan Barat. Hal ini menunjukkan betapa cara pandang umum (common perspective) masih sangat tidak adil gender.
Cara pandang ini pulalah yang masih melekat dalam mindset negara, pemimpin formal maupun informal bahkan masyarakat itu sendiri terhadap perempuan. Banyak anggapan yang menganggap perempuan masih belum berhak dilibatkan dalam urusan yang berhubungan dengan publik. Sehingga mereka tidak mempunyai apa yang disebut dengan akses, kontrol dan partisipasi dalam persoalan publik.
Yang harus disadari saat ini adalah dunia sudah berubah sudah saatnya cara pandang yang tidak adil gender (bias gender) dirubah, kalau kita sepakat dengan cita-cita kemanusiaan yang ingin kita raih.
Perempuan sekarang adalah perempuan yang dengan keperempuanannya mampu memberikan sebuah perspektif baru terhadap tata kehidupan yang lebih baik. Bahkan muncul saran sepertinya kita harus “memfeminimkan” relasi sosial, paradigma politik, ekonomi bahkan budaya yang ada.
Menurut banyak kalangan aktivis perempuan, sudah saatnya kita meninggalkan cara pandang maupun fikiran yang lebih mengedepankan maskulinitas (kelaki-lakian) dalam melihat persoalan yang ada di Indonesia ini, karena cara pandang maskulin inilah yang justru merusak tatanan kemanusiaan yang ada. Yang saya maksud dengan cara pandang maskulinitas adalah, positivis, ambisius, kasar, militeristik, tidak peka, eksploitatif, kekerasan dan lain sebagainya.
Cara pandang ini pula yang menggejala dalam realitas politik, budaya, ekonomi dan sosial yang ada di Indonesia mupun dunia global saat ini.
Untuk itu kita harus memikirkan untuk melihat cara pandang lain yang bisa dijadikan alternatif dalam usaha merubah dunia menjadi lebih baik, bagaimana dengan cara pandang feminin ?
Cara pandang feminimisme yang dimaksud di sini adalah cara pandang yang lemah lembut, memaafkan, tidak ambisius, penyayang, melayani, tidak eksploitatif dan memikirkan keberlanjutan. Kita bisa melihat bagaimana ambisiusitas, eksploitasi dan berfikir hanya untuk kepentingan sesaat telah merusak sumberdaya alam kita, tatanan kehidupan sosial dan sistem ekonomi dunia yang ada.
Dalam sebuah perjalanan ke Kabupaten Ketapang, ada seorang ibu dari Dusun Tanjung Gunung, menceritakan kondisi sebagian kecil masyarakat kampungnya yang melakukan penebangan kayu secara besar-besaran, dia hanya mengatakan kenapa mereka para pengusaha kayu tersebut tidak puas-puasnya untuk menghabisi hutan, bagi kami perempuan dengan berladang dan menoreh karet sudah dirasakan cukup untuk menghidupi keluarga kami.
Pada tulisan ini saya hanya ingin menyampaikan beberapa hal pengalaman yang pernah saya alami ketika bergaul dengan kelompok perempuan dan bagaimana pandangan mereka terhadap kekerasan yang sering terjadi baik kekerasan biasa maupun kekerasan dalam skala besar yang disebabkan oleh konflik baik sosial, politik maupun etnis.
Tentu saja ketika ditanya pendapatnya tentang realitas kekerasan yang ada perempuan pastilah akan lebih senang memilih kehidupan yang penuh kedamaian. Dan para perempuan ini juga sering mengeluhkan tayangan televisi yang sering menayangkan sinetron dengan aksi-aksi kekerasan.
Tapi ketika di tanya apa yang dimaksud dengan damai menurut perempuan, seorang perempuan dari salah satu desa di Kabupaten Sambas mengatakan : bagi saya damai adalah kami bisa makan, ibu-ibu bisa menyekolahkan anaknya, hidup sehat, punya pendapatan layak, tidak ada kekerasan, terlibat dalam membangun desa kami dan tentu saja dapat berkumpul seperti ini (maksudnya melakukan pertemuan kelompok/diskusi bulanan) untuk saling berbagi informasi dan cerita tambahnya.
Kalau dilihat cita-cita damai yang diungkap oleh Nurfauzah tersebut membuat saya berfikir ternyata damai yang dimaksud oleh perempuan kampung ini tidak hanya bicara konflik kekerasan semata tapi juga bicara aspek keadilan sebagai warga negara yang berkaitan dengan pemenuhan hak-hak dasar dia sebagai perempuan serta partisipasinya dalam kehidupan publik.
Ternyata kondisi tidak damai itu cukup menjadi beban fikirannya, dan saya yakin perasaan yang sama juga dirasakan oleh perempuan-perempuan lainnya.
Cita-cita damai tidak didapat begitu saja sebagai sesuatu yang taken for granted, sebagaimana kekerasan, damai juga merupakan hasil proses belajar dari lingkungan. Oleh karena itu untuk menciptakan perdamaian membutuhkan keinginan, kesadaran dan perjuangan. Jika kesadaran akan pentingnya perdamaian ini sudah mengakar dalam kesadaran manusia, maka umat manusia akan memiliki tuntutan terhadap struktur sosial yang dapat mengurangi resiko adanya kekerasan.
Sehingga usaha menciptakan perdamaian tidak hanya berhenti adanya usaha meningkatkan keinginan untuk damai tapi juga mempromosikan cara-cara untuk mencapai damai dengan memberikan alternatif tanpa kekerasan. Bicara usaha mempromosikan cara –cara mencapai damai ini menarik untuk melihat aktivitas langsung yang dilakukan oleh beberapa kelompok perempuan yang menjadi mitra sinergis beberapa organisasi non pemerintah.
Mengikuti pelatihan bersama di ASPPUK
Dalam sebuah pelatihan yang dilaksanakan oleh Asosiasi Pendamping Perempuan Usaha Kecil pengurusnya selalu mengikut sertakan Jaringan Perempuan Usaha Kecil yang didampingi oleh anggotanya.
Sebagai anggota Asppuk lembaga Gemawan yang notabene mendampingi beberapa kelompok perempuan di sambas, dan ada YDT yang mendampingi kelompok perempuan Dayak di Toho dan ada partisipan dari PEKKA (Perempuan Kepala Keluarga ) yang mendapingi perempuan Kepala Keluarga di daerah Tebang Kacang yang mana komunitasnya sebagian besar merupakan etnis Madura selalu mengajak para perempuan lintas etnis ini untuk bersama melakukan peningkatan kapasitas mereka dan berbagi ilmu yang ada.
Dalam pelatihan inilah mereka bertemu, bercengkarama dan berdiskusi bersama tentang permasalahan-permasalahan yang mereka hadapi baik sebagai perempuan, isteri, ibu, kepala keluarga dan tentu saja sebagai warga negara. Biasanya ketika malam tiba dan sesudah jadwal kegiatan berakhir, mereka tidak langsung tidur tapi biasanya berkumpul bersama, sambil bercengkrama membicarakan hal-hal yang tidak jauh dari seputar kehidupan mereka dari urusan pribadi bahkan sampai urusan publik.
Dan biasanya mereka akan menceritakan tentang rumah tangga mereka, sekolah anak, tetangga mereka, kondisi kampung bahkan sampai kepada isu-isu perempuan lainnya misalnya isu trafficking, anggaran untuk perempuan dan tentu saja biasanya mereka akan bicara tentang kesehatan reproduksi perempuan baik yang ada pada mereka maupun perempuan lainnya.
Dengan bahasa umum yang bisa dimengerti oleh semua, mereka mendiskusikan masalah yang ada tersebut diatas tanpa ada rasa capek dan letih padahal mereka seharian telah mengikuti kegiatan. Bahkan yang terlihat di wajah perempuan-perempuan ini adalah keceriaan. Melihat situasi ini saya jadi berfikir : ”kesempatan untuk bisa berbagi rasa, informasi, dan pengetahuan inilah yang membuat mereka tidak merasakan keletihan.
Minimal dengan kesempatan yang kecil ini menjadi berharga bagi mereka karena mereka benar-benar menjadi diri mereka sebagai perempuan tanpa embel-embel lainnya yang dipredikatkan kepada mereka baik secara sosial, budaya, ekonomi, hukum dan politik.
Kesempatan bersama inilah yang mengikat rasa persaudaraan antara mereka dan menyadari bahwa mereka punya musuh bersama yang harus mereka lawan secara bersama yakni ketidak adilan gender yang ada di dalam kehidupan mereka. Bukan musuh yang selama ini telah dimanipulasi dan mengorbankan mereka sebagai mahluk yang berjenis kelamin perempuan.
Credit Union Sari Intugin
Bukit Segoler merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Tebas, desa yang bisa dicapai sekitar 1,5 jam dari ibu kota Kecamatan ini dengan menggunakan sepeda motor, desa yang sebagian kecil komunitasnya terdapat etnis Dayak. Hidup dalam wilayah yang komunitas terbesarnya adalah etnis melayu tidak membuat kedua kelompok etnis ini hidup terpisah. Mereka dapat menyatu bersama untuk membangun desa mereka, kecamatan Tebas bahkan Kabupaten Sambas.
Selain hidup dalam sebuah desa yang sama, kecamatan yang sama, mereka juga saat ini menyatu sama-sama menjadi anggota Credit Union Sari Intugin. Dan sebagian besar mereka adalah kelompok perempuan petani padi dan karet yang tertarik untuk terlibat dalam wadah ini.
Dalam sebuah obrolan dalam sebuah pertemuan di Sei. Kelambu, ibu Lilis seorang ibu dari masyarakat Dayak ini bicara ke saya ketika saya bertanya tentang pekerjaan sehari-hari mereka dan bagaimana pendapatan mereka.
Sang ibu berkata :” justru bu yang masok jadi anggote malah ibu’-ibu’ petani tok, biak mudaknye yang kerajje dulang ammas, malah ngambor-ngamborkan duitnye tiap malam minggu, bukan maok nabong, padahhal duitnye banyak”. Dan mereka juga mengundang dengan penuh harap agar saya bisa berkunjung ke kampung mereka yang bernama Planjau disekitar bukit Planjau, karena sudah 2 kali ini saya bertemu mereka justru ketika kami di desa yang lain.
Sebenarnya ini sudah merupakan undangan kedua kalinnya, karena ketika pendidikan motivasi CUSI yang hadir hanya kawan-kawan pengurus CUSI yakni saudari Wati, Romila dan Sari Rayani salah satu kader lokal lembaga Gemawan. Ketika menceritakan pertemuan di Planjau ini para pengurus CUSI ini menceritakan kepada saya dengan mata yang berbinar bahwa mereka menunjukkan rasa puas dan bangga bisa berkunjung ke Planjau.
Ternyata yang membuat mereka puas dan bangga adalah selain karena wilayah yang jauh jadi cukup menantang dan menikmati perjalanan, kemudian antusiasme masyarakat Planjau terhadap kedatangan mereka dan CUSI itu sendiri, serta makanan lammang (nasi ketan yang dimasukkan dalam bambu/bulloh yang sudah di bakar).yang menurut Wati sangat enak inilah yang menjadi alasannya.
Berdasarkan cerita kawan-kawan Sambas ini, niat baik dan rasa persaudaraan sesama perempuan yang ada diantara mereka merupakan potensi yang baik sekali untuk melanjutkan jalinan persaudaraan ini menjadi lebih bermakna. Dengan pintu awal merasa sama-sama anggota CU Sari Intugin diharapkan mampu ditindak lanjuti dengan aktivitas yang lebih bermakna dan semakin memperkuat rasa saling berbagi, berjuang dan menatap masa depan yang lebih baik.
Forum Wilayah Perempuan Kepala Keluarga Kal-Bar
Bentuk lain dari ketidakadilan gender adalah memberikan label atau stereotyping kepada perempuan dan laki-laki, diantaranya adalah suami sebagai Kepala Rumah Tangga dan perempuan/istri sebagai ibu rumah tangga. Sehingga perempuan dan laki-laki menjadi terbebani dengan kedua pelabelan tersebut.
Sehingga ketika seorang perempuan atau seorang istri yang bekerja di sektor publik maka status yang dia terima adalah penambah nafkah keluarga. Padahal baik perempuan yang ada dikampung-kampung maupun kota khususnya di Kalimantan Barat merupakan Sumber Daya Manusia yang bekerja secara produktif, di kampung-kampung para perempuan inilah yang bertani, menoreh getah, mencari sayuran, damar dan buah di hutan dan kebun mereka untuk ditransaksikan menjadi uang untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Begitu juga di kota besar para perempuan ini banyak berkiprah di sektor riil ekonomi Indonesia.
Artinya realitas menunjukkan bahwa perempuan juga merupakan Kepala Rumah Tangga dalam memenuhi kebutuhannya ini, status Kepala Rumah Tangga ini bisa disebabkan oleh status mereka sebagai janda atau perempuan yang benar-benar memenuhi kebutuhan keluarganya.
Dalam konteks inilah PEKKA, sebuah organisasi perempuan Kepala Keluarga yang ada di Indonesia dan di Kalimantan Barat ini, melakukan aktivitas pemberdayaan dan pendidikan kritis anggotanya. Menurut Kholilah salah satu pendamping lapang PEKKA Kal-Bar mensinyalir kalau anggota kelompok mereka terdiri dari 5 etnis, yakni Madura, Melayu, Jawa, Tionghua dan Bugis. Dan mereka akan saling bertemu bersama merumuskan agenda kerja, strategi perjuangan dan tentu saja berdiskusi tentang kehidupan mereka. Meskipun berbeda etnis, mereka merasa adalah mereka adalah saudara dan senasib seperjuangan sebagai Perempuan Kepala Keluarga.
Pertemuan Rutin Kelompok Perempuan di Sambas
Sejak akhir tahun 2004 Lembaga Gemawan menginisiasi pertemuan kelompok perempuan di desa Serindang, dipelopori oleh seorang kader lokal yang bernama Ibu Nia dan staf dari Lembaga Gemawan mereka membentuk Kelompok Perempuan Serindang , meskipun desa serindang sudah mempunyai KWT (Kelompok Wanita Tani) dan PKK namun kelompok ini dibentuk dengan model yang berbeda dan isunya juga lebih banyak , meskipun berbeda namun tetpa di sinergiskan dengan kegiatan KWT dan PKK yang ada.
Hal ini untuk mensiasati waktu yang dimiliki oleh ibu-ibu, karena kalau terlalu sering pertemuan, ibu-ibu desa ini juga harus bekerja di ladang dan kebun jeruk mereka. Kelompok ini dalam setiap pertemuannya memulai dengan pemeriksaan kesehatan kemudian dilanjutkan dengan diskusi tentang berbagai persoalan yang ada, baik berkaitan dengan kesehatan reproduksi dan isu perempuan lainnya.
Menarik dalam salah satu diskusi mereka juga mencoba mendiskusikan tentang kenginan kelompok perempuan ini agar mampu terlibat dan dilibatkan dalam musryawarah rencana pembangunan desa (musrenbangdes). Karena partisipasi perempuan dalam pembangunan dan persoalan publik dirasakan mereka masih sangat rendah, padahal kita tahu bahwa situasi damai juga akan terjadi kalau aspirasi kelompok marginal dan rentan ini diakomodir oleh negara dan struktur pemerintahannya.
Baca juga: Perempuan dan Perdamaian: 4 Perempuan Bicara Agen Perdamaian
Baca juga: Borneo Mangrove Action: Uji Coba Petakan Kawasan Mangrove dengan Drone
Pertemuan rutin ini diharapkan mampu meningkatkan pemahaman dan kesadaran perempuan bahwa mereka mempunyai hak-hak yang harus dipenuhi, dilindungi, dihormati dan dipromosikan oleh negara melalui pemerintahannya.
Dalam perjalanannya, kelompok perempuan yang ada di desa Serindang ini menjadi motivasi bagi perempuan-perempuan lainnya untuk melakukan hal yang sama. Pada awal tahun 2006 beberapa kader lokal di desa yang lain juga mencoba membuat pertemuan rutin untuk perempuan di desa mereka, diantaranya desa Sekuduk dan Dusun Tanjung Bugis, dan sampai saat ini pertemuan tersebut tetap berjalan dengan pola yang sama dan materi yang sama dengan kelompok perempuan desa Serindang dan sesekali juga kawan-kawan kader lokal ini memasukkan isu Credit Union sebagai gerakan pemberdayaan ekonomi rakyat dan tentu saja untuk perempuan-perempuan kampung ini.
Mereka sadar bahwa dalam mengakses modal usaha untuk membuka dan perkembangan usaha produktifnya perempuan sangat terpinggirkan dan mengalami marginalisasi. Padahal kita tahu sebagian besar para pengusaha kecil mikro yang ada di Indonesia dan Kalimantan barat ini adalah perempuan.
Para perempuan desa ini jarang sekali berhubungan dengan bank-bank konvensional yang ada di Kecamatan-kecamatan yang ada. Hal ini dikarenakan beberapa hal pertama, begitu banyaknya persyaratan dan agunan yang harus dilengkapi oleh seorang perempuan untuk mengambil kredit di bank-bank konvensional padahal kita tahu tidak banyak perempuan yang memiliki sertifikat tanah, STNK dan sertifikat-sertifikat lainnya.
Kedua, rasa tidak percaya diri yang telah ada dibenak si perempuan untuk mendatangi bank dengan pengalaman-pengalaman perempuan lainnya yang pernah berhubungan dengan pihak bank sebelumnya , ketiga biasanya bank-bank yang ada juga berada di ibukota kecamatan jadi cukup memberatkan dan menghabiskan waktu mereka ketika harus mendatangi bank.
Sehingga gerakan credit union bagi perempuan menjadi sangat urgen dan signifikan untuk membantu cita-cita gerakan perempuan yakni untuk menumbuhkan kemandirian ekonomi perempuan dan mereka berdaulat atas akses ekonomi.
Informasi terakhir yang ada bahwa ibu-ibu di desa Bukit Segoler sudah menghubungi kawan-kawan kader lokal Lembaga Gemawan untuk membuat kelompok perempuan di Bukit Segoler.
Yang menarik dari inisiasi ini adalah keinginan ibu-ibu dusun Parit Jawai yang notabene adalah kelompok masyarakat beretnis melayu untuk mengajak dan melibatkan ibu-ibu dari Planjau yang beretnis Dayak dalam menginisiasi kelompok perempuan ini.
Nantinya dalam pertemuan rutinnya akan digilir tempat pertemuannya bisa bulan ini di dusun parit Jawai dan bulan selanjutnya di Planjau begitu seterusnya, sehingga silaturahmi dan saling mengunjungi menjadi aktivitas rutin kelompok perempuan ini untuk mengukuhkan rasa persaudaraan sesama perempuan. Dan tentu saja ingin menunjukkan pada dunia bahwa dunia kecil mereka ini adalah cita –cita bersama untuk sebuah dunia yang aman, damai, adil dan tanpa diskriminasi.
Baca juga: Kolaborasi Multi Pihak Aksi Jaga Bumi Tanam Mangrove di Hari Lingkungan Hidup Internasional 2022
Forum Perempuan Penggagas Perdamaian Kota Singkawang, Perempuan dan Perdamaian
Forum yang digagas oleh Search for Common Ground Indonesia ini merupakan forum perempuan multi etnis, diantaranya Dayak, Melayu,Tionghua, Jawa,Bugis dan Madura yang secara langsung berbicara tentang perdamaian di level kelompok mereka. Meskipun forum ini baru dibentuk, namun harapan bahwa kelompok ini bisa menjadi kelompok yang semakin berkembang dan mampu mengusung perdamaian di Kota Singkawang. Kota Singkawang merupakan kota yang penduduknya terdiri dari multi etnis dan sudah mampu membuktikan kondisi yang cukup aman. Kota singkawang sendiri sudah memberikan komitmen untuk memberikan peluang dan kesempatan bagi penduduknya untuk mengekspesikan budaya mereka.
Hal ini pulalah yang coba direpresentasikan Forum Perempuan Penggagas Perdamaian di Kota Singkawang. Harapan anggota forum ini cukup sederhana yakni mereka berharap meskipun orang berbeda baik ras, etnis, agama bahkan gender tapi bukan berarti satu pihak atau pribadi dapat melakukan kekerasan kepada orang lain. Mereka menyadari bahwa perbedaan adalah fakta yang harus dihadapi dan dihargai meskipun dalam proses belajar untuk menghadapi dan menghargainya.
Srikandi Pembaharuan Desa: Perempuan Aktor Perdamaian
Salah satu bentuk ketidak adilan yang dihadapi oleh perempuan adalah sub-ordinasi Artinya perempuan berada pada warga kelas dua sehingga mereka tidak punya akses terhadap pengambilan keputusan dan pembuatan kebijakan. Hal ini sering terjadi baik dalam kehidupan rumah tangga, masyarakat dan negara. Kenyataan ini bisa dibuktikan ketika menentukan sebuah keputusan, sering seorang isteri akan mengikuti keputusan yang diambil oleh suaminya dalam menentukan sebuah kebijakan rumah tangga mereka. Dalam masyarakat, perempuan tidak pernah dilibatkan dalam pertemuan-pertemuan yang membicarakan arah perencanaan strategis kebutuhan dan masa depan desa, paling banter mereka hanya mengurusi konsumsi pertemuan.
Tidak berlebihan ketika sebuah kebijakan yang diambil untuk tata kehidupan desa, tidak melibatkan kepentingan dan kebutuhan perempuan yang merupakan penduduk desa tersebut . Sehingga terkesan apa yang didapatkan oleh penduduk perempuan hanya merupakan “hadiah kebaikan hati” dari pihak pengambil keputusan ditingkat desa yang notabene adalah laki-laki.
Pada tingkatan yang lebih luas lagi adalah dalam kebijakan tata kehidupan pemerintahan dan bernegara. Banyak keputusan dan kebijakan yang berkaiatan dengan publik kadang-kadang sangat merugikan perempuan. Misalnya saja kebijakan Keluarga Berencana pada masa Orde Baru, Kenaikan BBM dan kebijakan lainnya. Kita tahu bagaimana kampanye pemerintah tentang KB yang katanya untuk menekan pertumbuhan penduduk. Pertanyaannya kenapa ini harus dipaksakan hanya kepada perempuan.
Dalam kehidupan publik di desa, tidak banyak perempuan yang berada pada struktur-struktur strategis level desa. Namun beberapa tahun hasil perkawanan dan upaya pendidikan politik kepada perempuan yang dilakukan oleh Organisasi Non Pemerintah dan organisasi masyarakat lainnya, mulai di rasakan banyak perempuan yang mau terlibat dan berkeinginan menduduki posisi-posisi strategis di desa.
Adalah ibu Lilis Suryani, seorang ibu Rumah Tangga anak 3 ini berasala dari Desa Matang Danau, Kecamatan Paloh, Kabupaten Sambas yang ikut bertarung dalam pemilihan Kepala Desa pada bulan Mei 2006 lalu. Mungkin niat perempuan 38 tahunan ini tidak sama dengan para calon lainnya yang ingin menduduki posisi Kepala Desa yakni kebanyakan untuk merebut kekuasaan, perempuan ini justru punya keinginan lain, yakni untuk memberikan warna perempuan dalam kehidupan politik di desanya. Beliau ingin menampilkan citra politik pada level desanya yang lebih sopan, penuh kasih sayang dan penuh kedamaian tanpa kekerasan.
Makanya ketika menyadari bahwa beliau tidak menang dan berada dalam urutan ke 4 dari 6 pasangan calon yang ikut serta, beliau menerimanya dengan lapang dada. Bagi beliau kalau kekalahan yang dia terima adalah hasil proses pemilihan yang jujur, fair, adil dan tanpa kekerasan beliau ikhlas dan akan berjuang di periode yang akan datang. Dan tentu saja tidak akan putus asa, dan akan mencoba pada kesempatan yang lain, sampai amanah masyarakat Matang Dana diletakkan kepadanya.
Hal yang sama juga diakui oleh Ibu Yuliana, salah seorang anggota BPD di salah satu desa di Kec. Kakap, seorang ibu dari kelompok perempuan dampingan Pusat Pengembangan dan Studi Wanita (PPSW) Pontianak, keterlibatan beliau di BPD di desanya adalah untuk menyuarakan kepentingan perempuan dan mencoba memberikan kepemimpinan yang berperspektif perempuan.
Mereka melakukan semua ini dkarenakan mereka meyakini anggapan bahwa dunia politik dan kekuasaan baik level pusat dan desa itu kotor tidak semuanya benar. Artinya politik dan kekuasaan kalau diarahkan untuk menyalurkan dan membawa kepentingan rakyat miskin dan kelompok marginal termasuk perempuan serta memperjuangkan nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan maka politik menjadi sangat bermakna. Hal inilah yang mendasari niat para perempuan desa ini untuk merubah budaya politik yang ada,baik di Indonesia terutama di desa mereka.
Penutup: Dunia Damai Bernama Perempuan
Melihat realitas dunia yang penuh dengan kekerasan, perang, dan bagaimana sistem ekonomi dunia yang eksploitatif dengan cara –cara yang merugikan masyarakat kecil, membuat kita menyadari bahwa dunia ini telah diurus dengan cara-cara yang tidak adil, eksploitatif, militeristik, dan merugikan mereka yang tidak mempunyai akses, kontrol dan partisipasi. Perspektif dan cara pandang ini sudah menjadi hal yang lumrah ditemui dalam kehidupan politik, sosial, ekonomi dan budaya kita.
Perempuan dalam kehidupannya berperan dalam 3 fungsi kehidupan, yakni fungsi reproduktif, produktif dan sosial. Ketiga fungsi ini diperankan perempuan dengan penuh tanggung jawab dan penuh tantangan. Fungsi reproduktif yang dimaksud adalah para perempuan inilah yang melahirkan anak-anak bangsa ini, fungsi produktif para perempuan ini juga berkontribusi yang cukup besar dalam kehidupan ekonomi dan politik. Fungsi sosial, dimana perempuan memainkan peran-peran sosialnya sebagai penjaga kehidupan bermasyarakat. Potensi perempuan untuk merajut kembali sisa-sisa kehidupan yang hampir koyak oleh kerakusan, kekerasan dan ketidakadilan dunia haruslah mendapatkan dukungan dari berbagai pihak untuk menciptakan dunia yang lebih baik.
Tentang Penulis
Penulis: Laili Khairnur
Direktur Eksekutif Lembaga Gemawan, giat dalam kampanye Perempuan dan Perdamaian di Kalimantan Barat.