JAKARTA, KOMPAS.com – Indonesia Corruption Watch (ICW) mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penyelidikan serius terhadap indikasi dugaan korupsi kehutanan di Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat. Hasil penelitian ICW bersama Save Our Borneo (SOB) dan Kontak Rakyat Borneo (KRB) menunjukkan
Lima Desa Siap Ajukan Hutan Desa Ke Menteri Kehutanan
Lima Desa Siap Ajukan Hutan Desa Ke Menteri Kehutanan Lima desa di Kecamatan Pulau Maya Karimata (PMK), yakni Desa Tanjung Satai, Desa Satai Lestari, Desa Kamboja, Desa Dusun Kecil dan Desa Dusun Besar siap mengajukan Hutan Desa ke Menteri Kehutanan
Hutan di Perkebunan Dirambah
30 Hektar Hutan Gunung Sekadau Dirambah PT RWK Terkait dengan perambahan hutan lindung di kawasan Gunung Sekadau itu, tim dari Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Kalbar dan Dishutbun Sambas memulai meninjau lokasi sejak Rabu (18/11), hingga kini hasilnya masih dikembangkan
Gemawan Ajak Masyarakat Bangun Hutan Desa
PERUBAHAN paradigma pengelolaan hutan pengelolaan hutan lestari sejak lama, telah menjadi isu hangat yang diperbincangkan baik di tingkat nasional maupun internasional. Meningkatnya pemanasan global semakin menguatkan upaya pelestarian hutan. Berbagai upaya untuk mencari formulasi pengelolaan dilakukan pemerintah, di mana yang
Dukung Pemanfaatan Hutan Desa
MASYARAKAT Kapuas Hulu diminta segera memanfaatkan peluang yang diberikan pemerintah pusat. Misalkan, menetapkan kawasan sebagai hutan desa. “Baru-baru ini saya membaca bahwa Kepala Sub Direktorat (Kasubdit) Direktur Jenderal (Dirjen) RLPS Departemen Kehutanan, Robert CD Kaban memberikan respons positif kepada masyarakat
Hutan Desa Berikan Dampak Positif
HUTAN desa bisa memberikan dampak positif bagi masyarakat di desa yang ada di sekitar hutan tersebut. Apalagi, hutan desa ini bisa dicapai selagi ada upaya untuk mewujudkannya. Demikian diungkapkan Aktivis Lembaga Gemawan, Hermawansyah didampingi Direktur Eksekutif Gemawan, Laili Khairnur di
Dephut Dukung Hutan Desa
KEINGINAN masyarakat Kayong Utara membuat hutan desa dinilai Robert CD Kaban, dari Dirjen Rehabilitasi Lahan Perhutanan Sosial Dephut RI sebagai langkah positip. Ia berharap hutan desa tersebut sudah dapat direalisasikan dalam waktu dekat. “Kalau dapat tahun 2010, hendaknya sudah bisa
Manfaatkan Peluang Hutan Desa
MASYARAKAT harus bisa merespon dan harus segera memanfaatkan peluang yang diberikan pemerintah. Misalnya, menetapkan kawasan sebagai hutan desa. Hal ini ditegaskan Kepala Sub Direktorat (Kasubdit) Direktur Jenderal (Dirjen) RLPS Departemen Kehutanan (Dephut), Robert CD Kaban ketika menjadi narasumber dalam pertemuan
Lestarikan Mangrove, Manfaatkan Hutan Desa
Jika pengelolaan hutan mangrove melalui kelembagaan hutan desa bisa diinisiasi pemerintah, tentunya akan berdampak baik untuk banyak hal, baik yang langsung dirasakan masyarakat maupun pemerintah. “Sudah saatnya pemerintah bersikap tegas terhadap segala kerusakan yang terjadi terhadap kawasan hutan mangrove. Ini
Program Hutan Desa Siap Dilaksanakan
GEMAWAN—Program hutan desa (village forrest) yang menjadi salah satu concern Lembaga Gemawan hingga beberapa tahun mendatang sudah memasuki persiapan awal. Tim lapangan yang akan menjadi tulang punggung pelaksanaan program di Kabupaten Kayong Utara (KKU) itu pun telah dipersiapkan. Diawali dengan