Menuju Masyarakat Swadaya dan Mandiri
*Dorong Kebijakan Lokal Lindungi Lahan Pangan SUKADANA – Melihat segala persoalan tata kelola lahan dan hutan di Kabupaten Kayong Utara, Lembaga Gemawan mendorong Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kayong Utara untuk membuat Peraturan Bupati (Perbup) Kayong Utara ataupun Peraturan Daerah (Perda) Kayong
Sebanyak 16 calon legislatif perempuan untuk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Barat, Rabu, menandatangani kontrak politik yang berisi delapan poin amanat yang mereka emban jika terpilih menjadi anggota legislatif. Acara penandatanganan kontrak politik tersebut diawali dengan pembacaan kontrak secara
SUKADANA—Cita-cita anggota DPRD KKU berasal dari kaum hawa di pemilihan umum legislatif (Pileg) 9 April 2014, masih jauh dari harapan. Sebab calon legislatif (Caleg) perempuan, diduga masih sebatas dijadikan pelengkap penderita. Peningkatan kapasitas kaum hawa di Kayong Utara mutlak diperlukan
PONTIANAK. Direktur Eksekutif Lembaga Gemawan, Laili Khairnur mengatakan, peran perempuan dalam pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) sering terlupakan dan tidak mendapat perhatian. Dampaknya pada program pembangunan dan kebijakan yang belum mengakomodir ruang dan peran perempuan. “Perempuan belum dilibatkan secara maksimal
Pontianak (Gemawannews)-RTRWP Kalbar yang sedang dalam proses harus menjadi isu prioritas di parpol, memang mungkin sebagian orang isu tata ruang sangat jauh dari isu partai politik karena tidak terkait dengan pemilu, dan tidak terkait dengan proses demokrasi yang formal. Sebenarnya
kepada Menteri Kerjasama Pembangunan Belanda Ben Knapen Gambaran Tantangan Kalimantan Barat merupakan provinsi yang cukup padat populasinya, dengan luas wilayah 14,6 juta hektar (3,3 kali luas Belanda). Propinsi ini menawarkan banyak potensi untuk produksi dan perdagangan yang berkelanjutan, namun
IUP diobral kepala daerah. Hanya 33,3 persen saja yang di realisasikan. Praktik illegal menjamur di sektor perkebunan. Lahan rusak tergerus. Gabungan LSM mulai bergerak. Apakah kinerja Satgas? Pontianak. Dugaan korupsi sektor perkebunan di Kalbar yang dikemukakan koalisi Anti Mafia Perkebunan,
Sebagian data telah terkumpul. Tak lama lagi praktik korupsi sektor perkebunan meledak dahsyat. Kalbar terbanyak ditemukan dibandingkan provinsi lain. Siapa terlibat? PONTIANAK – Lama dibiarkan tanpa ditangani, membuat Indonesia Corruption Watch (ICW) bersama enam Non Government Organizations (NGO’s) bergerak. Mereka
SEMINAR (Perlindungan terhadap aktivis pendamping masyarakat, pegiat HAM dan Lingkungan dalam Konflik Perkebunan Kelapa Sawit di Kalimantan Barat”) Pontianak, Sabtu 4 Desember 2010, pukul 08.30 s/d 13.00 di Aula Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Tanjungpura Pontianak , Diadakan seminar
Tiga warga menjadi korban pengeroyokan orang tak dikenal terkait penolakan ekspansi perkebunan kelapa sawit milik PT Patiware I di Desa Semate, Kecamatan Teluk Keramat, Kabupaten Sambas pada Kamis (4/11). Tiga warga tersebut adalah Leziardi, Humaini, dan Firanda. Hingga kini, Lezi