Pontianak (Gemawannews)-RTRWP Kalbar yang sedang dalam proses harus menjadi isu prioritas di parpol, memang mungkin sebagian orang isu tata ruang sangat jauh dari isu partai politik karena tidak terkait dengan pemilu, dan tidak terkait dengan proses demokrasi yang formal.
Sebenarnya isu tata ruang ini terkait dengan konsitituen, karena ini adalah pertarungan wilayah hidup mereka, bicara tata ruang adalah bicara tanah, sungai, hutan dan juga bicara tentang pembangunan fisik yang akan dilakukan untuk arah pembangunan 20 tahun kedepan, demikian disampaikan Laili Khairnur Direktur Lembaga Gemawan dalam Focus Group Discussion dengan tema “Peran dan Kontribusi Parpol dalam Kebijakan Penataan Ruang Provinsi Kalbar”, di Hotel Santika Pontianak, Senin (28/01).
Laili juga menyayangkan, bahwa seolah-seolah isu tata ruang belum menjadi isu penting di parpol. Parpol sepertinya diam-diam saja, tidak ada isu kalau dari masyarakat sipil yang mengkampanyekan isu ini. “Apakah kami yang kurang informasi atau memang partai politik belum punya saluran mengkomunikasikan permasalahan ini,‘’ katanya.
Kita berharap dengan FGD ini bisa menemukan atau mendapatkan sinergisitas kerja yang dilakukan oleh masyarakat sipil dengan kerja partai politik ke depan, pinta Laili.
Sementara itu dikatakan Sy Izhar Asyyuri Wakil Ketua Pansus RTRWP Kalbar Sy, bahwa secara substansi kita di Tim Pansus menunggu adanya sebuah regulasi, yang mana regulasi itu ada hal-hal yang masih perlu di bahas secara rinci dan secara mendalam. “Termasuk perda RTRWP Kalbar sangat menekankan pada substansi kehutanan, sangat penting untuk diselesaikan terlebih dahulu,’’ kata Izhar.
Kalau kita amati memang banyak yang perlu dibahas dan dipertajam dan dicarikan jawabannya, kita tidak ingin adanya pemutihan lahan apa yang disampaikan kawan-kawan koalisi. “Kalau memang ada upaya pemutihan, tolong berikan kepada kami, kalau perlu tunjuk perusahaan itu dimana lokasinya,’’ ujar Izhar dengan semangat.
Ia menambahkan, untuk proses RTRWP Tim Terpadu sudah melakukan penyampaian ke Menteri Kehutanan, tapi masih di meja Menhut dan jadwal untuk Kalbar masih belum terjadwalkan dan sudah kami tanyakan dengan dinas PU sebagai leading sectror RTRWP.
Kami juga juga berharap sharing dan berbagi informasi, maka ini merupakan kesempatan yang cukup baik untuk kita menemukan akar permasalahan RTRWP. “Memang RTRWP sudah final di Tim Terpadu tapi belum final di Pansus,’’ tegas Izhar.
Apa bila sudah ada hal-hal yang bisa kita dapatkan dari Tim Terpadu mengenai substansi kehutanan, bulan maret kami mengusulkan workhsop, nanti kita undang pihak pemda-pemda, dan seluruh stake holder, kata Politisi PAN ini.
Mengenai peran parpol dalam menyikapi RTRWP tentunya Partai Politik tidak perlu mencari-cari isu mengenai tata ruang, maka pihak parpol sudah punya kewajiban untuk mengetahui ini ketika ditanya tata ruang, pungkas Izhar.
RTRWP ini berkaitan dengan hajat hidup orang banyak, kalau saya perhatikan banyak kegunaan lahan menjadi alih fungsi, kata Yanto Bujang salah satu peserta dari perwakilan Parpol.
“Untuk contoh kecilnya saja didesa, banyak lahan pertanian beralih fungsi menjadi perkebunan sawit, ini yang lagi gencar-gencarnya. Kami sangat mendukung apa yang dilakukan kawan-kawan koalisi dalam menyikapi RTRWP Kalbar,’’ ujar Politisi PKB ini.
Adapun peserta FGD terdiri dari perwakilan lembaga yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil untuk Tata Ruang yang Adil dan Berkelanjutan, dan unsur perwakilan partai politik. Pada kesempatan tersebut hadir pula Wakil Ketua Pansus RTRWP Kalbar Sy Izhar Asyyuri, sedangkan untuk perwakilan parpol hanya tiga partai politik yang hadir yakni Halim Wijaya dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Sesep dari Partai Amanat Nasional (PAN) dan Yanto Bujang dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). (Joy)