SIAPA bilang calon perempuan sulit bersaing di pemilu legislatif. Di Kalimantan Barat, jatah 4 kursi anggota DPD dikuasai 4 calon perempuan. Mereka mengungguli 22 calon lainnya. Berdasarkan rapat pleno penetapan hasil Pemilu Legislatif 2009 pada Minggu malam (26/4) lalu, KPU
Kejar Ketertinggalan Dengan Affirmative Action, Menyoal Kuota 30%
DENGAN dikeluarkannya Undang-Undang Pemilu tentang 30 persen keterwakilan perempuan, sudah mulai diberlakukannya affirmative action untuk memenuhi kuota perempuan di lembaga legislatif dan eksekutif. Akan tetapi, memang dalam fakta-fakta ketertinggalan, perilaku afirmasi yang dilakukan merupakan suatu bentuk keadilan. “Namanya adil itukan
Aktivis Lingkungan Kecewa
Vonis Bebas Pembakar Lahan AKTIVIS lingkungan di Kalimantan Barat menyatakan kekecewaannya atas putusan bebas Pengadilan Negeri Singkawang terhadap dua terdakwa kasus pembakaran lahan di Kabupaten Sambas. “Putusan itu bisa menjadi preseden buruk bagi penegakan hukum lingkungan di Kalbar,” kata Direktur
Seputar Alokasi Dana Desa
ADD Dikucurkan 2009 PEMKAB Ketapang mulai tahun 2009 akan menyediakan alokasi dana desa (ADD). Pengalokasian itu dimaksudkan untuk meningkatkan peran pemerintahan desa dalam memberikan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat. Penyediaan ADD merupakan wujud dari pemenuhan hak desa untuk menyelenggarakan otonominya agar
Seputar Pendidikan Pemilih
Workshop Political Tracking SEBAGAI salah satu langkah untuk menyukseskan pemilu 2004 yang akan datang, Lembaga Gemawan Divisi Anti Korupsi bekerja sama dengan Parliamentary Support and Public Participation Project (PSPP) akan melaksanakan workshop political tracking dan ikrar pemilu jurdil. Menurut Panitia
Digelar, Bedah Kasus Dugaan Korupsi YB
AKHIR Februari 2004, Lembaga Gemawan Kalbar dan Pontianak Post Biro Pinyuh, akan menggelar lokakarya bedah kasus dugaan korupsi di Yayasan Bestari. Agenda tersebut akan melibatkan seluruh unsur masyarakat di Kabupaten Pontianak. Demikian menurut Hermawansyah, Dewan Pengurus Lembaga Gemawan Kalbar, Jumat
Perencanaan Desa Mutlak Dalam Pembangunan Otorita
KONSEP otorita belum jelas disadur masyarakat apakah sebagai isu polotik akses terhadap kebijakan. Direktur Gemawan Laili Khainur mengemukakan, menjawab semua pertanyaan itu perencanaan desa mutlak ada, karena masyarakatnya lebih mengetahui potensi wilayah. “Sebelum kebijakan pembangunan otorita masalah yang timbul di
Masyarakat Harus Inisiatif Terlibat
PEMERINTAHAN yang bersih harus ditumbuhkan dari skala paling kecil. Menurut Koordinator Gemawan Wilayah Sambas, Laili Khairnur, setiap komunitas masyarakat terkecil harus mempunyai inisiatif aksi strategis dalam pembangunan. “Salah satu langkah dalam pembelajaran demokrasi perlu sebuah pemantauan. Usai pemilihan umum 2004,
Putusan Kasus Korupsi dan IL Harus Dipantau
KOMUNITAS Pemantau Peradilan Kalbar (Kompak), Lembaga Pengkajian dan Studi Arus Informasi Regional (LPSAIR), Gemawan, KAMMI, dan Yayasan Titian mengingatkan semua elemen agar tetap memantau kasus korupsi dan illegal logging yang tengah disidang. “Hal ini mencegah terjadinya permainan yang dilakukan oleh
Hasilkan Area Abu-abu, Pemilih Masih Ragu
Dari Jajak Pendapat Pemberantasan Korupsi Capres Hasil jajak pendapat yang dilakukan Lembaga Gemawan bersama ICW (Indonesia Corruption Watch) pada 10 kota besar di Indonesia, tidak terdapat perbedaan yang cukup signifikan akan kepercayaan masyarakat terhadap komitmen pemberantasan korupsi pada dua pasangan