Masyarakat Swadaya dan Mandiri
PONTIANAK – Izin eksplorasi tambang cukup besar di Kalimantan Barat. Peneliti Swandiri Institute, Arif Munandar mengungkapkan, konsesi pertambangan kini mencapai luas 5 juta hektar yang diberikan kepada 721 perusahaan swasta. Konsesi pertambangan ini tersebar di semua kabupaten di Kalimantan Barat.
Sukadana – Kepala Dinas Perdagangan dan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah (Disperindagkop-UKM) Kabupaten Kayong Utara, A Azahari, berharap kepada pejabat berwenang, agar melakukan sosialisasi ketika ada lahan konservasi gambut. Hal tersebut dimaksudkan dia agar kejadian perkebunan karet warga yang dicabut secara
Kami Melihat Surat Keputusan ini adanya indikasi upaya melindungi perusahaan, salah satunya perkebunan Kelapa Sawit. Pontianak, Kompas- Surat Keputusan Meteri Kehutanan nomor. 936 /Menhut-II/2013 tentang Tata Ruang dan Wilayah Kalimantan Barat Bisa Mengamcam Masa depan Kalbar. Pasalnya,jika direalisasikan, keputusan itu
Sukadana (Gemawannews) – Untuk meningkatkan partisipasi dan pengawasan masyarakat dalam pembangunan Lembaga Gemawan bekerjasama dengan The Asia Foundation (TAF) menggelar Workshop Forum Pengawasan Masyarakat Dalam Kebijakan Tata Kelola Hutan Dan Lahan di KKU, bertempat Hotel Mahkota Kayong (29-30/01). Direktur Lembaga
Gemawan news – Koalisi Masyarakat Sipil untuk Tata Ruang yang Adil dan Berkelanjutan diterima oleh Ketua dan Anggota Pansus Ranperda RTRWP di ruang rapat Komisi A DPRD Kalbar pada hari kamis tanggal 5 September 2013 Pukul 14.00 wib. Tidak kurang
Gemawan News – Guna mengawal kepentingan masyarakat dalam Raperda RTRWP Kalimantan Barat, Lembaga gemawan melaksanakan kegiatan Workshop Konsultasi Final DRAFT RTRWP Kalimantan Barat Versi Koalisi Masyarakat Sipil Untuk Tata Ruang Yang Adil dan Berkelanjutan dengan tema,”Legal Drafting Usulan Perbaikan Raperda
Sejumlah aktivis lingkungan yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Anti Mafia Hutan (KMAMH) menggelar aksi unjuk rasa di depan Istana Negara, Jakarta. Aksi itu sebagai bentuk solidaritas kepada para pejuang keselamatan lingkungan di Indonesia. Pegiat Wahana Lingkungan Hindup (Walhi) Zenzi Suhada
Pernyataan Pers Bersama KOALISI ANTI MAFIA HUTAN Bongkar Praktek Korupsi Sumber Daya Alam! -Sumber daya alam masih jadi sasaran empuk Koruptor- Korupsi pada sektor Sumber daya Alam makin mengerikan. Upaya perlawanan terhadap kejahatan ini yang dilakukan oleh Penegak hukum dan pemerintah beserta
Perhutanan Sosial adalah sistem pengelolaan hutan lestari yang dilaksanakan dalam Kawasan Hutan Negara atau Hutan Hak/Hutan Adat yang dilaksanakan oleh Masyarakat setempat atau Masyarakat Hukum Adat sebagai pelaku utama. PONTIANAK, BeritAnda – Direktur Eksekutif Gemawan, Laili Khairnur mengatakan, Lembaga Gemawan terus
Kubu Raya (Gemawannews)- Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan merupakan sistem dan proses dalam merencanakan dan menetapkan, mengembangkan, memanfaatkan dan membina, mengendalikan, dan mengawasi lahan pertanian pangan dan kawasannya secara berkelanjutan. Hal ini apa yang tertuang dalam Pasal 1 Angka 5 UU Nomor 41