Menuju Masyarakat Swadaya dan Mandiri
Gemawan news – Koalisi Masyarakat Sipil untuk Tata Ruang yang Adil dan Berkelanjutan diterima oleh Ketua dan Anggota Pansus Ranperda RTRWP di ruang rapat Komisi A DPRD Kalbar pada hari kamis tanggal 5 September 2013 Pukul 14.00 wib. Tidak kurang
Gemawan News – Guna mengawal kepentingan masyarakat dalam Raperda RTRWP Kalimantan Barat, Lembaga gemawan melaksanakan kegiatan Workshop Konsultasi Final DRAFT RTRWP Kalimantan Barat Versi Koalisi Masyarakat Sipil Untuk Tata Ruang Yang Adil dan Berkelanjutan dengan tema,”Legal Drafting Usulan Perbaikan Raperda
Sejumlah aktivis lingkungan yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Anti Mafia Hutan (KMAMH) menggelar aksi unjuk rasa di depan Istana Negara, Jakarta. Aksi itu sebagai bentuk solidaritas kepada para pejuang keselamatan lingkungan di Indonesia. Pegiat Wahana Lingkungan Hindup (Walhi) Zenzi Suhada
Pernyataan Pers Bersama KOALISI ANTI MAFIA HUTAN Bongkar Praktek Korupsi Sumber Daya Alam! -Sumber daya alam masih jadi sasaran empuk Koruptor- Korupsi pada sektor Sumber daya Alam makin mengerikan. Upaya perlawanan terhadap kejahatan ini yang dilakukan oleh Penegak hukum dan pemerintah beserta
Perhutanan Sosial adalah sistem pengelolaan hutan lestari yang dilaksanakan dalam Kawasan Hutan Negara atau Hutan Hak/Hutan Adat yang dilaksanakan oleh Masyarakat setempat atau Masyarakat Hukum Adat sebagai pelaku utama. PONTIANAK, BeritAnda – Direktur Eksekutif Gemawan, Laili Khairnur mengatakan, Lembaga Gemawan terus
Kubu Raya (Gemawannews)- Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan merupakan sistem dan proses dalam merencanakan dan menetapkan, mengembangkan, memanfaatkan dan membina, mengendalikan, dan mengawasi lahan pertanian pangan dan kawasannya secara berkelanjutan. Hal ini apa yang tertuang dalam Pasal 1 Angka 5 UU Nomor 41
Pontianak (Antara Kalbar) – Peneliti dari Swandiri Institute, Arif Munandar mengatakan, prioritas kebijakan investasi pangan di Kalimantan Barat sepatutnya untuk pembangunan industri hilir yang mendistribusikan pangan dari petani ke konsumen. “Kebijakan investasi sektor pertanian, terutama penguasaan sumber-sumber produksi pertanian,” kata
Gemawannews – Indonesia sebagai negara agraris belum mampu mewujudkan swasembada pangan karena masih bergantung pada impor beras guna mencukupi kebutuhan dalam negeri, hal itu dapat dilihat dari angka impor beras yang selalu meningkat tajam setiap tahunnya. Pada tahun 2011, impor beras
PONTIANAK, BeritAnda – Banyaknya kasus sengketa lahan yang berpotensi menjadi konflik, memerlukan penyelesaian alternatif. Demikian salah satu solusi yang dipaparkan oleh Delsy Ronnie dari Konsultan Mediasi dan Konflik Lahan, dalam kegiatan dialog tentang Sengketa Lahan dan Desain Standarisasi Pelaporan dan
Pontianak (Gemawannews)-Tata ruang wilayah mutlak menjadi bahan acuan untuk pembangunan. Dalam Undang-undang No. 26 Tahun 2007 menyebutkan bahwa Rencana tata ruang wilayah menjadi pedoman untuk pembangunan, investasi, penetapan lokasi strategis, penataan ruang wilayah, yang mana peruntukan tersebut untuk masyarakat, hal