KONSEP otorita belum jelas disadur masyarakat apakah sebagai isu polotik akses terhadap kebijakan. Direktur Gemawan Laili Khainur mengemukakan, menjawab semua pertanyaan itu perencanaan desa mutlak ada, karena masyarakatnya lebih mengetahui potensi wilayah. “Sebelum kebijakan pembangunan otorita masalah yang timbul di
Masyarakat Harus Inisiatif Terlibat
PEMERINTAHAN yang bersih harus ditumbuhkan dari skala paling kecil. Menurut Koordinator Gemawan Wilayah Sambas, Laili Khairnur, setiap komunitas masyarakat terkecil harus mempunyai inisiatif aksi strategis dalam pembangunan. “Salah satu langkah dalam pembelajaran demokrasi perlu sebuah pemantauan. Usai pemilihan umum 2004,
Putusan Kasus Korupsi dan IL Harus Dipantau
KOMUNITAS Pemantau Peradilan Kalbar (Kompak), Lembaga Pengkajian dan Studi Arus Informasi Regional (LPSAIR), Gemawan, KAMMI, dan Yayasan Titian mengingatkan semua elemen agar tetap memantau kasus korupsi dan illegal logging yang tengah disidang. “Hal ini mencegah terjadinya permainan yang dilakukan oleh
Hasilkan Area Abu-abu, Pemilih Masih Ragu
Dari Jajak Pendapat Pemberantasan Korupsi Capres Hasil jajak pendapat yang dilakukan Lembaga Gemawan bersama ICW (Indonesia Corruption Watch) pada 10 kota besar di Indonesia, tidak terdapat perbedaan yang cukup signifikan akan kepercayaan masyarakat terhadap komitmen pemberantasan korupsi pada dua pasangan
Gemawan Datangi Panwas Pusat
Desak KPU Tegas atas Caleg Bermasalah LEMBAGA Gemawan mengunjungi Panwaslu Pusat untuk mendesak KPU agar bersikap tegas. Kepada anggota Panwaslu Pusat, Gemawan juga mengungkapkan kasus legislator bermasalah di Kalbar. “Tujuan kami tidak lain agar sikap tegas segera diambil KPU,
Kasus Temuan Bawasda Dilaporkan ke KPK
Juga Dilaporkan Kasus Dewan Korup GABUNGAN LSM Anti Korupsi melaporkan kasus temuan Bawasda Kalbar serta kasus dewan yang korup ke Korupsi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta. LPS-Air dan Gemawan mempertanyakan keseriusan Kejaksaan dalam menangani kasus-kasus korupsi yang
Adem Ayem, Kejaksaan Belum Proaktif
Kasus Temuan Bawasda Provinsi GEMAWAN menilai Bawasda Provinsi tidak bisa terlalu diharapkan untuk menindak aparat pemerintahan yang terindikasi korupsi. Kejaksaan juga tidak proaktif ‘menjemput bola’, memeriksa badan-badan tersebut. “Kelemahan di Bawasda Provinsi sendiri. Sulit bagi Bawasda untuk menyikapi temuan
Pemutaran Film Perdamaian
COMMON Ground Indonesia bersama Lembaga Gemawan, Centra Remaja Khatulistiwa, PKBI Kalbar akan menayangkan sepuluh film-film perdamaian, 10-12 Juni 2004 mendatang di aula kampus STAIN Pontianak, yang rencananya akan dibuka langsung oleh Walikota Pontianak, Dr Buchary A Rahman. Film ini nantinya
Warga Ancam Usir Pengungsi
Korban Kerusuhan Sambas KETUA Divisi Kemanusiaan Lembaga Gemawang, Ireng Maulana mengungkapkan, pengungsi Suku Madura korban kerusuhan Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat (Kalbar) tahun 1999 yang berada di sejumlah wilayah di Kecamatan Sungai Raya dan Kecamatan Rasau Jaya, Kabupaten Pontianak
Bupati di Kalbar Masih Keluarkan Izin HPHH
Bupati di Kalbar Masih Keluarkan Izin HPHH SEJUMLAH bupati di Kalimantan Barat masih mengeluarkan izin Hak Pemanfaatan Hasil Hutan (HPHH) skala 100 hektar. Padahal, kebijakan pemberian izin hanya diperbolehkan sampai akhir februari 2002, sesuai Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 541