SUNGAI RAYA – Mengingat undang-undang desa mulai diimplementasikan pada tahun 2015 mendatang, Anggota DPRD Kubu Raya, Ummi Kulsum menegaskan pihaknya akan menorong keterlibatan perempuan dengan kuota 30 persen di Pemerintahan Desa. “Cukup banyak isu strategis tentang kaum perempuan yang harus
Menyusun Mimpi Kaum Perempuan Dalam Perencanaan Strategis Serumpun

“Kita harus mulai merencanakan ke depannya. Jadi pelan-pelan Serumpun harus bisa berdiri sendiri. Memang organisasi rakyat yang didampingin Gemawan kita dorong untuk mandiri sesuai dengan cita-cita Gemawan, melahirkan organisasi rakyat yang mandiri dan swadaya,” kata Hermawansyah dalam Perencanaan Strategis Serumpun.
Demi Hak Kelola Rakyat: Revisi PP 44 Tahun 2004 sebagai Momentum Jalan Tengah

Hak Kelola Rakyat | Konflik batas antara wilayah hak kelola rakyat dengan kawasan hutan, konsesi industri ektraktif seperi pekebunan sawit, HTI dan tambang, termasuk dengan Taman Nasional juga sering mencul ke permukaan. Sebab persoalan utamanya adalah ketidakadilan alokasi ruang bagi
Reformasi Birokrasi Terbentuk Sejak 2013

SUKADANA – Kabupaten Kayong Utara pada tahun 2013, menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Reformasi Birokrasi Kayong Utara. Bahkan mereka pun telah memulai kegiatannya dengan menyusun assessment reformasi birokrasi di kabupaten ini. “Alhamdulillah, memorandum of understanding (MoU/nota kesepakatan dan kesepahaman) antara
Usulkan Pembangunan Kebun Raya Gambut Tropis

SUKADANA – Pakar ilmu tanah dari Universitas Tanjungpura (Untan) Pontianak, Dr UE Suryadi, menyarankan agar beberapa lahan gambut di Kabupaten Kayong Utara dijadikan Kebun Raya Gambut Tropis. Dia memisalkan seperti potensi lahan gambut dalam di atas 3 meter di Pulau
Lahan Pangan Terancam, Bahayakan Ketahanan Pangan

*Dorong Kebijakan Lokal Lindungi Lahan Pangan SUKADANA – Melihat segala persoalan tata kelola lahan dan hutan di Kabupaten Kayong Utara, Lembaga Gemawan mendorong Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kayong Utara untuk membuat Peraturan Bupati (Perbup) Kayong Utara ataupun Peraturan Daerah (Perda) Kayong
Implementasi UU ASN Tantangan RB

SUKADANA—Undang-undang nomor 5 tahun 2014 (UU 5/2014) tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), implementasinya menjadi tantangan bagi pelaksanaan reformasi birokrasi (RB) di daerah. “Menurut UU ASN, pegawai negeri sipil (PNS) yang merupakan Pegawai ASN, diangkat sebagai pegawai tetap oleh Pejabat Pembina
Penandatanganan MoU Pemkab dan CSO

Penguatan Implementasi Reformasi Birokrasi SUKADANA – Bupati Kayong Utara Hildi Hamid atas nama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kayong Utara, menandatangani nota kesepakatan dan kesepahaman (memorandum of understanding/MoU) dengan organisasi koalisi masyarakat sipil (civil society organization/CSO) untuk reformasi daerah. Kegiatan tersebut berlangsung
Gemawan gelar Seminar publik: Analisa perolehan kursi pada pemilu 2014: Keterpilihan caleg perempuan

Pemilu Legislatif 2014 baru saja usai dan nama-nama calon anggota legislatif yang lolos juga telah di sahkan oleh KPU. Berdasarkan hasil rekapitulasi KPU, jumlah suara sah adalah 2.478.262 suara, atau dapat dikatakan partisipasi pemilih mencapai 69,82%. Ini berarti sekitar 30,18
Pesona Emas Hitam Ancam Bumi Khatulistiwa

sumber Foto Asenty Palevi Industri pertambangan bak dewa bagi sebagian masyarakat di Kalimantan Barat (Kalbar). Tambang dianggap memberikan pekerjaan, perbaikan infrastruktur serta sarana dan prasarana. Terlebih, di perusahaan tambang, ada kemasan corporate social responsibility dan community development. Tanpa sadar, berbagai
