Masyarakat Swadaya dan Mandiri
Sukadana (Gemawannews) – Keberhasilan pelaksanaan pembangunan masyarakat sangat bergantung kepada peranan pemerintah dan masyarakatnya. Keduanya harus mampu menciptakan sinegri. Tanpa melibatkan masyarakat, pemerintah tidak akan dapat mencapai hasil pembangunan secara optimal, demikian disampaikan Direktur Lembaga Gemawan, Laili Khairnur dalam sambutannya
Sukadana (Gemawannews)-Penerapan UU KIP tentunya memberikan dampak terhadap sistem manajemen dan tata kelola lembaga-lembaga publik khususnya mengenai pola kerja dan aliran data serta informasi antar unit kerja di lembaga publik masing-masing. Untuk dapat menjalankan pelayanan informasi yang cepat, tepat dan
Gemawan News – Permasalahan petani karet membutuhkan langkah-langkah yang konkrit. Upaya untuk kesuksesan petani karet tidak mungkin terealisasi tanpa keterlibatan para pihak yang terkait, ini membutuhkan kerja keras bersama yang melibatkan semua pihak. Mulai dari penanganan penguatan kapasitas dan pemberdayaan petani, peningkatan efektivitas dan efisiensi
Gemawan news – Koalisi Masyarakat Sipil untuk Tata Ruang yang Adil dan Berkelanjutan diterima oleh Ketua dan Anggota Pansus Ranperda RTRWP di ruang rapat Komisi A DPRD Kalbar pada hari kamis tanggal 5 September 2013 Pukul 14.00 wib. Tidak kurang
Sesuai amanah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010. “Kayong Utara, mendukung program ini dengan menyiapkan anggaran melalui APBD,” tutur Bupati Kayong Utara Hildi Hamid, ketika membuka Seminar dan Lokakarya Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik yang
Pontianak – Pemerintah provinsi hingga tingkat desa hendaknya dapat melibatkan perempuan dalam memberikan masukan saat pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang), kata “Director Program Good Governance” Lembaga Gemawan Pontianak, Iskandar. Partisipasi asli (Partisipasi politis), adalah keterlibatan masyarakat di dalam proses perubahan
Hutan Desa-HKM: ‘Komitmen Negara, Ekspektasi Masyarakat dan Realitas Prosedural’[1] Oleh ; Hermawansyah[2] Pengantar Paradigma eco-developmentalism yang ditopang kebijakan pintu terbuka rezim Orde Baru telah berakibat pada kerusakan lingkungan, serta hilangnya hak dan akses masyarakat atas sumberdaya alam. UU nomor 1
Gemawan News – Sebagai Lembaga yang baru dibentuk, LPI-PBJ Kota Pontianak dirasakan sangat perlu dan mendesak untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra) dan Program Kerja yang akan dijadikan sebagai salah satu panduan dalam melaksanakan kerja-kerja atau tugas sebagai anggota LPI-PBJ Kota
Gemawan News – Lembaga Gemawan dan Transparency International Indonesia (TII) bekerjasama dengan Pemerintah Kota Pontianak melaksanakan Asistensi Anggota Lembaga Pemantau Independen Pengadaan Barang/Jasa (LPI-PBJ) Kota Pontianak, pada tanggal 24 – 25 Juli 2013 di Hotel Santika Pontianak, Iskandar Zailani Manager
Gemawan News – Guna mengawal kepentingan masyarakat dalam Raperda RTRWP Kalimantan Barat, Lembaga gemawan melaksanakan kegiatan Workshop Konsultasi Final DRAFT RTRWP Kalimantan Barat Versi Koalisi Masyarakat Sipil Untuk Tata Ruang Yang Adil dan Berkelanjutan dengan tema,”Legal Drafting Usulan Perbaikan Raperda