Oleh : Ireng Maulana* Semakin banyak dari kita, terkadang terlalu menumpuk harapan kepada kemenangan sepasang calon dalam PILKADA. Gegap-gempita pemilihan, perilaku dukung-mendukung cenderung membuat sebagian besar orang cepat lupa tentang kenyataan setelah sorak-sorai selesai, frustasi berkali-kali mendera masyarakat oleh karena
Perdamaian Semu dan Palsu Model Kalimantan Barat
Oleh: Ireng Maulana * Saat ini, identitas kelompok telah di manfaatkan sedemikian jahatnya sehingga melulu dipergunakan untuk menguatkan eksistensi kepentingan. Identitas kelompok coba dihidupkan dengan satu orientasi mengerikan, yaitu kebenciaan. Padahal, identitas kelompok adalah kemurniaan jati diri dari individu-individu yang
Pemilukada Sambas 2011 : Bukti Penting Bahwa PDI-P Kalbar Bisa di Kalahkan !
Oleh : Ireng Maulana* Siapa sangka setelah kemenangan gilang gemilang dan berturut turut di Pemilukada kabupaten Ketapang dan kabupaten Sintang, PDI-P (Partai Demokrasi Indonesia-Perjuangan) Kalbar harus mengalami kekalahan di Pemilukada kabupaten Sambas 2011. Pemilukada Sambas 2011 sebagai salah satu peristiwa
Surat Untuk Almira

Salam kenal Almira, Perkenalkan kami juga anak Indonesia, kami berasal dari sebuah desa sekitar hutan di negeri Borneo. Kami dan keluarga secara turun temurun bergantung hidup pada hutan dan lahan yang ada di sekitar tempat kami tinggal. Tapi beberapa tahun
Keuntungan Hutan yang Dilestarikan Tiga Kali Lahan Sawit
Menyelamatkan orangutan (Pongo pygmaeus) berarti menyelamatkan hutan. Berarti pula mewujudkan target penurunan laju emisi gas rumah kaca hingga separuh dari yang terjadi saat ini, pada 2020 nanti. (REUTERS/Bernadett Szabo) “skema penghitungan karbon sesuai REDD+, tiap hektare hutan “bernilai” hingga
ICW Laporkan Dugaan Korupsi Kehutanan Rp 9,1 T
JAKARTA, KOMPAS.com – Indonesia Corruption Watch (ICW) mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penyelidikan serius terhadap indikasi dugaan korupsi kehutanan di Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat. Hasil penelitian ICW bersama Save Our Borneo (SOB) dan Kontak Rakyat Borneo (KRB) menunjukkan
Pemenuhan Keadilan versus Kepastian Hukum: Antara Cita-Cita dan Realita

Di tegah situasi ketidakpastian, krisis kepercayaan terhadap lembaga dan sistem hukum yang sedang berlangsung sekarang ini, tidak mungkin pemenuhan keadilan masyarakat dapat diupayakan lewat mekanisme dan prosedur hukum yang ada. Sebab hukum hanya menjadi salah satu sarana (baca; bukan satu-satunya)
Demokrasi Substantif; antara Harapan dan Tantangan

Oleh: Hermawansyah* Demokratisasi menuju terciptanya sistem ketatanegaraan dengan perangkat regulasi dan penegakan hukum yang mampu menjamin terpenuhinya hak-hak asasi rakyat adalah agenda besar yang belum dapat diwujudkan. Satu dasawarsa sudah reformasi bergulir sejak kejatuhan Soeharto, akan tetapi konsolidasi demokrasi yang
DPRD Sambas jangan (di ) Lemah (kan ) ?
DPRD Sambas jangan (di ) Lemah (kan ) ? Oleh : Ireng Maulana* Salus Populi Suprema Lex ,bahwa kesejahteraan rakyat merupakan hukum tertinggi. Maka DPRD Sambas dianggap mampu mengatasi semua keterbatasan yang mereka miliki demi memperjuangkan kesejahteraan warga masyarakat yang
Menuju Otonomi Desa Sejati – Mempersiapkan Desentralisasi Bagi Desa

Desa mandiri dalam semangat Otonomi Desa menginsyaratkan Mempunyai hak, wewenang dan kewajiban untuk mengatur sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal usul dan nilai – nilai sosial budaya yang ada pada masyarakat setempat sehingga diberikan kesempatan untuk tumbuh