Masyarakat Swadaya dan Mandiri
Pontianak – Menengok pada realitas Rancangan Peraturan Daerah tentang RTRWP Kalimantan Barat yang masih belum mengakomodir kepentingan masyarakat, Lembaga Gemawan dan International Corruption Watch menyelenggarakan Eksaminasi Publik Ranperda Tata Ruang Kalimantan Barat di Ruang Jelutung Hotel Mercure, Pontianak (14/12). Sidang
PONTIANAK – Undang-undang jelas mewajibkan setiap pejabat negara untuk melaporkan harta kekayaannya. Hanya saja, sangat disayangkan, kesadaran pejabat di negeri ini masih sangat rendah. Lebih ironis lagi, tak ada sanksi pidana bagi pejabat negara yang melanggarnya. Tanpa sanksi pidana tersebut,
Pontianak, Tribun- Manager Program Good Governance dan Anti Korupsi Gemawan Kalbar Iskandar Zaelani menilai, pemberantasan korupsi di Kalbar berjalan lambat dan cenderung stagnan. Dia berharap, Hari Anti Korupsi Internasional yang jatuh hari ini memecut penegak hukum untuk menyelesaikan kasus korupsi
Rakyat Kalbar-Iskandar Jailani, Manager PGG Gemawan Kalbar, setuju dengan konsep klasik pemekaran wilayah yaitu bertujuan untuk memaksimalkan pelayanan dan memperpendek rentang birokrasi. “Kerap terabaikan oleh pemerintah provinsi,” terangnya. Memperpendek rentang birokrasi tersebut, disebut lskandar, agar daerah dapat segera keluar dari
(Pontianak)-Lembaga Gemawan menilai perumusan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Barat 2011-2030, tidak transparan dan tidak mendengarkan aspirasi rakyat. Hal tersebut dikemukkan oleh Program Manager Advokasi dan Edukasi – Gemawan, Agus Sutomo, Jumat (30/11/2012) usai pihaknya menggelar pertemuan dengan kelompok
Pontianak (Gemawannews)- Kecamatan Pulau Maya merupakan salah satu Kecamatan di Kabupaten Kayong Utara yang terbagi 5 desa yakni Desa Tanjung Satai, Desa Kemboja, Desa Satai Lestari, Desa Dusun Besar dan Desa Dusun Kecil dengan pusat pemerintahan kecamatan terletak di Tanjung
Pontianak (Gemawannews)- Lembaga Gemawan dan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya melaksanakan Strategic Meeting Dalam Upaya Tata Guna Lahan Dan Hutan Untuk Menekan Dampak Pemanasan Global Serta Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat, bertempat di Hotel Randayan – Jalan A Yani 2, belum lama ini.
Kalimantan Barat, Komisi informasi Daerah (KID) Kalbar hingga sekarang belum terbentuk, padahal jika mengacu kepada UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik, Komisi Informasi Daerah harus sudah terbentuk paling lama 2 (dua) tahun setelah disahkannya UU KIP tersebut.
Laili Khairnur Direktur Lembaga Gemawan (Pontianak)-Sedikit terkejut dan sedih mengetahui bahwa peringkat Kalbar berada diatas Papua dalam hal daerah terkorup. Padahal dalam bayangan saya, pejabat Papua lebih parah tingkat korupsinya daripada Kalbar. Karena setahu saya hampir sebagian besar pejabatnya lebih
Pontianak (Senin, 1 Oktober 2012)-Pemeriksaan terhadap kepala daerah yang menjadi tersangka korupsi semestinya lebih cepat mulai sekarang. Sebab, Mahkamah Konstitusi (MK) membatalkan aturan yang mengharuskan adanya izin dari presiden sebelum memeriksa kepala daerah yang tersangkut kasus pidana. Berikut kutipan wawancara