Menuju Masyarakat Swadaya dan Mandiri
Pontianak (Gemawannews)-Tim Kepak Sayap Enggang dan Mata Harimau Seri Kalimantan kali ini melintasi 3 provinsi yaitu Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Barat, Tur kali ini merupakan lanjutan dari Tur Mata Harimau yang berlangsung di Sumatera tahun 2011 lalu. Dengan
Perlindungan hutan Indonesia | Daju Pradnja Resosudarmo memetakan lima masalah utama soal perlindungan hutan Indonesia yang bisa menghambat kemajuan skema REDD. Masalah Utama Perlindungan Hutan Indonesia Oleh Isyana Artharini Di Nusa Dua, Bali, pada 2007, dari Konferensi Perubahan Iklim PBB
Menyelamatkan orangutan (Pongo pygmaeus) berarti menyelamatkan hutan. Berarti pula mewujudkan target penurunan laju emisi gas rumah kaca hingga separuh dari yang terjadi saat ini, pada 2020 nanti. (REUTERS/Bernadett Szabo) “skema penghitungan karbon sesuai REDD+, tiap hektare hutan “bernilai” hingga
JAKARTA, KOMPAS.com – Indonesia Corruption Watch (ICW) mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penyelidikan serius terhadap indikasi dugaan korupsi kehutanan di Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat. Hasil penelitian ICW bersama Save Our Borneo (SOB) dan Kontak Rakyat Borneo (KRB) menunjukkan
Lima Desa Siap Ajukan Hutan Desa Ke Menteri Kehutanan Lima desa di Kecamatan Pulau Maya Karimata (PMK), yakni Desa Tanjung Satai, Desa Satai Lestari, Desa Kamboja, Desa Dusun Kecil dan Desa Dusun Besar siap mengajukan Hutan Desa ke Menteri Kehutanan
30 Hektar Hutan Gunung Sekadau Dirambah PT RWK Terkait dengan perambahan hutan lindung di kawasan Gunung Sekadau itu, tim dari Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Kalbar dan Dishutbun Sambas memulai meninjau lokasi sejak Rabu (18/11), hingga kini hasilnya masih dikembangkan
SEBAGAI langkah awal pembentukan hutan desa, Senin (11/10), bersama sejumlah kepala desa dan BPD se-KKU duduk semeja, guna membicarakan dan pengembangan hutan desa. Untuk lebih memahami pentingya hutan desa, Gemawan bersama pemerintah KKU mendatangkan pembicara dari Departemen Kehutanan RI, Kasubdit
PERUBAHAN paradigma pengelolaan hutan pengelolaan hutan lestari sejak lama, telah menjadi isu hangat yang diperbincangkan baik di tingkat nasional maupun internasional. Meningkatnya pemanasan global semakin menguatkan upaya pelestarian hutan. Berbagai upaya untuk mencari formulasi pengelolaan dilakukan pemerintah, di mana yang
MASYARAKAT Kapuas Hulu diminta segera memanfaatkan peluang yang diberikan pemerintah pusat. Misalkan, menetapkan kawasan sebagai hutan desa. “Baru-baru ini saya membaca bahwa Kepala Sub Direktorat (Kasubdit) Direktur Jenderal (Dirjen) RLPS Departemen Kehutanan, Robert CD Kaban memberikan respons positif kepada masyarakat
HUTAN desa bisa memberikan dampak positif bagi masyarakat di desa yang ada di sekitar hutan tersebut. Apalagi, hutan desa ini bisa dicapai selagi ada upaya untuk mewujudkannya. Demikian diungkapkan Aktivis Lembaga Gemawan, Hermawansyah didampingi Direktur Eksekutif Gemawan, Laili Khairnur di