Minggu (Antara Kalbar) – Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk pemulihan lahan kritis adalah dengan memfasilitasi lembaga pengelola hutan desa, kata Project Leader Fauna and Flora International (FFI) Ketapang, Lorens Arang, di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. “Program FFI di
Usulkan Pembangunan Kebun Raya Gambut Tropis
SUKADANA – Pakar ilmu tanah dari Universitas Tanjungpura (Untan) Pontianak, Dr UE Suryadi, menyarankan agar beberapa lahan gambut di Kabupaten Kayong Utara dijadikan Kebun Raya Gambut Tropis. Dia memisalkan seperti potensi lahan gambut dalam di atas 3 meter di Pulau
Dalih Masuk Lahan Konservasi, Karet Warga di Cabut
Sukadana – Kepala Dinas Perdagangan dan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah (Disperindagkop-UKM) Kabupaten Kayong Utara, A Azahari, berharap kepada pejabat berwenang, agar melakukan sosialisasi ketika ada lahan konservasi gambut. Hal tersebut dimaksudkan dia agar kejadian perkebunan karet warga yang dicabut secara
Keputusan Menteri Kehutanan Pemilik Konsesi Sawit Lebih Diuntungkan
Kami Melihat Surat Keputusan ini adanya indikasi upaya melindungi perusahaan, salah satunya perkebunan Kelapa Sawit. Pontianak, Kompas- Surat Keputusan Meteri Kehutanan nomor. 936 /Menhut-II/2013 tentang Tata Ruang dan Wilayah Kalimantan Barat Bisa Mengamcam Masa depan Kalbar. Pasalnya,jika direalisasikan, keputusan itu
Workshop Forum Pengawasan Masyarakat Dalam Kebijakan Tata Kelola Hutan Dan Lahan Di KKU
Sukadana (Gemawannews) – Untuk meningkatkan partisipasi dan pengawasan masyarakat dalam pembangunan Lembaga Gemawan bekerjasama dengan The Asia Foundation (TAF) menggelar Workshop Forum Pengawasan Masyarakat Dalam Kebijakan Tata Kelola Hutan Dan Lahan di KKU, bertempat Hotel Mahkota Kayong (29-30/01). Direktur Lembaga
Hutan Desa-HKM : “Komitmen Negara, Ekspektasi Masyarakat dan Realitas Prosedural”
Hutan Desa-HKM: ‘Komitmen Negara, Ekspektasi Masyarakat dan Realitas Prosedural’[1] Oleh ; Hermawansyah[2] Pengantar Paradigma eco-developmentalism yang ditopang kebijakan pintu terbuka rezim Orde Baru telah berakibat pada kerusakan lingkungan, serta hilangnya hak dan akses masyarakat atas sumberdaya alam. UU nomor 1
Pernyataan Pers Bersama KOALISI ANTI MAFIA HUTAN
Pernyataan Pers Bersama KOALISI ANTI MAFIA HUTAN Bongkar Praktek Korupsi Sumber Daya Alam! -Sumber daya alam masih jadi sasaran empuk Koruptor- Korupsi pada sektor Sumber daya Alam makin mengerikan. Upaya perlawanan terhadap kejahatan ini yang dilakukan oleh Penegak hukum dan pemerintah beserta
KPK Diminta Usut 5 Dugaan Korupsi Sektor SDA
Koalisi Anti Mafia Hutan meminta agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusut dugaan korupsi di sektor sumber daya alam (SDA) yang terjadi di tiga provinsi di Indonesia, yaitu di Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, dan Sumatera Selatan. Koalisi menduga ada kasus dugaan
Krisis Iklim: Tata Guna Lahan dan Hutan untuk Tekan Dampak Perubahan Iklim
Pontianak (Gemawannews)- Lembaga Gemawan dan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya melaksanakan Strategic Meeting Dalam Upaya Tata Guna Lahan Dan Hutan Untuk Menekan Dampak Pemanasan Global Serta Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat, bertempat di Hotel Randayan – Jalan A Yani 2, belum lama ini.
Penutupan Tur Tim Kepak Sayap Enggang dan Mata Harimau Seri Kalimantan
Pontianak(Gemawannews)-Tur Kepak Sayap Enggang dan Mata Harimau seri Kalimantan resmi di tutup di Rumah Betang, Jalan Sutoyo Pontianak (29/09/12). Tur untuk seri Kalimantan ini sebelumnya di buka dan start dari Kalsel dengan melintasi tiga propinsi di Kalimantan, yakni Kalimantan Selatan,