Masyarakat Swadaya dan Mandiri
Zoonosis menjadi nomenklatur baru dalam diskursus lintas kalangan, yakni penyakit yang disebabkan oleh virus atau bakteri yang ditransmisikan dari hewan ke manusia. Proses ini dimungkinkan terjadi karena semakin sempitnya ruang bagi hewan di alam liar sebagai akibat eksploitasi sumberdaya alam
Diterbitkannya PermenLHK No. 83 tentang Perhutanan Sosial membuka peluang bagi desa yang berada dalam kawasan hutan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat desa melalui usaha perhutanan sosial dengan skema Hutan Desa. Peluang tersebut diaktualisasi Gemawan guna meningkatkan ekonomi masyarakat di Desa Dusun
Gemawan melatih 25 orang petani dari 5 desa di Kabupaten Kayong Utara dalam sekolah lapangan petani di lahan gambut. Hal tersebut diharapkan dapat memberikan peningkatan pendapatan petani dimasa pandemi Covid 19. Camat Seponti, Safwan Noor SM mengatakan, pelatihan sekolah lapang
Senin (04/11), Lembaga Gemawan bersama dengan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Pontianak mengadakan diskusi bertajuk Percepatan Perbaikan Tata Kelola Hutan dan Lahan Melalui Implementasi Inpres No. 8/2018 (Moratorium Izin Sawit) di Kalimantan Barat. Kegiatan yang menghadirkan narasumber dari Dinas Kehutanan Provinsi
Dari sisi aktifitas petani ladang, metode dalam membuka lahan sejatinya sudah berpikir tentang langkah-langkah pencegahan kebakaran hutan maupun lahan yang dapat menimbulkan masalah baru. Mengapa mereka harus dikambing hitamkan dengan kabut asap! Kegiatan berladang sudah berlangsung jauh sebelum Indonesia merdeka
Rabu (14/08) Lembaga Gemawan mengadakan Focus Group Discussion (FGD) dengan tema Memaksimakan Peran Masyarakat dalam Pengelolaan Perhutanan Sosial di Kalimantan Barat. Berikut adalah hasil jepretan dari kegiatan yang berlangsung di Hotel Santika Pontianak: [tribulant_slideshow gallery_id=2]
MEMPAWAH (Tribun Pontianak) – Kasi Penyiapan Hutan Desa KLHK, Irwan Hermawan melakukan verifikasi teknis (vertek) di dua desa di kabupaten Mempawah, yakni Desa Sekabuk dan Desa Suak Barangan Kecamatan Sadaniang dengan didampingi oleh lembaga Gemawan sebagai pendamping usulan hutan desa serta dinas kehutanan provinsi Kalbar dan
NANGA PINOH, SP – Verifikasi terhadap usulan pengelolaan hutan desa dilakukan tim verifikasi yang hadir dari berbagai instansi dan lembaga. Verifikasi lapangan ini sendiri dilakukan untuk memastikan usulan hutan desa berasal dari masyarakat setempat serta mengecek lokasi atau titik rencana
Menuju Izin Pengelolaan Hutan Desa, Konversi Peluang Perhutanan Sosial Bersama dengan masyarakat Desa Piawas, Kecamatan Belimbing Hulu, Melawi, Tim dari Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Wilayah Kalimantan (BPSKL), Kesatuan Pemangku Hutan (KPH Kabupaten Melawi) dan Lembaga Pendamping, Gemawan lakukan
Data ini merupakan hasil survei Index Desa Berdaya (IDB) yang dilakukan oleh lembaga Gemawan beberapa waktu lalu dan dirilis pada, Rabu (20/3) di Hotel Orchadz Pontianak. Dari 65 desa yang tersebar di Kabupaten Kapuas Hulu, Kayong Utara, Kubu Raya, Mempawah,