Pontianak. Anggota DPRD Kalimantan Barat, Ikhwani A Rahim mengatakan, Fraksi PAN melihat masih adanya izin perusahaan yang tumpang tindih di Kalbar. Masih terdapat penggunaan lahan yang tidak sesuai dengan peruntukkannya. Bahkan, ada juga beberapa perusahan yang merambah ke wilayah hutan lindung
Pelatihan audit sosial untuk kelompok masyarakat sipil
Lembaga Gemawan bersama dengan core team (JARI Borneo, LPS-AIR dan UP-Link Pontianak) sebagai lembaga mitra Transparency Internatioal Indonesia di Kota Pontianak melaksanakan “ Pelatihan Audit Sosial untuk kelompok masyarakat Sipil”. Pelatihan ini diadakan pada tanggal 26 dan 27 September 2011
MK Kabulkan Gugatan UU No 18/2004 tentang Perkebunan
Gugatan uji materi Pasal 21 dan 47 Ayat 1 dan 2, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan dikabulkan Mahkamah Konstitusi (MK). Gugatan tersebut diajukan oleh empat petani yaitu, Japin, Vitalis, Andi, Ngatimin alias Keling. “Mengabulkan pemohonan para pemohon,”
“Korupsi = kejahatan teologi dan kemanusiaan“
Korupsi di Indonesia telah menjadi persoalan yang amat kronis. Ibarat penyakit, korupsi telah menyebar luas ke seantero negeri dengan jumlah yang dari tahun ke tahun cenderung semakin meningkat serta modus yang makin beragam. Kasus hukum yang melibatkan Legislator, KPK, Kejaksaan
Konsolidasi SERUMPUN untuk perjuangan hak perempuan di Sambas dan Singkawang
Serumpun (Serikat Perempuan Pantai Utara) adalah organisasi yang diharapkan menjadi organisasi yang lebih besar dari kelompok perempuan yang dapat menyuarakan dan memperjuangkan permasalahan-permasalahan perempuan dan kepentingan perempuan di berbagai aspek kehidupan seperti sosial, politik, ekonomi, hukum dan budaya. Tidak terasa
Surat Terbuka Koalisi Masyarakat Sipil Kalimantan Barat
kepada Menteri Kerjasama Pembangunan Belanda Ben Knapen Gambaran Tantangan Kalimantan Barat merupakan provinsi yang cukup padat populasinya, dengan luas wilayah 14,6 juta hektar (3,3 kali luas Belanda). Propinsi ini menawarkan banyak potensi untuk produksi dan perdagangan yang berkelanjutan, namun
Kalbar Rugi Rp 70 Triliun
IUP dioabral kepala daerah. Hanya 33,3 persen saja yang di realisasikan. Praktik illegal menjamur di sektor perkebunan. Lahan rusak tergerus. Gabungan LSM mulai bergerak. Apakah kinerja Satgas? Pontianak. Dugaan korupsi sektor perkebunan di Kalbar yang dikemukakan koalisi Anti Mafia Perkebunan,
Kalbar Rugi Rp 70 Triliun
IUP diobral kepala daerah. Hanya 33,3 persen saja yang di realisasikan. Praktik illegal menjamur di sektor perkebunan. Lahan rusak tergerus. Gabungan LSM mulai bergerak. Apakah kinerja Satgas? Pontianak. Dugaan korupsi sektor perkebunan di Kalbar yang dikemukakan koalisi Anti Mafia Perkebunan,
ICW Bongkar Korupsi Perkebunan di Kalbar
Sebagian data telah terkumpul. Tak lama lagi praktik korupsi sektor perkebunan meledak dahsyat. Kalbar terbanyak ditemukan dibandingkan provinsi lain. Siapa terlibat? PONTIANAK – Lama dibiarkan tanpa ditangani, membuat Indonesia Corruption Watch (ICW) bersama enam Non Government Organizations (NGO’s) bergerak. Mereka
Leziardi Bebas Polres Digugat
Leziardi Bebas Polres Digugat SAMBAS—Kasus pengeroyokan mahasiswa Untan (Leziardi) dengan warga lainnya (Kumaini) oleh oknum warga di Desa Semata Kecamatan Tangaran yang berujung ke meja hijau November 2010 silam. Bukan karena masalah pengeroyokan terhadap Leziardi tapi laporan pencurian ponsel. Hal