Masyarakat Swadaya dan Mandiri
PULUHAN kepala desa di Kubu Raya, Kamis (30/10) pekan lalu mengikuti pelatihan Training Strategic Thinking untuk Penyusunan RPJMDes Kabupaten Kubu Raya. Setelah mengikuti pelatihan, para pemimpin di tingkat desa itu diharapkan lebih siap menghadapi implementasi undang-undang desa yang akan berlaku
SUNGAI RAYA – Mengingat undang-undang desa mulai diimplementasikan pada tahun 2015 mendatang, Anggota DPRD Kubu Raya, Ummi Kulsum menegaskan pihaknya akan menorong keterlibatan perempuan dengan kuota 30 persen di Pemerintahan Desa. “Cukup banyak isu strategis tentang kaum perempuan yang harus
“Kita harus mulai merencanakan ke depannya. Jadi pelan-pelan Serumpun harus bisa berdiri sendiri. Memang organisasi rakyat yang didampingin Gemawan kita dorong untuk mandiri sesuai dengan cita-cita Gemawan, melahirkan organisasi rakyat yang mandiri dan swadaya,” kata Hermawansyah dalam Perencanaan Strategis Serumpun.
Hak Kelola Rakyat | Konflik batas antara wilayah hak kelola rakyat dengan kawasan hutan, konsesi industri ektraktif seperi pekebunan sawit, HTI dan tambang, termasuk dengan Taman Nasional juga sering mencul ke permukaan. Sebab persoalan utamanya adalah ketidakadilan alokasi ruang bagi
SUKADANA – Kabupaten Kayong Utara pada tahun 2013, menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Reformasi Birokrasi Kayong Utara. Bahkan mereka pun telah memulai kegiatannya dengan menyusun assessment reformasi birokrasi di kabupaten ini. “Alhamdulillah, memorandum of understanding (MoU/nota kesepakatan dan kesepahaman) antara
SUKADANA – Pakar ilmu tanah dari Universitas Tanjungpura (Untan) Pontianak, Dr UE Suryadi, menyarankan agar beberapa lahan gambut di Kabupaten Kayong Utara dijadikan Kebun Raya Gambut Tropis. Dia memisalkan seperti potensi lahan gambut dalam di atas 3 meter di Pulau
*Dorong Kebijakan Lokal Lindungi Lahan Pangan SUKADANA – Melihat segala persoalan tata kelola lahan dan hutan di Kabupaten Kayong Utara, Lembaga Gemawan mendorong Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kayong Utara untuk membuat Peraturan Bupati (Perbup) Kayong Utara ataupun Peraturan Daerah (Perda) Kayong
SUKADANA—Undang-undang nomor 5 tahun 2014 (UU 5/2014) tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), implementasinya menjadi tantangan bagi pelaksanaan reformasi birokrasi (RB) di daerah. “Menurut UU ASN, pegawai negeri sipil (PNS) yang merupakan Pegawai ASN, diangkat sebagai pegawai tetap oleh Pejabat Pembina
Penguatan Implementasi Reformasi Birokrasi SUKADANA – Bupati Kayong Utara Hildi Hamid atas nama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kayong Utara, menandatangani nota kesepakatan dan kesepahaman (memorandum of understanding/MoU) dengan organisasi koalisi masyarakat sipil (civil society organization/CSO) untuk reformasi daerah. Kegiatan tersebut berlangsung
Pemilu Legislatif 2014 baru saja usai dan nama-nama calon anggota legislatif yang lolos juga telah di sahkan oleh KPU. Berdasarkan hasil rekapitulasi KPU, jumlah suara sah adalah 2.478.262 suara, atau dapat dikatakan partisipasi pemilih mencapai 69,82%. Ini berarti sekitar 30,18