Jambore Reformasi Birokrasi yang dilaksanakan selama tiga hari (3-5/6), Hotel Millenium, Jakarta, diikuti sebanyak 200 orang dari 13 Kabupaten dan Kota se-Indonesia.
Peserta yang hadir terdiri dari (1) Pemerintah kabupaten/kota yang menjadi daerah pilot program RTRC-Kemitraan; (2) Organisasi masyarakat sipil yang mendampingi proses reformasi birokrasi di daerah-daerah pilot; (3) Kementerian dan lembaga; (4) LSM, praktisi, dan mitra-mitra pembangunan baik di tingkat pusat maupun di daerah.
S
edangkan dari Kalbar, peserta yang hadir Timsel Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di KKU, Kabag Organisasi KKU, Sekretaris Bappeda KKU, Staff Bagian Organisasi KKU, Kabag Organisasi Pemkot Pontianak,dan Koalisi CSO Kalbar.
Jambore Nasional Reformasi Birokrasi dengan tema “Pesan Daerah dan Masyarakat Sipil untuk Keberlanjutan Reformasi Birokrasi Nasional” diselenggarakan oleh Kemitraan melalui program Reform The Reformers Continuation (RTRC).
RTRC menilai Pemerintah Republik Indonesia sudah dan sedang melakukan reformasi birokrasi secara sistemik mencakup berbagai tataran mulai dari perbaikan kelembagaan, ketatalaksanaan hingga sumber daya birokrasi, meliputi berbagai level mulai dari struktur hingga mindset serta kultur birokrasi, serta melalui berbagai strategi mulai dari mengubah sejumlah peraturan perundang-undangan tentang kepegawaian negara, merancang berbagai instrumen baru rekrutmen pegawai negeri, dan menciptakan berbagai tools untuk peningkatan kualitas kinerja birokrasi dan pelayanan publik.
Meskipun demikian disadari bahwa proses reformasi birokrasi berjalan lamban dan dalam satu tahun terakhir menunjukkan gejala stagnan. Pertemuan Puncak Reformasi Birokrasi yang diselenggarakan oleh Kemitraan melalui program Reform The Reformers Continuation (RTRC) beberapa waktu yang lalu misalnya menengarai penyebab kelambanan tersebut, antara lain karena peraturan dan panduan mengenai program reformasi birokrasi cenderung disusun secara sentralistik tanpa memperhatikan lanskap dan dinamika politik lokal, desentralisasi dan otonomi daerah.
Walaupun Pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla telah bertekad menyelesaikan masalah-masalah birokrasi yang ditinggalkan oleh rezim sebelumnya dengan cara mengubah birokrasi secara radikal melalui promosi terbuka, perampingan birokrasi, penegakan sistem merit untuk membangun birokrasi yang lebih efektif, dan pengembangan e-governance.
Tekad reformasi birokrasi pemerintahan baru hanya mungkin dijalankan jika pemerintahan baru mempunyai informasi yang memadai tentang masalah-masalah kunci reformasi birokrasi, praktek-praktek baik reformasi birokrasi yang sudah berkembang secara sporadis di banyak lembaga dan wilayah, serta usulan-usulan perbaikan kebijakan yang masih perlu dikembangkan di masa depan.
RTRC memandang kuatnya komitmen pemerintah baru adalah momentum yang tepat bagi Kemitraan untuk mempromosikan dan mendesakkan seluruh pengalaman reformasi birokrasi yang telah berlangsung dalam berbagai skala di lokasi-lokasi program sebagai inspirasi perubahan kebijakan reformasi birokrasi di tingkat nasional.
Untuk mempertemukan pengalaman RB daerah dengan pemangku kepentingan RB di tingkat nasional itulah Jambore Reformasi Birokrasi diadakan. Di forum ini pelaku reformasi birokrasi baik pusat maupun daerah melakukan dialog menemukan perspektif baru tentang bagaimana reformasi birokrasi harus dilanjutkan dengan lebih memperhatikan aspirasi daerah dan dinamika sosial, politik, dan budaya.
Tujuan kegiatan Jambore Reformasi Birokrasi selama tiga hari ini menurut Encep Endan adalah untuk; Mempertukarkan pengalaman dan pembelajaran advokasi RB daerah yang dilakukan oleh koalisi CSO dan pemerintah daerah dengan pemerintah pusat dan mitra-mitra pembangunan lainnya di tingkat nasional; mempresentasikan usulan dan rekomendasi kebijakan RB kepada pemerintah pusat atas temuan masalah, dan hambatan yang dihadapi oleh koalisi CSO dan pemerintah daerah; menggagas kelembagaan reformasi birokrasi nasional.
“Menggagas pengembangan jejaring koalisi CSO daerah dan nasional yang bergerak dalam bidang pengawasan reformasi birokrasi pelayanan publik juga menjadi tujuan dari Jambore RB selama tiga hari. RB di Kalbar juga menjadi bagian dari RB di kabupaten dan kota lainnya di Indonesia,” Kata Program Manager RB Gemawan.
Koalisi CSO Menampilkan Produk Pelayanan Publik
Sebagai rangkaian kegiatan Jambore Nasional, di depan ruang pertemuan, juga disiapkan sebanyak 30 stand pameran. Berbagi cerita melalui pameran, tidak kalah dengan kabupaten dan kota lainnya, Koalisi CSO Kalbar juga ikut serta menampilkan produk pelayanan publik.
Peserta yang menjadi pilot project Reformasi Birokrasi se-Indonesia ikut serta dalam pameran. Disaat istirahat, peserta mampir melihat stand. Tampilan dan ciri khas yang berbeda untuk tiap-tiap stand.
Stand dari Kalbar ini menampilkan hasil-hasil kajian dan penelitian, produk hokum, buku-buku dan brosur-brosur dari Kabupaten Kayong Utara, Kota Pontianak, serta hasil kajian dari koalisi CSO lainnya. Tidak terkecuali Gemawan, juga menampilkan kajian-kajian pendampingan dan pengorganisasian yang dilakukan selama ini.
Dalam kesempatan Jambore Nasional ini, Bupati Kabupaten Kayong Utara (KKU), Hildi Hamid, menyampaikan pengalaman dalam melakukan reformasi terkait pelayanan publik di Kayong Utara.
Bupati KKU ini diundang menjadi narasumber seminar dan talkshow, bersama dengan tokoh nasional lainnya. Hildi Hamid menyampaikan pokok-pokok pikiran terkait bagaimana cara dan strategi birokrasi Kayong Utara mengembangkan inovasi pelayanan dan apa saja kendalanya dilapangan.
“Proses reformasi birokrasi yang sudah dan sedang dijalankan oleh pemerintah Kayong Utara jauh lebih bermakna karena dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat,” kata Hildi Hamid didepan peserta.
Ditambahkan Encep Endan, pelibatan elemen masyarakat menjadi kunci untuk mewujudkan RB dalam berbagai bentuk, misalnya riset dan advokasi untuk perbaikan birokrasi pemerintah daerah sesuai dengan prinsip tata pemerintahan yang baik.
“Hal yeng terpenting pengembangan inisiatif-inisiatif RB untuk perbaikan pelayanan publik yang meibatkan masyarakat sesuai dengan kondisi birokrasi dan tata pemerintahan setempat.” Kata Encep, Program Manager RB Gemawan juga menjadi peserta Jambore Nasional Reformasi Birokrasi. (M.Zuni I)