TRIBUNPONTIANAK.CO.ID –Langkah Pemerintah Kota Pontianak mengumumkan alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2013 melalui media massa awal Januari 2013 silam mendapatkan sambutan positif dari publik. Satu di antara yang memberikan apresasi adalah Manager Program Good Governance Gemawan Pontianak Iskandar
Wacana Bongkar-Pasang SKPD Provinsi Kalbar
Waswas, Sejumlah SKPD Bungkam Transparan Dong Pontianak – Wacana Gubernur Kalbar terpilih Drs Cornelis MH yang akan merombak “kabinet” CC jilid II bisa jadi membuat sejumlah pembantunya deg-degan. Tentu tak sampai membuat sulit tidur, namun sejumlah personel Satuan Kerja Perangkat
Lokalatih Pengadaan Barang dan Jasa
Pontianak – Coreteam Transparency terdiri atas Lembaga Gemawan, JARI Borneo Barat, LPS-AIR dan PPSW Borneo dengan dukungan penuh TII berkolaborasi dengan Pemerintah Kota Pontianak menyelenggarakan Lokalatih Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Hotel Mercure, Kamis (13/12). Lokalatih ini diselenggarakan selama satu hari
Gemawan : Pemberantasan Korupsi Stagnan
Pontianak, Tribun- Manager Program Good Governance dan Anti Korupsi Gemawan Kalbar Iskandar Zaelani menilai, pemberantasan korupsi di Kalbar berjalan lambat dan cenderung stagnan. Dia berharap, Hari Anti Korupsi Internasional yang jatuh hari ini memecut penegak hukum untuk menyelesaikan kasus korupsi
Pemekaran Wilayah Memberikan Peluang Bagi Politisi Menduduki Jabatan Yang Belum Terakomodir
Rakyat Kalbar-Iskandar Jailani, Manager PGG Gemawan Kalbar, setuju dengan konsep klasik pemekaran wilayah yaitu bertujuan untuk memaksimalkan pelayanan dan memperpendek rentang birokrasi. “Kerap terabaikan oleh pemerintah provinsi,” terangnya. Memperpendek rentang birokrasi tersebut, disebut lskandar, agar daerah dapat segera keluar dari
Seminar mendorong Percepatan Pembentukan KID Kalbar
Kalimantan Barat, Komisi informasi Daerah (KID) Kalbar hingga sekarang belum terbentuk, padahal jika mengacu kepada UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik, Komisi Informasi Daerah harus sudah terbentuk paling lama 2 (dua) tahun setelah disahkannya UU KIP tersebut.
EFISIENSI ANGGARAN
Laili Khairnur Direktur Lembaga Gemawan (Pontianak)-Sedikit terkejut dan sedih mengetahui bahwa peringkat Kalbar berada diatas Papua dalam hal daerah terkorup. Padahal dalam bayangan saya, pejabat Papua lebih parah tingkat korupsinya daripada Kalbar. Karena setahu saya hampir sebagian besar pejabatnya lebih
Persetujuan Tertulis Presiden Tidak Memiliki Rasionalitas Hukum yang Cukup
Pontianak (Senin, 1 Oktober 2012)-Pemeriksaan terhadap kepala daerah yang menjadi tersangka korupsi semestinya lebih cepat mulai sekarang. Sebab, Mahkamah Konstitusi (MK) membatalkan aturan yang mengharuskan adanya izin dari presiden sebelum memeriksa kepala daerah yang tersangkut kasus pidana. Berikut kutipan wawancara
Pemkot Putar Film Kemijen Bergerak
Tayangkan Pembahasan APBD Pemutaran Film Gerakan Sosial Kemijen Bergerak disambut antusias ratusan pegawai jajaran Pemerintah Kota Pontianak, Perwakilan Swadaya Masyarakat (LSM), pelajar dan mahasiswa yang telah memenuhi aula Sultan Syarif Abdurrahman (SSA) Pemkot Pontianak sejak pukul 09.00 WIB hingga siang,
Pembentukan KIP Kalbar Masih di Gantung Gubernur
Pontianak (Gemawannews)- 18 organisasi masyarakat sipil mendatangi Gedung DPRD, Selasa (17/7/12) untuk mempertanyakan mandeknya proses pembentukan Komisi Informasi Publik (KIP) Kalbar yang masih menggantung di Gubernur. Adapun Koalisi tersebut beranggotakan Jari Borneo Barat, LPS AIR, Lembaga Gemawan, Fakta Kalbar, Up-Link,