Masyarakat Swadaya dan Mandiri
KBRN, Pontianak: Sejalan dengan deklarasi Pakta Integritas yang disepakati tahun 2011 silam, pemerintah kota Pontianak yang didukung lembaga Gemawan dan Transparency International Indonesia (TII) telah membentuk Lembaga Pemantau Independen Pengadaan Barang dan Jasa (LPI-PBJ) di lingkungan pemerintah kota Pontianak. Keanggotaan
Perhutanan Sosial adalah sistem pengelolaan hutan lestari yang dilaksanakan dalam Kawasan Hutan Negara atau Hutan Hak/Hutan Adat yang dilaksanakan oleh Masyarakat setempat atau Masyarakat Hukum Adat sebagai pelaku utama. PONTIANAK, BeritAnda – Direktur Eksekutif Gemawan, Laili Khairnur mengatakan, Lembaga Gemawan terus
Biarkan Masyarakat Menilai Pemerintah Kota Pontianak telah mengekspose perincian Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Pontianak tahun 2013 lewat media massa beberapa hari lalu. Sejumlah pertanyaan pun mengemuka mengikuti apresiasi yang mengalir. Pertanyaan yang mencuat terkait Pilwako Pontianak mendatang. Ekspose
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID –Langkah Pemerintah Kota Pontianak mengumumkan alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2013 melalui media massa awal Januari 2013 silam mendapatkan sambutan positif dari publik. Satu di antara yang memberikan apresasi adalah Manager Program Good Governance Gemawan Pontianak Iskandar
Waswas, Sejumlah SKPD Bungkam Transparan Dong Pontianak – Wacana Gubernur Kalbar terpilih Drs Cornelis MH yang akan merombak “kabinet” CC jilid II bisa jadi membuat sejumlah pembantunya deg-degan. Tentu tak sampai membuat sulit tidur, namun sejumlah personel Satuan Kerja Perangkat
Pontianak – Coreteam Transparency terdiri atas Lembaga Gemawan, JARI Borneo Barat, LPS-AIR dan PPSW Borneo dengan dukungan penuh TII berkolaborasi dengan Pemerintah Kota Pontianak menyelenggarakan Lokalatih Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Hotel Mercure, Kamis (13/12). Lokalatih ini diselenggarakan selama satu hari
Pontianak, Tribun- Manager Program Good Governance dan Anti Korupsi Gemawan Kalbar Iskandar Zaelani menilai, pemberantasan korupsi di Kalbar berjalan lambat dan cenderung stagnan. Dia berharap, Hari Anti Korupsi Internasional yang jatuh hari ini memecut penegak hukum untuk menyelesaikan kasus korupsi
Rakyat Kalbar-Iskandar Jailani, Manager PGG Gemawan Kalbar, setuju dengan konsep klasik pemekaran wilayah yaitu bertujuan untuk memaksimalkan pelayanan dan memperpendek rentang birokrasi. “Kerap terabaikan oleh pemerintah provinsi,” terangnya. Memperpendek rentang birokrasi tersebut, disebut lskandar, agar daerah dapat segera keluar dari
Kalimantan Barat, Komisi informasi Daerah (KID) Kalbar hingga sekarang belum terbentuk, padahal jika mengacu kepada UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik, Komisi Informasi Daerah harus sudah terbentuk paling lama 2 (dua) tahun setelah disahkannya UU KIP tersebut.
Laili Khairnur Direktur Lembaga Gemawan (Pontianak)-Sedikit terkejut dan sedih mengetahui bahwa peringkat Kalbar berada diatas Papua dalam hal daerah terkorup. Padahal dalam bayangan saya, pejabat Papua lebih parah tingkat korupsinya daripada Kalbar. Karena setahu saya hampir sebagian besar pejabatnya lebih