Pontianak, Tribun- Manager Program Good Governance dan Anti Korupsi Gemawan Kalbar Iskandar Zaelani menilai, pemberantasan korupsi di Kalbar berjalan lambat dan cenderung stagnan. Dia berharap, Hari Anti Korupsi Internasional yang jatuh hari ini memecut penegak hukum untuk menyelesaikan kasus korupsi
Pemekaran Wilayah Memberikan Peluang Bagi Politisi Menduduki Jabatan Yang Belum Terakomodir
Rakyat Kalbar-Iskandar Jailani, Manager PGG Gemawan Kalbar, setuju dengan konsep klasik pemekaran wilayah yaitu bertujuan untuk memaksimalkan pelayanan dan memperpendek rentang birokrasi. “Kerap terabaikan oleh pemerintah provinsi,” terangnya. Memperpendek rentang birokrasi tersebut, disebut lskandar, agar daerah dapat segera keluar dari
Seminar mendorong Percepatan Pembentukan KID Kalbar
Kalimantan Barat, Komisi informasi Daerah (KID) Kalbar hingga sekarang belum terbentuk, padahal jika mengacu kepada UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik, Komisi Informasi Daerah harus sudah terbentuk paling lama 2 (dua) tahun setelah disahkannya UU KIP tersebut.
EFISIENSI ANGGARAN
Laili Khairnur Direktur Lembaga Gemawan (Pontianak)-Sedikit terkejut dan sedih mengetahui bahwa peringkat Kalbar berada diatas Papua dalam hal daerah terkorup. Padahal dalam bayangan saya, pejabat Papua lebih parah tingkat korupsinya daripada Kalbar. Karena setahu saya hampir sebagian besar pejabatnya lebih
Persetujuan Tertulis Presiden Tidak Memiliki Rasionalitas Hukum yang Cukup
Pontianak (Senin, 1 Oktober 2012)-Pemeriksaan terhadap kepala daerah yang menjadi tersangka korupsi semestinya lebih cepat mulai sekarang. Sebab, Mahkamah Konstitusi (MK) membatalkan aturan yang mengharuskan adanya izin dari presiden sebelum memeriksa kepala daerah yang tersangkut kasus pidana. Berikut kutipan wawancara
Pemkot Putar Film Kemijen Bergerak
Tayangkan Pembahasan APBD Pemutaran Film Gerakan Sosial Kemijen Bergerak disambut antusias ratusan pegawai jajaran Pemerintah Kota Pontianak, Perwakilan Swadaya Masyarakat (LSM), pelajar dan mahasiswa yang telah memenuhi aula Sultan Syarif Abdurrahman (SSA) Pemkot Pontianak sejak pukul 09.00 WIB hingga siang,
Pembentukan KIP Kalbar Masih di Gantung Gubernur
Pontianak (Gemawannews)- 18 organisasi masyarakat sipil mendatangi Gedung DPRD, Selasa (17/7/12) untuk mempertanyakan mandeknya proses pembentukan Komisi Informasi Publik (KIP) Kalbar yang masih menggantung di Gubernur. Adapun Koalisi tersebut beranggotakan Jari Borneo Barat, LPS AIR, Lembaga Gemawan, Fakta Kalbar, Up-Link,
“Kita Versus Korupsi”, Menanamkan Budaya Anti Korupsi
Pontianak (Gemawannews)-Permasalahan korupsi yang menggurita di negeri ini menggerakkan ide-ide kreatif sineas muda untuk menjawab sedikit persoalan itu dengan karya Film “Kita Versus Korupsi”. Banyak makna yang dapat kita serap dari film tersebut, pada intinya upaya menanamkan budaya anti korupsi,
FITRA Berikan Pelatihan Software SITA
Pontianak (Gemawannews)-Sekretariat Nasional Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran (Seknas Fitra) lakukan Pelatihan Sofware Sistem Informasi Trasnparansi Anggaran (SITA), Senin (11/06) bertempat di Hotel Orcahard Jalan Perdana pontianak. Adapun peserta pelatihan terdiri dari berbagai perwakilan NGO yang ada di Pontianak, dan
Segera Bentuk KIP Kalbar
Jurnal Nasional – Pontianak | Senin, 14 May 2012 Sudah ada sepuluh nama bakal calon komisioner yang ditetapkan Panitia Seleksi. SEBANYAK 17 lembaga swadaya masyarakat dan dua organisasi mahasiswa yang tergabung dalam Koalisi untuk Keterbukaan Informasi Publik Kalbar meminta Gubernur Kalimantan Barat