Masyarakat Swadaya dan Mandiri
DISKUSI PUBLIK: Suasana seminar dan diskusi publik pembuka SP III Gemawan 2015 untuk program kerja 2016-2035 di Hotel Orchardz Pontianak, Selasa (03/11/2015). FOTO: GEMAWAN Pontianak, GEMAWAN. Lembaga Pengembangan Masyarakat Swadaya dan Mandiri (Gemawan) mengadakan diskusi publik, sebagai pembuka dari Strategic
PONTIANAK – Wali Kota Pontianak, Edy Rusdi Kamtono meluncurkan website Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Berbasis Teknologi Informasi Sektor Pengadaan Barang/Jasa di Koto Pontianak di Hotel Orchardz Gajah Mada, Senin (21/9/2015). Dalam sambutanya, Edy berharap partisipasi semua pihak demi tata kelola pemerintahaan
“Potensi Masyarakat Kalbar untuk bisa terlibat dalam unsur Pimpinan KPK, ada. Kita harap dari kalbar ada yang mencalonkan diri.” NATALIA SUBAGJO (Anggota Pansel KPK) Panitia Selesi (Pansel) calon pimpinan (Capim) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), menantang putra-putri terbaik Kalbar untuk mendaftarkan
Jambore Reformasi Birokrasi yang dilaksanakan selama tiga hari (3-5/6), Hotel Millenium, Jakarta, diikuti sebanyak 200 orang dari 13 Kabupaten dan Kota se-Indonesia. Peserta yang hadir terdiri dari (1) Pemerintah kabupaten/kota yang menjadi daerah pilot program RTRC-Kemitraan; (2) Organisasi masyarakat sipil
Kayong Utara – Serangkaian kegiatan Outlook Percepatan Reformasi Birokrasi di Kabupaten Kayong Utara (4-6/5) lalu, telah menghasilkan kesepahaman bersama akan pentingnya keterlibatan semua pihak baik pemerintah, masyarakat maupun organisasi masyarakat sipil dalam percepatan reformasi birokrasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.
BERITA KAYONG UTARA – Partisipasi masyarakat diyakini dapat menekan praktek-praktek buruk dalam tata kelola pemerintahan. Oleh karena itu diperlukan komitmen yang kuat dari setiap level pemerintahan untuk melakukan pembaruan dan penataan sistem (birokrasi) dan manajemen kelembagaan pemerintahan yang berlandaskan prinsip-prinsip
Sekretaris Jenderal (Sekjen) Transparency International (TI) Indonesia, Dadang Tri Sasongko mengatakan, secara umum seluruh proses pengadaan harus dipantau dan dipastikan sudah sesuai dengan tujuan dan ketentuan yang berlaku. “TI siap bersinergi dengan lembaga pemantau pemerintah, lembaga swadaya masyarakat agar berupaya
Pontianak – Sejak penandatanganan MoU antara Pemerintah Kota Pontianak dengan Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Birokrasi pada pertengahan Bulan Juli 2014 lalu, akhirnya pada bulan Desember 2014 Draf Dokumen Roadmap Reformasi Birokrasi Pemkot Pontianak 2015-2019 berhasil dirampungkan. Pada Senin (29/12)
SUKADANA – Kabupaten Kayong Utara pada tahun 2013, menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Reformasi Birokrasi Kayong Utara. Bahkan mereka pun telah memulai kegiatannya dengan menyusun assessment reformasi birokrasi di kabupaten ini. “Alhamdulillah, memorandum of understanding (MoU/nota kesepakatan dan kesepahaman) antara
SUKADANA—Undang-undang nomor 5 tahun 2014 (UU 5/2014) tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), implementasinya menjadi tantangan bagi pelaksanaan reformasi birokrasi (RB) di daerah. “Menurut UU ASN, pegawai negeri sipil (PNS) yang merupakan Pegawai ASN, diangkat sebagai pegawai tetap oleh Pejabat Pembina