Masyarakat Swadaya dan Mandiri
UU DESA: Bupati Kayong Utara H Hildi Hamid (kedua dari kiri) memaparkan implementasi UU Desa di daerah yang dipimpinnya di diskusi publik pembuka SP III Gemawan di Hotel Orchardz Pontianak, Selasa (03/11/2015). FOTO: GEMAWAN Pontianak, GEMAWAN. Ada perkara unik di
PDAM DESA: Bupati Kayong Utara H Hildi Hamid (tengah),didampingi Direktur Gemawan Lali Khairnur (kiri) dan moderator diskusi Hermawansyah, menerangkan PDAM Desa di Kabupaten Bantuntul, DIY, contoh nyata BUMDes yang bermanfaat di diskusi publik pembuka SP III Gemawan di Hotel Orchardz
TENAGA BAYU: Bupati Kayong Utara H Hildi Hamid sedang meninjau pembangkit listrik tenaga bayu (angin) disingkat (PLTB) di pesisir Yogyakarta beberapa waktu lalu, direncanakan akan diterapkan di Kecamatan Kepulauan Karimata yang belum menikmati pasokan listrik PLN. FOTO: HUMAS SETDA KKU/GEMAWAN
DISKUSI PUBLIK: Suasana seminar dan diskusi publik pembuka SP III Gemawan 2015 untuk program kerja 2016-2035 di Hotel Orchardz Pontianak, Selasa (03/11/2015). FOTO: GEMAWAN Pontianak, GEMAWAN. Lembaga Pengembangan Masyarakat Swadaya dan Mandiri (Gemawan) mengadakan diskusi publik, sebagai pembuka dari Strategic
PONTIANAK – Wali Kota Pontianak, Edy Rusdi Kamtono meluncurkan website Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Berbasis Teknologi Informasi Sektor Pengadaan Barang/Jasa di Koto Pontianak di Hotel Orchardz Gajah Mada, Senin (21/9/2015). Dalam sambutanya, Edy berharap partisipasi semua pihak demi tata kelola pemerintahaan
“Potensi Masyarakat Kalbar untuk bisa terlibat dalam unsur Pimpinan KPK, ada. Kita harap dari kalbar ada yang mencalonkan diri.” NATALIA SUBAGJO (Anggota Pansel KPK) Panitia Selesi (Pansel) calon pimpinan (Capim) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), menantang putra-putri terbaik Kalbar untuk mendaftarkan
Jambore Reformasi Birokrasi yang dilaksanakan selama tiga hari (3-5/6), Hotel Millenium, Jakarta, diikuti sebanyak 200 orang dari 13 Kabupaten dan Kota se-Indonesia. Peserta yang hadir terdiri dari (1) Pemerintah kabupaten/kota yang menjadi daerah pilot program RTRC-Kemitraan; (2) Organisasi masyarakat sipil
Kayong Utara – Serangkaian kegiatan Outlook Percepatan Reformasi Birokrasi di Kabupaten Kayong Utara (4-6/5) lalu, telah menghasilkan kesepahaman bersama akan pentingnya keterlibatan semua pihak baik pemerintah, masyarakat maupun organisasi masyarakat sipil dalam percepatan reformasi birokrasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.
BERITA KAYONG UTARA – Partisipasi masyarakat diyakini dapat menekan praktek-praktek buruk dalam tata kelola pemerintahan. Oleh karena itu diperlukan komitmen yang kuat dari setiap level pemerintahan untuk melakukan pembaruan dan penataan sistem (birokrasi) dan manajemen kelembagaan pemerintahan yang berlandaskan prinsip-prinsip
Sekretaris Jenderal (Sekjen) Transparency International (TI) Indonesia, Dadang Tri Sasongko mengatakan, secara umum seluruh proses pengadaan harus dipantau dan dipastikan sudah sesuai dengan tujuan dan ketentuan yang berlaku. “TI siap bersinergi dengan lembaga pemantau pemerintah, lembaga swadaya masyarakat agar berupaya