MIMBAR BEBAS: Program Officer Media and Campaign TI Indonesia, Agus Sarwono ketika orasi tolak revisi UU KPK di mimbar bebas koalisi masyarakat sipil Kalbar anti korupsi di Taman Digulis Pontianak, Senin (22/02/2016). Foto: Muhammad Zuni Irawan/GEMAWAN.
Pontianak, GEMAWAN.
Program Officer Media and Campaign di Transparency International (TI) Indonesia, Agus Sarwono mengaku salut dengan semangat anti korupsi di Provinsi Kalbar. Semoga saja semangat ini menular hingga di birokrasi dan poltisi daerah supaya memberikan pelayanan publik dengan baik dan berdayaguna.
Ia bertandang ke Pontianak untuk kali kedua ini, Ahad (21/02/2016) hingga Selasa (23/03/2016), guna berkoordinasi dengan mitra kerja di Provinsi Kalbar, ihwal gerakan anti korupsi di kelompok masyarakat tepatan.
“Kita sharing (berbagi, Red) informasi ihwal gerakan anti korupsi dan transparansi di birokrasi daerah. Kita mengunjungi sekretariat Swandiri Institute (SI) dan lembaga Gemawan. Kebetulan juga rekan-rekan berbagai organisasi masyarakat sipil di Kalbar mengadakan acara mimbar bebas tolak rencana revisi undang-undang nomor 30 tahun 2002 (UU 30/2002) tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Taman Digulis Pontianak, Senin (22/02/2016), kita kena didaulat untuk orasi sebentar,” ungkap TiLe, sapaan akrab Agus Sarwono, membuka diskusi di kantor lembaga Gemawan, Selasa (23/03/2016).
TiLe memulai bergabung dengan TI Indonesia sejak Juli 2006 pada program Penguatan Masyarakat Sipil untuk Program Pakta Integritas di Aceh. Memasuki tahun 2011, TiLe bergabung kembali dengan TI Indonesia di kantor Jakarta untuk menempati posisi di Departemen Komunikasi.
Bersama Komunitas Kreatif, saat ini TiLe mengembangkan model kampanye dengan pendekatan visual seperti film, komik, maupun mural. Sebelum di TI Indonesia, TiLe membantu kerja-kerja pengorganisasian di Kantor Eksekutif Nasional Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) dalam kurun 2004-2006. Penggemar berat kamera ini, membuat beberapa karya fotografinya juga sering diambil kantor berita domestik maupun mancanegara.
“Kebetulan juga sewaktu kita berkunjung dan menginap di hotel di bilangan Gajahmada Pontianak, sedang ada pemusatan perayaan Capgomeh (puncak perayaan Tahun Baru Imlek 2567, diperingati tiap tanggal 15 bulan 1 Imlek, Red), Senin (22/02/2016), membuat jalanan macet. Malamnya juga ada atraksi naga bersinar, sangat bagus. Maaf merepotkan rekan-rekan seperjuangan yang antar-jemput terjebak macet,” tutur TiLe.
Dikatakannya TI Indonesia tak jemu-jemu mengkampanyekan good governance (tata pemerintahan yang baik) dan open government (tata pemerintahan terbuka). Sebab satu di antara tindak pidana korupsi di pemerintaha itu karena pemerintahan yang tertutup. Namun kita tetap menghargai informasi yang dikecualikan karena menyangkut stabilitas negara dan lain-lain.
“Aksi mimbar bebas yang digelar koalisi masyarakat sipil Kalbar anti korupsi di Taman Digulis Pontianak, sebenarnya juga digelar aksi serupa di banyak tempat di Indonesia. Entah kebetulan atau tidak, Presiden Jokowi menunda revisi UU KPK. Kita sebenarnya tidak hanya ada penundaan rencana revisi itu, namun menghilangkannya dari program legislasi nasional (Prolegnas),” papar TiLe.
Ia menerangkan TI Indonesia konsen terhadap isu pelemahan KPK sejak 2015. Tepatnya ketika komisioner BW ditangkap aparat kepolisian. TI Indonesia berkoordinasi berbagai civitas akademika di Jakarta dan daerah ihwal pelemahan KPK yang cukup masif dewasa sekarang ini. Meminjam istilah dari Sekjen TI Indonesia, Dadang Sasongko, “Menyelamatkan KPK, berarti menyelamatkan Indonesia”.
“Melalui kampanye yang terus digalakkan untuk memberikan pemahaman kepada rekan-rekan yang belum paham dan sudah paham. Bagi yang sudah paham akan semakin paham sehingga bisa menginisiasi gerakan ke rekan-rekannya. Sedangkan bagi yang belum paham, semoga akan menjadi paham ihwal pelemahan program anti korupsi,” ujar TiLe.
Ia mengaku salut dengan gerakan mahasiswa dan masyarakat sipil di Kalbar dalam menyikapi isu-isu anti korupsi. Mereka berasal dari berbagai latar belakang namun mampu disatukan nasib bersama, masyarakat menderita di pelayanan publik, pemenuhan sarana dan prasarana wilayah, ketersediaan pangsa kerja, dan lain-lain, imbas dugaan praktek korupsi.
“Isu penolakan pelemahan KPK sangat kuat di pusat dan daerah, bisa dibayangkan tekanan publik yang sangat tinggi ini, diyakini pemerintah akan berpikir ulang untuk merevisi UU KPK,” kupasnya. (Gemawan-Mud)