Masyarakat Swadaya dan Mandiri
Tingginya anak putus sekolah di Kabupaten Sambas menimbulkan keprihatinan tersendiri. Siapa yang bertanggung jawab atas seluruh persoalan ini? Penulis: Siti Rahmawati, Pegiat Gemawan Terkait persoalan Angka Putus Sekolah, berdasarkan data yang ada di Kabupaten Sambas berdasarkan Kementerian Pendidkan dan Kebudayan
Oleh: Encep Endan Salah satu prioritas penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) Tahun 2018 adalah mendorong terbentuknya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) disetiap Desa sesuai PERMENDES & PDT Nomor 19 Tahun 2017. Adanya kebjijakan tersebut jangan menjadi
“Jembatan komunikasi partai politik dengan konstituen harus dibangun hingga ke level struktur organisasi yang paling rendah, di tingkat ranting. Hal ini agar konstituen dapat menyalurkan aspirasinya kepada partai politik, baik menyangkut keputusan internal organisasi, maupun soal-soal publik yang harus disikapi
Revisi UU KPK: Setuju, Tolak atau Referendum? Oleh: Hermawansyah* Wacana revisi UU KPK untuk sekian kalinya memicu polemik pro dan kontra antara sikap setuju dan menolak agenda yang diusung oleh komisi III DPR itu. Argumentasi yang mengemuka di media oleh
Kuota 30% Representasi Perempuan Tidak Hanya di Partai Politik[1] Syahdani Pratama[2] Pendahuluan: Dasar Hukum Representasi Perempuan di Ruang Publik Mengawali Tulisan dengan tema sebagaimana di atas pertama sebagai referensi dasar akan dikutip dari beberapa pasal dalam UU yang mengakui keterwakilan
Hak Kelola Rakyat | Konflik batas antara wilayah hak kelola rakyat dengan kawasan hutan, konsesi industri ektraktif seperi pekebunan sawit, HTI dan tambang, termasuk dengan Taman Nasional juga sering mencul ke permukaan. Sebab persoalan utamanya adalah ketidakadilan alokasi ruang bagi
Hutan Desa-HKM: ‘Komitmen Negara, Ekspektasi Masyarakat dan Realitas Prosedural’[1] Oleh ; Hermawansyah[2] Pengantar Paradigma eco-developmentalism yang ditopang kebijakan pintu terbuka rezim Orde Baru telah berakibat pada kerusakan lingkungan, serta hilangnya hak dan akses masyarakat atas sumberdaya alam. UU nomor 1
Hak untuk mendapatkan pelayanan pendidikan merupakan hak asasi rakyat yang harus dapat dipenuhi oleh negara, dalam hal ini adalah pemerintah. Dengan demikian, di hari pendidikan nasional yang kita peringati saat ini, mestinya kita tidak lagi mendengar berita masih ada anak
Oleh: Hermawansyah A. Pengantar Luas wilayah suatu daerah dan tingkat kepadatan penduduk tentu saja mempengaruhi rentang kendali birokrasi pemerintahan dalam menjalankan fungsi pelayanan publik. Efektivitas pelayanan publik secara umum mensyaratkan adanya ketersediaan anggaran, aparatur pelaksana program yang cukup, serta masyarakat
Perlindungan hutan Indonesia | Daju Pradnja Resosudarmo memetakan lima masalah utama soal perlindungan hutan Indonesia yang bisa menghambat kemajuan skema REDD. Masalah Utama Perlindungan Hutan Indonesia Oleh Isyana Artharini Di Nusa Dua, Bali, pada 2007, dari Konferensi Perubahan Iklim PBB