JANGAN gegabah menggunakan dana anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Bisa saja mata anggaran tersebut sah, tercantum dalam APBD, serta disetujui oleh anggota DPRD, namun pada dasarnya anggaran tersebut merupakan bentuk “penyelewengan” terselubung dan sistematis. Modus seperti inilah yang sekarang
Cabut Izin Perusahaan Sawit
Bupati Sambas Luluskan Permintaan Rakyat BUPATI Sambas, Kalbar, Burhanudin A Rasyid, meluluskan tuntutan masyarakat petani yang meminta pencabutan izin perusahaan sawit di daerah tersebut. “Dua perusahaan yang dicabut izinnya tersebut melakukan land clearing dan pembibitan diatas kebun karet masyarakat dan
Gemawan Adakan Diskusi Korupsi
SALAH satu output kampanye perlindungan saksi yang dilakukan beberapa waktu lalu adalah terbangunnya komunikasi dan jaringan ornop (organisasi non politik) yang konsern atas usaha perlindungan saksi untuk kasus pidana khusus. Terutama korupsi, kekerasan perempuan dan anak, serta pelanggaran HAM berat
Kodam di Kalbar Dukung Perbatasan
LETAK geografis dan fungsi kawasan Kalbar akan terdukung Kodam. Patut disadari bubungan historis Tanjungpura. Bangun sinergis TNI-masyarakat. Rencana penempatan Komando Daerah Militer (Kodam) VI Tanjungpura di Kalbar mendapat respons positif. Bukan saja menambah jumlah prajurit dan alat utama sistem persenjataan
Partisipasi Politik Perempuan
PERKEMBANGAN demokrasi di Indonesia akhir-akhir ini memberikan ruang lebar bagi perempuan untuk berpartisipasi terutama dalam urusan politik. Sejumlah regulasi secara jelas telah mulai mengikat partisipasi politik perempuan. “Perubahan itu tampak jelas seperti revisi UU Penyelenggara Pemilu, UU Partai Politik dan
Politik Etnis Kunci Pilwako
Strategi kandidat lihat pemilih heterogen. Pendidikan politik mengurangi ’dagangan’ etnis. Meski masih dominan, ertarungan politik mesti kedepankan kapasitas dan kinerja. PENGALAMAN terdahulu dalam pemilihan Gubernur Kalbar dan Walikota Singkawang, strategi politik etnis terbukti memengaruhi kemenangan kandidat. Meski tak terlalu vulgar,
Demokrasi Prosedural
WACANA keterlibatan perempuan dalam dunia politik dengan memberikan kuota 30 persen dinilai masih kontroversial. Justru dari kalangan perempuan sendiri menolak dengan alasan membatasi langkah perempuan. Laili Khairnur, salah seorang aktivis perempuan yang juga Direktur Eksekutif Lembaga Gemawan membantah hal itu.
Tentang Sekdes PNS
Kajian Dampak Kebijakan Belum Final KELUARNYA Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 45 tahun 2007 tentang persyaratan dan tata cara pengangkatan sekretaris desa (Sekdes) menjadi pegawai negeri sipil (PNS), dinilai masih belum mempertimbangkan dampak dari kebijakan itu. di Kabupaten Sambas ada kepala
Inabsentia Layak Dihukum Kurungan
Perlu Pengadilan Ad Hoc AJI Sugiarto, terdakwa korupsi kredit macet Bank Muammalat Indonesia (BMI) Rp 4,4 miliar tidak pernah mengikuti sidang (inabsentia). Sampai vonis bebas oleh hakim, Aji-pun tidak hadir. Semestinya, perbuatan inabsentia itu sudah bisa dijadikan hakim menjatuhkan hukuman
Aksi Massa
Massa Datangi Jamsostek dan Kantor Gubernur Realisasikan Bantuan Korban PHK PERSATUAN Rakyat Kalimantan Barat (PRKB) yang terdiri dari beberapa elemen, melakukan demonstrasi dalam rangka memperingati hari hak asasi manusia yang ke-60, Rabu (10/12). Demo diawali dengan berkumpul di bundaran tugu