LETAK geografis dan fungsi kawasan Kalbar akan terdukung Kodam. Patut disadari bubungan historis Tanjungpura. Bangun sinergis TNI-masyarakat. Rencana penempatan Komando Daerah Militer (Kodam) VI Tanjungpura di Kalbar mendapat respons positif. Bukan saja menambah jumlah prajurit dan alat utama sistem persenjataan (Alutsista), tetapi lebih penting Kalbar menjadi pusat koordinasi militer.
”Pengembangan Kalbar sangat signifikan, masuk wilayah segi tiga emas. Kalbar wilayah multi etnis, kaya hasil alam, kawasan bisnis perdagangan strategis dan lokasi transit ke luar negeri. Maka dibutuhkan pengamanan serba ketat dengan menempatkan Kodam di Kalbar,” kata Turiman Fachturrahman Noor SH Mhum, Akademisi Hukum Tata Negara Untan.
Pemindahan Kodam dari Balikpapan Kaltim ke Kalbar itu memiliki cukup alasan kuat.”Paling tidak mempermudah pengawasan di kawasan perbatasan atau daerah yang rawan konflik,” ujar Turiman. Minimnya jumlah persenjataan serta alat perang yang kurang canggih bukan menjadi tolak ukur dibangunnya Kodam. Namun bagaimana membangun kembali hubungan yang sinergi antara TNI dengan rakyat. ”Hubungan harmonis bisa terwujud apabila keberadaan TNI jauh lebih banyak dan pusat militer jauh lebih besar,” papar Turiman.
Pembangunan Kodam tidak ada kaitannya dengan anggaran daerah. Urusan pertahanan keamanan bukan permasalahan yang dikembalikan kepada daerah otonom, artinya tetap ditangani pemerintah pusat. Dana urusan keamanan hak pemerintah pusat dan ada di APBN. Jadi layak tak layak dibangunnya Kodam merupakan cara pandang pemerintah pusat melalui Departemen Pertahanan, bukan Pemda. ”Anggaran daerah terdiri dari dana desentralisasi sebagai dana otonomi daerah dan dekonsentrasi untuk urusan pusat yang ada di daerah serta dana tugas pembantuan. Sekarang bagaimana mau mengalihkan dana-dana besar di Kalbar kalau teritorial keamanan hanya setingkat Korem,” tegas Turiman.
Jadi, kata Turiman, semua pihak perlu mempunyai cara pandang visioner kalau mau membangun Kalbar sebagai bagian NKRI. ”Kecuali kalau mau menjadikan Kalbar daerah merdeka, itu lain cerita,” ujar Turiman. Keberadaan Kodam di Kalbar merupakan salah satu strategi pusat dalam mempertahankan wilayah NKRI yang strategis dan berbatasan langsung dengan negara lain. Tentunya Kodam selaras dengan menyambut berbagai program perbatasan. “Semua pihak harus menyadari bahwa Kodam Tanjungpura memiliki hubungan historis, semangat kerajaan Tanjungpura. Jadi mengapa kita harus melupakan leluhur kita sendiri,” papar Turiman.
Ketua Komisi A DPRD Kalbar, Drs Adrianus Senen MSi mengatakan keterbatasan segi geografis dengan wilayah sangat luas harus diimbangi pertahanan yang kuat. Begitu banyak kasus yang terjadi karena minimnya keamanan di kawasan perbatasan. Sudah jadi rahasia umum, kawasan perbatasan dijadikan ajang penebangan liar (illegal logging), muncul Askar Wataniah, penyelundupan berbagai produk ilegal serta obat-obatan terlarang dan di laut Kalbar banyak ditemukan kapal asing yang mencuri ikan.
“Jadi bukan hanya mempertahankan kedaulatan seperti kasus pulau Ambalat. Saat ini TNI kita yang menjaga kawasan perbatasan hanya 500 personil. Tentunya belum bisa menjaga kawasan yang sangat luas secara maksimal. Salah satu solusinya, perlu Kodam untuk mempermudah koordinasi militer dalam proses menjaga keamanan,” tegas Senen.
Perlu pertimbangan
Sementara, Aktivis Lembaga Gemawan, Agus Sutomo menilai efektivitas penambahan sebuah Kodam untuk kepentingan pertahanan negara di Kalbar mesti dipertimbangkan masak. Para penguasa sipil baik di legislatif dan eksekutif jangan hanya menerima mentah-mentah pemahaman berdirinya Kodam.
Menurut Tomo, sapaan akrabnya, pemerintahan sipil di kawasan Kalimantan harus mampu menunjukkan mereka berdaya dalam menjalankan roda pemerintahan sehingga masyarakat sipil menjadi kuat. ”Jika pemerintah sipil kuat, tentunya tidak ada lagi yang namanya kantor tentara itu di tengah kota. Tentara akan lebih efektif sebagai alat pertahanan negara ketika berada di barak,” jelasnya.
Dijelaskannya, berbeda jika fungsi tentara saat ini sudah tidak lagi semata-mata untuk pertahanan. Kalau seperti itu, lebih baik tentara angkatan darat dibuat seperti pemekaran daerah. “Tiap ada pemekaran kabupaten maka di situ ada Kodim,” paparnya.
Pun demikian, sejumlah alasan untuk penambahan Kodam di Kalimantan sepertinya diolah sedemikian rupa sehingga Kodam menjadi perlu. Persoalan perbatasan, persoalan jalur terorisme dan sejumlah kerawanan konflik di wilayah Kalimantan sebenarnya bisa diatasi oleh masyarakat sipil. ”Persoalannya adalah kesejahteraan masyarakat. Toh selama ini juga penambahan sebuah Kodam belum tentu menjadi solusi dari berbagai persoalan yang ada di masyarakat. Konflik tetap konflik dan perbatasan tetap seperti saat ini, tetap tak berubah meskipun sejumlah tentara berada di kawasan itu. Kalaupun mau ditambah, perlu sosialisasi intensif kepada masyarakat,” ujar Tomo.
Sejarah Kodam
Kodam VI Tanjungpura berasal dari Angkatan Laut (AL) RI Divisi IV/Pertahanan Kalimantan yang terbentuk pada 4 Oktober 1949, berkedudukan di Kandangan, Kalsel. Oleh Pemerintah RI, ALRI Divisi IV ini ditetapkan menjadi Satuan Angkatan Darat dengan nama Divisi Lambung Mangkurat dengan wilayah seluruh Kalimantan.
Terhitung 5 Januari 1950, Divisi Lambung Mangkurat ditetapkan menjadi Teritorium Kalimantan yang membawahi Sub Teritorium, yang kemudian di likuidasi menjadi tiga brigade operasi, yaitu Sub Ter I menjadi Brigade G, Sub Ter II menjadi Brigade F dan Sub Ter III menjadi Brigade E.
Guna pengendalian pola operasi dan pembinaan, pada 20 Juli 1959, Kepala Staf Angkatan Darat (KASAD) waktu itu Kolonel AH Nasution meresmikan berdirinya Komando Tentara Teritorium VI Tanjungpura berkedudukan di Banjarmasin, yang kemudian dijadikan tonggak sejarah hari jadinya.
Dikarenakan perbatasan Kalbar terjadi ketegangan dengan Malaysia pada 1963, maka di Kalbar dibentuk Kodam XII Tanjungpura. Akan tetapi pada 29 Maret 1968, dibentuk Komando Antar Daerah Kalimantan (Koandakal) bermarkas di Banjarmasin, sekaligus menghapus TT-VI Tanjungpura beserta jajarannya.
Awal 1970-an, Koandakal dihapus dan diubah menjadi Komando Wilayah Pertahanan (Kowilhan) III/Kalimantan. Seiring penyempurnaan Kowilhan pada tahun 1974, Kowilhan III/Kalimantan masuk dalam Kowilhan III/Sulawesi-Kalimantan.
Pada 3 Desember 1984, ketika terjadi reorganisasi dari 16 Kodam menjadi 10 Kodam, empat Kodam yang ada di wilayah Kalimantan direorganisasi menjadi satu Kodam. Penyatuan tersebut meliputi Kodam IX/Tanjungpura (Kalbar), Kodam X/Lambung Mangkurat (Kalsel), Kodam XI/Mulawarman (Kaltim) dan Kodam XII/Tambun Bungai (Kalteng). Pada Mei 1985 secara resmi Kodam VI/Tanjungpura berdiri dan markasnya yang semula di Kota Banjarmasin pindah ke Kota Balikpapan. (amk/her/mah)
Sumber: Harian Equator, Kalimantan Barat, Juli 2008