30 Hektar Hutan Gunung Sekadau Dirambah PT RWK Terkait dengan perambahan hutan lindung di kawasan Gunung Sekadau itu, tim dari Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Kalbar dan Dishutbun Sambas memulai meninjau lokasi sejak Rabu (18/11), hingga kini hasilnya masih dikembangkan
Hutan Desa Perlu Komitmen Bersama
SEBAGAI langkah awal pembentukan hutan desa, Senin (11/10), bersama sejumlah kepala desa dan BPD se-KKU duduk semeja, guna membicarakan dan pengembangan hutan desa. Untuk lebih memahami pentingya hutan desa, Gemawan bersama pemerintah KKU mendatangkan pembicara dari Departemen Kehutanan RI, Kasubdit
Kabut Asap Akibat Kebakaran Lahan
JUMLAH titik api di Kabupaten Sambas meningkat. Sebelumnya Juni 2009 dari data BMG Pontianak, ada11 titik api di Kabupaten Sambas. Memasuki bulan Agustus 2009 meningkat menjadi 29 titik api. Kepala Dinas Hutbun Sambas, Bulyamin Rabu (5/8), mengatakan, saat ini untuk
Cerita Pilu di Balik Gaung Kesehatan Gratis
KITA tidak perlu menjadi seorang sosialis dulu untuk hanya sekedar mengerti tentang keharusan memberikan Jaminan kesehatan yang serba benar, sepenuhnya diperuntukkan bagi Rakyat. Saya bersama Ireng Maulana dari Gemawan Pontianak, dan seorang coordinator pendamping desa sedang dalam perjalanan ke
Banyak Perkebunan Sawit Beroperasi Tanpa HGU
MESKI tidak diketahui secara rinci datanya, Badan Pertanahan Nasional meyakini banyak perusahaan perkebunan kelapa sawit di Indonesia yang beroperasi tanpa memiliki hak guna usaha atau HGU. Namun perusahaan perkebunan malah menilai, banyak aturan pemerintah yang tumpang tindih dalam pembukaan perkebunan
Gemawan Ajak Masyarakat Bangun Hutan Desa
PERUBAHAN paradigma pengelolaan hutan pengelolaan hutan lestari sejak lama, telah menjadi isu hangat yang diperbincangkan baik di tingkat nasional maupun internasional. Meningkatnya pemanasan global semakin menguatkan upaya pelestarian hutan. Berbagai upaya untuk mencari formulasi pengelolaan dilakukan pemerintah, di mana yang
Dukung Pemanfaatan Hutan Desa
MASYARAKAT Kapuas Hulu diminta segera memanfaatkan peluang yang diberikan pemerintah pusat. Misalkan, menetapkan kawasan sebagai hutan desa. “Baru-baru ini saya membaca bahwa Kepala Sub Direktorat (Kasubdit) Direktur Jenderal (Dirjen) RLPS Departemen Kehutanan, Robert CD Kaban memberikan respons positif kepada masyarakat
Jangan Diamkan Persoalan TNGP
Pemkab Mesti Buka Komunikasi dengan Propinsi dan Pusat TANAH miliki keluarga yang masuk dalam kawasan TNGP selama ini sudah lama menjadi kendala masayarakat Sukadana dan sekitarnya. Masyarakat yang sudah ratusan tahun mendiami kawasan tersebut, sedangkan TNGP baru ditetapkan pada tahun
Penataan Ulang Tapal Batas TNGP
MASYARAKAT Kayong Utara yang berdomisili di sekitar Taman Nasional Gunung Palung (TNGP) mengaku sulit memanfaatkan sumber daya alam yang ada di sekitar mereka. TNGP yang ditetapkan pada tahun 1986, ternyata membuat mereka tak bisa bergerak banyak dalam menopang kesejahteraan warga
Hutan Desa Berikan Dampak Positif
HUTAN desa bisa memberikan dampak positif bagi masyarakat di desa yang ada di sekitar hutan tersebut. Apalagi, hutan desa ini bisa dicapai selagi ada upaya untuk mewujudkannya. Demikian diungkapkan Aktivis Lembaga Gemawan, Hermawansyah didampingi Direktur Eksekutif Gemawan, Laili Khairnur di