Lembaga Gemawan bersama dengan Transparency Internasional Indonesia, Jari Indonesia Borneo Barat, Danida, LPS AIR, dan Uplink mengadakan Seminar dan Konsultasi Publik dengan tema “Efektifitas Penerapan E-Procurement dalam Pencegahan KKN Sektor Pengadaan Barang dan jasa di Kota Pontianak” pada hari Senin,
Tanah Gunung Tamang Dicaplok Perusahaan Sawit
Dewan Panggil PT SJM dan PT KAS SUNGAI RAYA—Komisi B DPRD Kabupaten Kubu Raya merespon cepat keluhan warga Desa Gunung Tamang dan Desa Pulau Limbung, Kecamatan Sungai Raya terhadap dua perusahaan perkebunan sawit yaitu PT.SJM dan PT. KAS. “Kita belum
Dewan Desak Tertibkan Izin Tumpang Tindih
Pontianak. Anggota DPRD Kalimantan Barat, Ikhwani A Rahim mengatakan, Fraksi PAN melihat masih adanya izin perusahaan yang tumpang tindih di Kalbar. Masih terdapat penggunaan lahan yang tidak sesuai dengan peruntukkannya. Bahkan, ada juga beberapa perusahan yang merambah ke wilayah hutan lindung
Surat Untuk Almira
Salam kenal Almira, Perkenalkan kami juga anak Indonesia, kami berasal dari sebuah desa sekitar hutan di negeri Borneo. Kami dan keluarga secara turun temurun bergantung hidup pada hutan dan lahan yang ada di sekitar tempat kami tinggal. Tapi beberapa tahun
Keuntungan Hutan yang Dilestarikan Tiga Kali Lahan Sawit
Menyelamatkan orangutan (Pongo pygmaeus) berarti menyelamatkan hutan. Berarti pula mewujudkan target penurunan laju emisi gas rumah kaca hingga separuh dari yang terjadi saat ini, pada 2020 nanti. (REUTERS/Bernadett Szabo) “skema penghitungan karbon sesuai REDD+, tiap hektare hutan “bernilai” hingga
ICW Laporkan Dugaan Korupsi Kehutanan Rp 9,1 T
JAKARTA, KOMPAS.com – Indonesia Corruption Watch (ICW) mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penyelidikan serius terhadap indikasi dugaan korupsi kehutanan di Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat. Hasil penelitian ICW bersama Save Our Borneo (SOB) dan Kontak Rakyat Borneo (KRB) menunjukkan
Pelatihan audit sosial untuk kelompok masyarakat sipil
Lembaga Gemawan bersama dengan core team (JARI Borneo, LPS-AIR dan UP-Link Pontianak) sebagai lembaga mitra Transparency Internatioal Indonesia di Kota Pontianak melaksanakan “ Pelatihan Audit Sosial untuk kelompok masyarakat Sipil”. Pelatihan ini diadakan pada tanggal 26 dan 27 September 2011
MK Kabulkan Gugatan UU No 18/2004 tentang Perkebunan
Gugatan uji materi Pasal 21 dan 47 Ayat 1 dan 2, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan dikabulkan Mahkamah Konstitusi (MK). Gugatan tersebut diajukan oleh empat petani yaitu, Japin, Vitalis, Andi, Ngatimin alias Keling. “Mengabulkan pemohonan para pemohon,”
“Korupsi = kejahatan teologi dan kemanusiaan“
Korupsi di Indonesia telah menjadi persoalan yang amat kronis. Ibarat penyakit, korupsi telah menyebar luas ke seantero negeri dengan jumlah yang dari tahun ke tahun cenderung semakin meningkat serta modus yang makin beragam. Kasus hukum yang melibatkan Legislator, KPK, Kejaksaan
Konsolidasi SERUMPUN untuk perjuangan hak perempuan di Sambas dan Singkawang
Serumpun (Serikat Perempuan Pantai Utara) adalah organisasi yang diharapkan menjadi organisasi yang lebih besar dari kelompok perempuan yang dapat menyuarakan dan memperjuangkan permasalahan-permasalahan perempuan dan kepentingan perempuan di berbagai aspek kehidupan seperti sosial, politik, ekonomi, hukum dan budaya. Tidak terasa