Masyarakat Swadaya dan Mandiri
Usulkan Buat Desa Percontohan SUNGAI RAYA-belum lama ini beberapa perangkat badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Aktivis Perempuan di Kubu Raya bersama Lembaga Gemawan Melakukan Pertemuan Forum warga untuk membahas keterlibatan kaum perempuan di pemerintah desa. Pertemuan ini untuk persiapan agar
Gemawan menggelar Diskusi Rutin Berbasis Tradisi Keilmuan dengan Tema Membedah Undang-Undang KIP Bagi Pegiat Gemawan. Diskusi tersebut merupakan agenda rutin yag akan terus dilaksanakan pada setiap bulannya. Ini adalah kesempatan yang baik bagi seluruh pegiat Gemawan yang bermaksud untuk memperkaya
Tenun ikat Sambas kini merangkak naik. Publik pelan-pelan mengapresiasi keberadaanya. Hotel-hotel di daerah Sambas khususnya, dan Kalimantan Barat umumnya, mulai tertarik untuk memajang di etalasenya. Antusiasme pasar tenun otomatis menambah semangat para penenun yang umumnya perempuan, di daerah berjarak 5
PULUHAN kepala desa di Kubu Raya, Kamis (30/10) pekan lalu mengikuti pelatihan Training Strategic Thinking untuk Penyusunan RPJMDes Kabupaten Kubu Raya. Setelah mengikuti pelatihan, para pemimpin di tingkat desa itu diharapkan lebih siap menghadapi implementasi undang-undang desa yang akan berlaku
SUNGAI RAYA – Mengingat undang-undang desa mulai diimplementasikan pada tahun 2015 mendatang, Anggota DPRD Kubu Raya, Ummi Kulsum menegaskan pihaknya akan menorong keterlibatan perempuan dengan kuota 30 persen di Pemerintahan Desa. “Cukup banyak isu strategis tentang kaum perempuan yang harus
“Kita harus mulai merencanakan ke depannya. Jadi pelan-pelan Serumpun harus bisa berdiri sendiri. Memang organisasi rakyat yang didampingin Gemawan kita dorong untuk mandiri sesuai dengan cita-cita Gemawan, melahirkan organisasi rakyat yang mandiri dan swadaya,” kata Hermawansyah dalam Perencanaan Strategis Serumpun.
Hak Kelola Rakyat | Konflik batas antara wilayah hak kelola rakyat dengan kawasan hutan, konsesi industri ektraktif seperi pekebunan sawit, HTI dan tambang, termasuk dengan Taman Nasional juga sering mencul ke permukaan. Sebab persoalan utamanya adalah ketidakadilan alokasi ruang bagi
SUKADANA – Kabupaten Kayong Utara pada tahun 2013, menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Reformasi Birokrasi Kayong Utara. Bahkan mereka pun telah memulai kegiatannya dengan menyusun assessment reformasi birokrasi di kabupaten ini. “Alhamdulillah, memorandum of understanding (MoU/nota kesepakatan dan kesepahaman) antara
SUKADANA – Pakar ilmu tanah dari Universitas Tanjungpura (Untan) Pontianak, Dr UE Suryadi, menyarankan agar beberapa lahan gambut di Kabupaten Kayong Utara dijadikan Kebun Raya Gambut Tropis. Dia memisalkan seperti potensi lahan gambut dalam di atas 3 meter di Pulau
*Dorong Kebijakan Lokal Lindungi Lahan Pangan SUKADANA – Melihat segala persoalan tata kelola lahan dan hutan di Kabupaten Kayong Utara, Lembaga Gemawan mendorong Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kayong Utara untuk membuat Peraturan Bupati (Perbup) Kayong Utara ataupun Peraturan Daerah (Perda) Kayong