Masyarakat Swadaya dan Mandiri
Menuju Izin Pengelolaan Hutan Desa, Konversi Peluang Perhutanan Sosial Bersama dengan masyarakat Desa Piawas, Kecamatan Belimbing Hulu, Melawi, Tim dari Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Wilayah Kalimantan (BPSKL), Kesatuan Pemangku Hutan (KPH Kabupaten Melawi) dan Lembaga Pendamping, Gemawan lakukan
Data ini merupakan hasil survei Index Desa Berdaya (IDB) yang dilakukan oleh lembaga Gemawan beberapa waktu lalu dan dirilis pada, Rabu (20/3) di Hotel Orchadz Pontianak. Dari 65 desa yang tersebar di Kabupaten Kapuas Hulu, Kayong Utara, Kubu Raya, Mempawah,
Tidak kurang dari 70 orang peserta yang hadir dalam kegiatan lokakarya perencanaan desa I di desa Mas Bangun, mulai dari Dinamisator BRG Provinsi Kalimantan Barat, perwakilan dari lembaga Gemawan, perwakilan dari dinas SP3APMD kab. Kayong Utara, jajaran pemerintahan desa MasBangun,
Kubu Raya, GEMAWAN | Dosen Fakultas Pertanian (Faperta) Universitas Tanjungpura (Untan) Pontianak, Tris Haris Ramadhan menyayangkan kerusakan hutan Kalbar menyebabkan terancamnya tempat binatang, seperti ular dan elang yang menjadi musuh alami hama padi, tikus, semakin berkurang. Baca juga: Mongabay: Hutan
Sekretaris Desa Subah, Toni, membenarkan pernyataan Sukarjo. Menurutnya, mayoritas warga Desa Subah, kini berada dalam pusaran persoalan ekonomi. “Makanya, kita coba dorong kawasan seluas 12 ribu hektar menjadi hutan adat. Kawasan-kawasan itu meliputi perbukitan sebagai sumber air, pedagi, dan tembawang,”
Media Indonesia | Minggu, 28 Juni 2015 Akibat perkebunan dan pertambangan, hutan warga Dusun Subah menyusut dari 58 hektare menjadi tinggal 8,2 hektare. Mereka pun berjuang lewat status hutan adat. ARI masih pagi, tangan Fatima, 48, sudah sibuk merapikan jala
Tribun Pontianak | Sabtu, Juni 20, 2015 | Menurut Antonius, tidak ada lagi tanah yang tersisa. “ini kena izin konsensi,rumah kita dan kuburan juga habis. Jadi seluruh pemukiman Subah, tidak ada lahan kosong yang tidak bebas dari izin. Termasuk danau
Sejumlah kalangan di Kalimantan Barat sepakat pemerintah perlu mengevaluasi kebijakan moratorium izin di hutan alam dan lahan gambut yang akan berakhir pada 13 Mei 2015. “Karena selama ini, komitmen pemerintah terkait moratorium belum berjalan sebagaimana yang diharapkan banyak pihak,” kata
Sukadana – Kepala Dinas Perdagangan dan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah (Disperindagkop-UKM) Kabupaten Kayong Utara, A Azahari, berharap kepada pejabat berwenang, agar melakukan sosialisasi ketika ada lahan konservasi gambut. Hal tersebut dimaksudkan dia agar kejadian perkebunan karet warga yang dicabut secara
Kami Melihat Surat Keputusan ini adanya indikasi upaya melindungi perusahaan, salah satunya perkebunan Kelapa Sawit. Pontianak, Kompas- Surat Keputusan Meteri Kehutanan nomor. 936 /Menhut-II/2013 tentang Tata Ruang dan Wilayah Kalimantan Barat Bisa Mengamcam Masa depan Kalbar. Pasalnya,jika direalisasikan, keputusan itu