Skip to content
Gemawan

Lembaga Gemawan

Masyarakat Swadaya dan Mandiri

Menu

  • Home
  • News
    • Pemberdayaan Perempuan
    • Pembangunan Berbasis Masyarakat
    • Sumberdaya Alam
    • Pengembangan Ekonomi
    • Tata Kelola
  • Publikasi
    • Kabar Gemawan
    • Laporan
    • Opini
    • Buku
    • Pernyataan Sikap
  • Spasial
    • Dashboard Perhutanan Sosial
  • Tentang
    • Tim
    • Program & Aktivitas
    • Wilayah Aktivitas
  • Inovasi
    • LESTARI
    • PERSADA
    • SIGAP
  • Pengaduan
    • Prosedur Pengaduan
  • Bahasa Indonesia
    • Bahasa Indonesia
    • English Version

Korupsi

Penilaian Program Anti Korupsi di Kota Pontianak

08-kota pontianak, bappenas

ALUN-ALUN KAPUAS: Pemandangan waktu petang Taman Alun-Alun Kapuas di depan Balaikota Pontianak. FOTO: ISTIMEWA. Pengadaan Barang dan Jasa serta Perizinan Pontianak, GEMAWAN. Hasil penilaian program anti korupsi di sektor Pemantau Barang dan Jasa (PBJ) di Kota Pontianak, keterlibatan masyarakat sipil

admin February 13, 2016March 11, 2022 Berita Utama, News, Tata Kelola Tidak ada Komentar Baca Selengkapnya

Peta Resiko Korupsi Kebijakan Lingkungan Kota Mengkhawatirkan

-parit di jl hasanudin

SUNGAI KOTA BERSIH: Pemerintah Kota Pontianak serius dalam menata parit hingga sungai-sungainya lebih bersih, asri, nan bestari, seperti di kawasan jalan Hasanudin Pontianak. REPRO: Istimewa. Pontianak, GEMAWAN. Keterlibatan masyarakat sipil di sektor lingkungan kota Pontianak pada area advokasi kebijakan, implementasi,

admin February 13, 2016March 11, 2022 Berita Utama, News, Tata Kelola Tidak ada Komentar Baca Selengkapnya

Kebijakan Pemberantasan Korupsi di Kota Pontianak

01-02-2016--Dr Hermansyah SH M.Hum, Istimewa

Hermawansyah, dosen Fakultas Hukum Untan Pontianak. FOTO: ISTIMEWA. Pontianak, GEMAWAN. Pasca reformasi, pemerintah daerah banyak memproduksi aturan hukum (regulasi) terutama menyangkut retribusi. Ini terkait besarnya pengaruh konsep pendapatan asli daerah (PAD). “Menariknya, peraturan daerah (Perda) itu berpotensi bermasalah. Satu di

admin February 10, 2016March 11, 2022 Berita Utama, News, Tata Kelola Tidak ada Komentar Baca Selengkapnya

Tekan Korupsi, Pemkot Pontianak Bentuk LPI-PBJ

Tekan Korupsi, Pemkot Pontianak Bentuk LPI-PBJ

Pontianak – Terbentuknya Lembaga Pemantau Independen Pengadaan Barang dan Jasa Kota Pontianak (LPI-PBJ), murni dorongan dari masyarakat sipil. “Anggotanya juga dari masyarakat sipil, dilantik oleh Walikota Pontianak, tetapi independen, sebagai pemantau barang dan jasa,” kata Laily, Direktur Lembaga Gemawan Pontianak dalam jumpa pers

admin July 18, 2013March 11, 2022 News, Tata Kelola Tidak ada Komentar Baca Selengkapnya

KPK Diminta Usut 5 Dugaan Korupsi Sektor SDA

KPK Diminta Usut 5 Dugaan Korupsi Sektor SDA

Koalisi Anti Mafia Hutan meminta agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusut dugaan korupsi di sektor sumber daya alam (SDA) yang terjadi di tiga provinsi di Indonesia, yaitu di Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, dan Sumatera Selatan. Koalisi menduga ada kasus dugaan

admin June 12, 2013March 11, 2022 News Tidak ada Komentar Baca Selengkapnya

Festival Anti Korupsi Siap Digelar di Pontianak

Festival Anti Korupsi Siap Digelar di Pontianak

PONTIANAK, BeritAnda – Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Kalbar, Gemawan serta puluhan organisasi lainnya yang tergabung dalam kepanitiaan Festival Anti Korupsi, siap menggelar acara Festival Anti Korupsi-Frekuensi Perangkap Tikus di Pontianak, Kalimantan Barat. Demikian disampaikan oleh Sekretaris Panitia Hendrikus Adam,

admin May 17, 2013March 11, 2022 News Tidak ada Komentar Baca Selengkapnya

Gemawan : Pemberantasan Korupsi Stagnan

Pontianak, Tribun- Manager Program Good Governance dan Anti Korupsi Gemawan Kalbar Iskandar Zaelani menilai, pemberantasan korupsi di Kalbar berjalan lambat dan cenderung stagnan. Dia berharap, Hari Anti Korupsi Internasional yang jatuh hari ini memecut penegak hukum untuk menyelesaikan kasus korupsi

admin December 10, 2012March 11, 2022 Tata Kelola Tidak ada Komentar Baca Selengkapnya

“Kita Versus Korupsi”, Menanamkan Budaya Anti Korupsi

Pontianak (Gemawannews)-Permasalahan korupsi yang menggurita di negeri ini menggerakkan ide-ide kreatif sineas muda untuk menjawab sedikit persoalan itu dengan karya Film “Kita Versus Korupsi”. Banyak makna yang dapat kita serap dari film tersebut, pada intinya upaya menanamkan budaya anti korupsi,

admin July 4, 2012March 11, 2022 Tata Kelola Tidak ada Komentar Baca Selengkapnya
  • Berikutnya »

Instagram

Halo, orang muda! 👋

Dibuka pendaftaran kelas:

RE:MAKING SOCIETY
Inovator Sosial untuk Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Keadilan Lingkungan

Ruang belajar dan diskusi bagi orang muda untuk memahami demokrasi, HAM, keadilan lingkungan, kekuasaan, serta gerakan sosial di Indonesia.

📍 Rumah Gesit Borneo
Jl. Ujung Pandang, Pontianak

📅 Kelas mulai dari tanggal 16-17 November 2026
👥 Terbatas hanya untuk 15 orang
⏳ Pendaftaran ditutup 14 Oktober 2026

Yuk, daftar dan jadi bagian dari ruang belajar ini.

s.id/KelasMuda
•
Follow
Halo, orang muda! 👋 Dibuka pendaftaran kelas: RE:MAKING SOCIETY Inovator Sosial untuk Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Keadilan Lingkungan Ruang belajar dan diskusi bagi orang muda untuk memahami demokrasi, HAM, keadilan lingkungan, kekuasaan, serta gerakan sosial di Indonesia. 📍 Rumah Gesit Borneo Jl. Ujung Pandang, Pontianak 📅 Kelas mulai dari tanggal 16-17 November 2026 👥 Terbatas hanya untuk 15 orang ⏳ Pendaftaran ditutup 14 Oktober 2026 Yuk, daftar dan jadi bagian dari ruang belajar ini. s.id/KelasMuda
2 days ago
View on Instagram |
1/9
Melalui konsolidasi Indonesia Civil Society Forum (ICSF) Kalimantan, masyarakat sipil lintas wilayah berkumpul untuk membaca situasi Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) di Kalimantan serta dampaknya terhadap masyarakat.

Pertemuan ICSF Kalimantan yang berlangsung pada 1 Oktober 2026 secara daring menjadi ruang untuk berbagi perkembangan situasi Karhutla dari berbagai wilayah, sekaligus bertukar pengalaman dan pembelajaran mengenai respons masyarakat sipil terhadap krisis ekologis dan kebencanaan.

Selama Karhutla terjadi, berbagai aktor masyarakat sipil menceritakan peran mereka, mulai dari pemantauan kondisi lapangan, dukungan bagi masyarakat terdampak, pengumpulan data, edukasi publik, hingga advokasi kebijakan. Namun, berbagai respons tersebut masih banyak berjalan berdasarkan wilayah dan kapasitas masing-masing.

Melalui konsolidasi ini, pengalaman dari berbagai wilayah Kalimantan dipertemukan untuk mengidentifikasi tantangan, kebutuhan, serta ruang kolaborasi yang dapat ditindaklanjuti bersama.

Konsolidasi masyarakat sipil ini menjadi bagian penting untuk memperkuat solidaritas dan kerja bersama dalam menghadapi krisis ekologis, Karhutla, dan persoalan lingkungan di Kalimantan.
Melalui konsolidasi Indonesia Civil Society Forum (ICSF) Kalimantan, masyarakat sipil lintas wilayah berkumpul untuk membaca situasi Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) di Kalimantan serta dampaknya terhadap masyarakat.

Pertemuan ICSF Kalimantan yang berlangsung pada 1 Oktober 2026 secara daring menjadi ruang untuk berbagi perkembangan situasi Karhutla dari berbagai wilayah, sekaligus bertukar pengalaman dan pembelajaran mengenai respons masyarakat sipil terhadap krisis ekologis dan kebencanaan.

Selama Karhutla terjadi, berbagai aktor masyarakat sipil menceritakan peran mereka, mulai dari pemantauan kondisi lapangan, dukungan bagi masyarakat terdampak, pengumpulan data, edukasi publik, hingga advokasi kebijakan. Namun, berbagai respons tersebut masih banyak berjalan berdasarkan wilayah dan kapasitas masing-masing.

Melalui konsolidasi ini, pengalaman dari berbagai wilayah Kalimantan dipertemukan untuk mengidentifikasi tantangan, kebutuhan, serta ruang kolaborasi yang dapat ditindaklanjuti bersama.

Konsolidasi masyarakat sipil ini menjadi bagian penting untuk memperkuat solidaritas dan kerja bersama dalam menghadapi krisis ekologis, Karhutla, dan persoalan lingkungan di Kalimantan.
Melalui konsolidasi Indonesia Civil Society Forum (ICSF) Kalimantan, masyarakat sipil lintas wilayah berkumpul untuk membaca situasi Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) di Kalimantan serta dampaknya terhadap masyarakat.

Pertemuan ICSF Kalimantan yang berlangsung pada 1 Oktober 2026 secara daring menjadi ruang untuk berbagi perkembangan situasi Karhutla dari berbagai wilayah, sekaligus bertukar pengalaman dan pembelajaran mengenai respons masyarakat sipil terhadap krisis ekologis dan kebencanaan.

Selama Karhutla terjadi, berbagai aktor masyarakat sipil menceritakan peran mereka, mulai dari pemantauan kondisi lapangan, dukungan bagi masyarakat terdampak, pengumpulan data, edukasi publik, hingga advokasi kebijakan. Namun, berbagai respons tersebut masih banyak berjalan berdasarkan wilayah dan kapasitas masing-masing.

Melalui konsolidasi ini, pengalaman dari berbagai wilayah Kalimantan dipertemukan untuk mengidentifikasi tantangan, kebutuhan, serta ruang kolaborasi yang dapat ditindaklanjuti bersama.

Konsolidasi masyarakat sipil ini menjadi bagian penting untuk memperkuat solidaritas dan kerja bersama dalam menghadapi krisis ekologis, Karhutla, dan persoalan lingkungan di Kalimantan.
Melalui konsolidasi Indonesia Civil Society Forum (ICSF) Kalimantan, masyarakat sipil lintas wilayah berkumpul untuk membaca situasi Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) di Kalimantan serta dampaknya terhadap masyarakat.

Pertemuan ICSF Kalimantan yang berlangsung pada 1 Oktober 2026 secara daring menjadi ruang untuk berbagi perkembangan situasi Karhutla dari berbagai wilayah, sekaligus bertukar pengalaman dan pembelajaran mengenai respons masyarakat sipil terhadap krisis ekologis dan kebencanaan.

Selama Karhutla terjadi, berbagai aktor masyarakat sipil menceritakan peran mereka, mulai dari pemantauan kondisi lapangan, dukungan bagi masyarakat terdampak, pengumpulan data, edukasi publik, hingga advokasi kebijakan. Namun, berbagai respons tersebut masih banyak berjalan berdasarkan wilayah dan kapasitas masing-masing.

Melalui konsolidasi ini, pengalaman dari berbagai wilayah Kalimantan dipertemukan untuk mengidentifikasi tantangan, kebutuhan, serta ruang kolaborasi yang dapat ditindaklanjuti bersama.

Konsolidasi masyarakat sipil ini menjadi bagian penting untuk memperkuat solidaritas dan kerja bersama dalam menghadapi krisis ekologis, Karhutla, dan persoalan lingkungan di Kalimantan.
Melalui konsolidasi Indonesia Civil Society Forum (ICSF) Kalimantan, masyarakat sipil lintas wilayah berkumpul untuk membaca situasi Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) di Kalimantan serta dampaknya terhadap masyarakat.

Pertemuan ICSF Kalimantan yang berlangsung pada 1 Oktober 2026 secara daring menjadi ruang untuk berbagi perkembangan situasi Karhutla dari berbagai wilayah, sekaligus bertukar pengalaman dan pembelajaran mengenai respons masyarakat sipil terhadap krisis ekologis dan kebencanaan.

Selama Karhutla terjadi, berbagai aktor masyarakat sipil menceritakan peran mereka, mulai dari pemantauan kondisi lapangan, dukungan bagi masyarakat terdampak, pengumpulan data, edukasi publik, hingga advokasi kebijakan. Namun, berbagai respons tersebut masih banyak berjalan berdasarkan wilayah dan kapasitas masing-masing.

Melalui konsolidasi ini, pengalaman dari berbagai wilayah Kalimantan dipertemukan untuk mengidentifikasi tantangan, kebutuhan, serta ruang kolaborasi yang dapat ditindaklanjuti bersama.

Konsolidasi masyarakat sipil ini menjadi bagian penting untuk memperkuat solidaritas dan kerja bersama dalam menghadapi krisis ekologis, Karhutla, dan persoalan lingkungan di Kalimantan.
Melalui konsolidasi Indonesia Civil Society Forum (ICSF) Kalimantan, masyarakat sipil lintas wilayah berkumpul untuk membaca situasi Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) di Kalimantan serta dampaknya terhadap masyarakat.

Pertemuan ICSF Kalimantan yang berlangsung pada 1 Oktober 2026 secara daring menjadi ruang untuk berbagi perkembangan situasi Karhutla dari berbagai wilayah, sekaligus bertukar pengalaman dan pembelajaran mengenai respons masyarakat sipil terhadap krisis ekologis dan kebencanaan.

Selama Karhutla terjadi, berbagai aktor masyarakat sipil menceritakan peran mereka, mulai dari pemantauan kondisi lapangan, dukungan bagi masyarakat terdampak, pengumpulan data, edukasi publik, hingga advokasi kebijakan. Namun, berbagai respons tersebut masih banyak berjalan berdasarkan wilayah dan kapasitas masing-masing.

Melalui konsolidasi ini, pengalaman dari berbagai wilayah Kalimantan dipertemukan untuk mengidentifikasi tantangan, kebutuhan, serta ruang kolaborasi yang dapat ditindaklanjuti bersama.

Konsolidasi masyarakat sipil ini menjadi bagian penting untuk memperkuat solidaritas dan kerja bersama dalam menghadapi krisis ekologis, Karhutla, dan persoalan lingkungan di Kalimantan.
Melalui konsolidasi Indonesia Civil Society Forum (ICSF) Kalimantan, masyarakat sipil lintas wilayah berkumpul untuk membaca situasi Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) di Kalimantan serta dampaknya terhadap masyarakat.

Pertemuan ICSF Kalimantan yang berlangsung pada 1 Oktober 2026 secara daring menjadi ruang untuk berbagi perkembangan situasi Karhutla dari berbagai wilayah, sekaligus bertukar pengalaman dan pembelajaran mengenai respons masyarakat sipil terhadap krisis ekologis dan kebencanaan.

Selama Karhutla terjadi, berbagai aktor masyarakat sipil menceritakan peran mereka, mulai dari pemantauan kondisi lapangan, dukungan bagi masyarakat terdampak, pengumpulan data, edukasi publik, hingga advokasi kebijakan. Namun, berbagai respons tersebut masih banyak berjalan berdasarkan wilayah dan kapasitas masing-masing.

Melalui konsolidasi ini, pengalaman dari berbagai wilayah Kalimantan dipertemukan untuk mengidentifikasi tantangan, kebutuhan, serta ruang kolaborasi yang dapat ditindaklanjuti bersama.

Konsolidasi masyarakat sipil ini menjadi bagian penting untuk memperkuat solidaritas dan kerja bersama dalam menghadapi krisis ekologis, Karhutla, dan persoalan lingkungan di Kalimantan.
Melalui konsolidasi Indonesia Civil Society Forum (ICSF) Kalimantan, masyarakat sipil lintas wilayah berkumpul untuk membaca situasi Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) di Kalimantan serta dampaknya terhadap masyarakat.

Pertemuan ICSF Kalimantan yang berlangsung pada 1 Oktober 2026 secara daring menjadi ruang untuk berbagi perkembangan situasi Karhutla dari berbagai wilayah, sekaligus bertukar pengalaman dan pembelajaran mengenai respons masyarakat sipil terhadap krisis ekologis dan kebencanaan.

Selama Karhutla terjadi, berbagai aktor masyarakat sipil menceritakan peran mereka, mulai dari pemantauan kondisi lapangan, dukungan bagi masyarakat terdampak, pengumpulan data, edukasi publik, hingga advokasi kebijakan. Namun, berbagai respons tersebut masih banyak berjalan berdasarkan wilayah dan kapasitas masing-masing.

Melalui konsolidasi ini, pengalaman dari berbagai wilayah Kalimantan dipertemukan untuk mengidentifikasi tantangan, kebutuhan, serta ruang kolaborasi yang dapat ditindaklanjuti bersama.

Konsolidasi masyarakat sipil ini menjadi bagian penting untuk memperkuat solidaritas dan kerja bersama dalam menghadapi krisis ekologis, Karhutla, dan persoalan lingkungan di Kalimantan.
Melalui konsolidasi Indonesia Civil Society Forum (ICSF) Kalimantan, masyarakat sipil lintas wilayah berkumpul untuk membaca situasi Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) di Kalimantan serta dampaknya terhadap masyarakat.

Pertemuan ICSF Kalimantan yang berlangsung pada 1 Oktober 2026 secara daring menjadi ruang untuk berbagi perkembangan situasi Karhutla dari berbagai wilayah, sekaligus bertukar pengalaman dan pembelajaran mengenai respons masyarakat sipil terhadap krisis ekologis dan kebencanaan.

Selama Karhutla terjadi, berbagai aktor masyarakat sipil menceritakan peran mereka, mulai dari pemantauan kondisi lapangan, dukungan bagi masyarakat terdampak, pengumpulan data, edukasi publik, hingga advokasi kebijakan. Namun, berbagai respons tersebut masih banyak berjalan berdasarkan wilayah dan kapasitas masing-masing.

Melalui konsolidasi ini, pengalaman dari berbagai wilayah Kalimantan dipertemukan untuk mengidentifikasi tantangan, kebutuhan, serta ruang kolaborasi yang dapat ditindaklanjuti bersama.

Konsolidasi masyarakat sipil ini menjadi bagian penting untuk memperkuat solidaritas dan kerja bersama dalam menghadapi krisis ekologis, Karhutla, dan persoalan lingkungan di Kalimantan.
•
Follow
Melalui konsolidasi Indonesia Civil Society Forum (ICSF) Kalimantan, masyarakat sipil lintas wilayah berkumpul untuk membaca situasi Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) di Kalimantan serta dampaknya terhadap masyarakat. Pertemuan ICSF Kalimantan yang berlangsung pada 1 Oktober 2026 secara daring menjadi ruang untuk berbagi perkembangan situasi Karhutla dari berbagai wilayah, sekaligus bertukar pengalaman dan pembelajaran mengenai respons masyarakat sipil terhadap krisis ekologis dan kebencanaan. Selama Karhutla terjadi, berbagai aktor masyarakat sipil menceritakan peran mereka, mulai dari pemantauan kondisi lapangan, dukungan bagi masyarakat terdampak, pengumpulan data, edukasi publik, hingga advokasi kebijakan. Namun, berbagai respons tersebut masih banyak berjalan berdasarkan wilayah dan kapasitas masing-masing. Melalui konsolidasi ini, pengalaman dari berbagai wilayah Kalimantan dipertemukan untuk mengidentifikasi tantangan, kebutuhan, serta ruang kolaborasi yang dapat ditindaklanjuti bersama. Konsolidasi masyarakat sipil ini menjadi bagian penting untuk memperkuat solidaritas dan kerja bersama dalam menghadapi krisis ekologis, Karhutla, dan persoalan lingkungan di Kalimantan.
4 days ago
View on Instagram |
2/9
Kabut asap menjadi pengingat bahwa banyak masyarakat masih terdampak dan terus berjuang memastikan ruang penghidupan mereka tetap aman.

Di beberapa wilayah, titik api mulai mereda. Hujan juga mulai turun. Namun, pulihnya langit bukan berarti semuanya selesai.

Di baliknya, ada rumah, lahan, sumber air, aktivitas warga, dan ruang hidup yang perlu dipulihkan setelah kebakaran hutan dan lahan.

Pemulihan membutuhkan waktu. Dan dukungan dari kita dapat menjadi bagian dari proses itu.

Segala bentuk bantuan, sekecil apa pun, dapat membantu masyarakat dalam menghadapi dampak dan memulihkan ruang penghidupan mereka pascakarhutla.

Donasi dapat disalurkan melalui:
BNI 1980045120
a.n. Perkumpulan Gemawan

Konfirmasi donasi:
+62 896-9329-7519
•
Follow
Kabut asap menjadi pengingat bahwa banyak masyarakat masih terdampak dan terus berjuang memastikan ruang penghidupan mereka tetap aman. Di beberapa wilayah, titik api mulai mereda. Hujan juga mulai turun. Namun, pulihnya langit bukan berarti semuanya selesai. Di baliknya, ada rumah, lahan, sumber air, aktivitas warga, dan ruang hidup yang perlu dipulihkan setelah kebakaran hutan dan lahan. Pemulihan membutuhkan waktu. Dan dukungan dari kita dapat menjadi bagian dari proses itu. Segala bentuk bantuan, sekecil apa pun, dapat membantu masyarakat dalam menghadapi dampak dan memulihkan ruang penghidupan mereka pascakarhutla. Donasi dapat disalurkan melalui: BNI 1980045120 a.n. Perkumpulan Gemawan Konfirmasi donasi: +62 896-9329-7519
2 weeks ago
View on Instagram |
3/9
Donasi yang terkumpul merupakan akumulasi dari kegiatan penggalangan dana dan sumbangan yang disalurkan langsung melalui rekening Gemawan. Donasi ini akan disalurkan untuk mendukung kebutuhan warga dan tim relawan yang terdampak karhutla.

Terima kasih sebesar-besarnya kepada setiap orang yang telah menyisihkan waktu, tenaga, dan rezekinya untuk ikut membantu. Setiap bantuan yang diberikan, berapa pun jumlahnya, sangat berarti dan menjadi bagian dari upaya bersama untuk melewati situasi ini.

Bagi yang masih ingin berdonasi, bantuan dapat disalurkan melalui:

Bank BNI
Rekening: 1980045120
a.n. Perkumpulan Gemawan

Sekali lagi, terima kasih atas kepercayaan, kepedulian, dan dukungan yang telah diberikan. Semoga kebaikan yang teman-teman berikan dapat sampai kepada mereka yang membutuhkan.
•
Follow
Donasi yang terkumpul merupakan akumulasi dari kegiatan penggalangan dana dan sumbangan yang disalurkan langsung melalui rekening Gemawan. Donasi ini akan disalurkan untuk mendukung kebutuhan warga dan tim relawan yang terdampak karhutla. Terima kasih sebesar-besarnya kepada setiap orang yang telah menyisihkan waktu, tenaga, dan rezekinya untuk ikut membantu. Setiap bantuan yang diberikan, berapa pun jumlahnya, sangat berarti dan menjadi bagian dari upaya bersama untuk melewati situasi ini. Bagi yang masih ingin berdonasi, bantuan dapat disalurkan melalui: Bank BNI Rekening: 1980045120 a.n. Perkumpulan Gemawan Sekali lagi, terima kasih atas kepercayaan, kepedulian, dan dukungan yang telah diberikan. Semoga kebaikan yang teman-teman berikan dapat sampai kepada mereka yang membutuhkan.
3 weeks ago
View on Instagram |
4/9
Bantuan Air Bersih (Batch 2) Kamis, 17 September  2026

Bagi warga yang membutuhkan air bersih, tersedia bantuan air bersih yang dapat diambil di Rumah Gesit Borneo.

📍 Lokasi pengambilan: Rumah Gesit Borneo
💧 Persediaan terbatas, selama stok masih tersedia.

Air tetap perlu dimasak untuk terhindari dari paparan bakteri.

Silakan datang dan ambil sesuai kebutuhan. Semoga bantuan ini dapat membantu warga yang sedang menghadapi kondisi kekeringan.
•
Follow
Bantuan Air Bersih (Batch 2) Kamis, 17 September 2026 Bagi warga yang membutuhkan air bersih, tersedia bantuan air bersih yang dapat diambil di Rumah Gesit Borneo. 📍 Lokasi pengambilan: Rumah Gesit Borneo 💧 Persediaan terbatas, selama stok masih tersedia. Air tetap perlu dimasak untuk terhindari dari paparan bakteri. Silakan datang dan ambil sesuai kebutuhan. Semoga bantuan ini dapat membantu warga yang sedang menghadapi kondisi kekeringan.
4 weeks ago
View on Instagram |
5/9
Bantuan Air Bersih

Bagi warga yang membutuhkan air bersih, tersedia bantuan air bersih yang dapat diambil di Rumah Gesit Borneo.

📍 Lokasi pengambilan: Rumah Gesit Borneo
💧 Persediaan terbatas, selama stok masih tersedia.

Silakan datang dan ambil sesuai kebutuhan. Semoga bantuan ini dapat membantu warga yang sedang menghadapi kondisi kekeringan.
•
Follow
Bantuan Air Bersih Bagi warga yang membutuhkan air bersih, tersedia bantuan air bersih yang dapat diambil di Rumah Gesit Borneo. 📍 Lokasi pengambilan: Rumah Gesit Borneo 💧 Persediaan terbatas, selama stok masih tersedia. Silakan datang dan ambil sesuai kebutuhan. Semoga bantuan ini dapat membantu warga yang sedang menghadapi kondisi kekeringan.
1 month ago
View on Instagram |
6/9
Kalimantan sedang menghadapi kabut asap. Di tengah situasi ini, warga dan relawan membutuhkan dukungan untuk tetap aman dan bertahan.

Posko MASA Kalimantan Barat membuka donasi untuk membantu memenuhi kebutuhan di lapangan, mulai dari masker N95/KN95, tabung oksigen, vitamin dan obat, perlengkapan pemadam api, hingga logistik makanan.

Kalau kamu punya ruang untuk berbagi, mari ikut ambil bagian. Berapa pun dukunganmu, berarti bagi mereka yang sedang menghadapi kabut asap.

Donasi dapat disalurkan melalui:
BNI 1980045120
a.n. Perkumpulan Gemawan

Konfirmasi donasi: +62 896-9329-7519
•
Follow
Kalimantan sedang menghadapi kabut asap. Di tengah situasi ini, warga dan relawan membutuhkan dukungan untuk tetap aman dan bertahan. Posko MASA Kalimantan Barat membuka donasi untuk membantu memenuhi kebutuhan di lapangan, mulai dari masker N95/KN95, tabung oksigen, vitamin dan obat, perlengkapan pemadam api, hingga logistik makanan. Kalau kamu punya ruang untuk berbagi, mari ikut ambil bagian. Berapa pun dukunganmu, berarti bagi mereka yang sedang menghadapi kabut asap. Donasi dapat disalurkan melalui: BNI 1980045120 a.n. Perkumpulan Gemawan Konfirmasi donasi: +62 896-9329-7519
1 month ago
View on Instagram |
7/9
Kalau bicara soal karhutla, kita perlu melihat persoalannya lebih utuh. Praktik berladang masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup sering kali langsung disorot sebagai penyebab kebakaran. Padahal, karhutla tidak sesederhana itu.

Di sisi lain, ada korporasi yang mengelola lahan dalam skala besar dan juga perlu dilihat. Mulai dari bagaimana lahan dikelola, bagaimana pengawasannya berjalan, sampai bagaimana tanggung jawab dijalankan ketika terjadi kebakaran.

Memang, pemerintah sudah memberikan sanksi kepada sejumlah korporasi. Tapi ketika karhutla terus berulang, pertanyaannya bukan lagi sekadar apakah sanksi diberikan, melainkan apakah penindakan dan pengawasannya sudah cukup tegas untuk mencegah kejadian yang sama terulang.

Karhutla punya banyak sebab dan melibatkan banyak aktor. Jadi, jangan sampai kearifan lokal terus dijadikan kambing hitam, sementara tanggung jawab korporasi luput dari perhatian.
Kalau bicara soal karhutla, kita perlu melihat persoalannya lebih utuh. Praktik berladang masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup sering kali langsung disorot sebagai penyebab kebakaran. Padahal, karhutla tidak sesederhana itu.

Di sisi lain, ada korporasi yang mengelola lahan dalam skala besar dan juga perlu dilihat. Mulai dari bagaimana lahan dikelola, bagaimana pengawasannya berjalan, sampai bagaimana tanggung jawab dijalankan ketika terjadi kebakaran.

Memang, pemerintah sudah memberikan sanksi kepada sejumlah korporasi. Tapi ketika karhutla terus berulang, pertanyaannya bukan lagi sekadar apakah sanksi diberikan, melainkan apakah penindakan dan pengawasannya sudah cukup tegas untuk mencegah kejadian yang sama terulang.

Karhutla punya banyak sebab dan melibatkan banyak aktor. Jadi, jangan sampai kearifan lokal terus dijadikan kambing hitam, sementara tanggung jawab korporasi luput dari perhatian.
Kalau bicara soal karhutla, kita perlu melihat persoalannya lebih utuh. Praktik berladang masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup sering kali langsung disorot sebagai penyebab kebakaran. Padahal, karhutla tidak sesederhana itu.

Di sisi lain, ada korporasi yang mengelola lahan dalam skala besar dan juga perlu dilihat. Mulai dari bagaimana lahan dikelola, bagaimana pengawasannya berjalan, sampai bagaimana tanggung jawab dijalankan ketika terjadi kebakaran.

Memang, pemerintah sudah memberikan sanksi kepada sejumlah korporasi. Tapi ketika karhutla terus berulang, pertanyaannya bukan lagi sekadar apakah sanksi diberikan, melainkan apakah penindakan dan pengawasannya sudah cukup tegas untuk mencegah kejadian yang sama terulang.

Karhutla punya banyak sebab dan melibatkan banyak aktor. Jadi, jangan sampai kearifan lokal terus dijadikan kambing hitam, sementara tanggung jawab korporasi luput dari perhatian.
Kalau bicara soal karhutla, kita perlu melihat persoalannya lebih utuh. Praktik berladang masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup sering kali langsung disorot sebagai penyebab kebakaran. Padahal, karhutla tidak sesederhana itu.

Di sisi lain, ada korporasi yang mengelola lahan dalam skala besar dan juga perlu dilihat. Mulai dari bagaimana lahan dikelola, bagaimana pengawasannya berjalan, sampai bagaimana tanggung jawab dijalankan ketika terjadi kebakaran.

Memang, pemerintah sudah memberikan sanksi kepada sejumlah korporasi. Tapi ketika karhutla terus berulang, pertanyaannya bukan lagi sekadar apakah sanksi diberikan, melainkan apakah penindakan dan pengawasannya sudah cukup tegas untuk mencegah kejadian yang sama terulang.

Karhutla punya banyak sebab dan melibatkan banyak aktor. Jadi, jangan sampai kearifan lokal terus dijadikan kambing hitam, sementara tanggung jawab korporasi luput dari perhatian.
Kalau bicara soal karhutla, kita perlu melihat persoalannya lebih utuh. Praktik berladang masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup sering kali langsung disorot sebagai penyebab kebakaran. Padahal, karhutla tidak sesederhana itu.

Di sisi lain, ada korporasi yang mengelola lahan dalam skala besar dan juga perlu dilihat. Mulai dari bagaimana lahan dikelola, bagaimana pengawasannya berjalan, sampai bagaimana tanggung jawab dijalankan ketika terjadi kebakaran.

Memang, pemerintah sudah memberikan sanksi kepada sejumlah korporasi. Tapi ketika karhutla terus berulang, pertanyaannya bukan lagi sekadar apakah sanksi diberikan, melainkan apakah penindakan dan pengawasannya sudah cukup tegas untuk mencegah kejadian yang sama terulang.

Karhutla punya banyak sebab dan melibatkan banyak aktor. Jadi, jangan sampai kearifan lokal terus dijadikan kambing hitam, sementara tanggung jawab korporasi luput dari perhatian.
Kalau bicara soal karhutla, kita perlu melihat persoalannya lebih utuh. Praktik berladang masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup sering kali langsung disorot sebagai penyebab kebakaran. Padahal, karhutla tidak sesederhana itu.

Di sisi lain, ada korporasi yang mengelola lahan dalam skala besar dan juga perlu dilihat. Mulai dari bagaimana lahan dikelola, bagaimana pengawasannya berjalan, sampai bagaimana tanggung jawab dijalankan ketika terjadi kebakaran.

Memang, pemerintah sudah memberikan sanksi kepada sejumlah korporasi. Tapi ketika karhutla terus berulang, pertanyaannya bukan lagi sekadar apakah sanksi diberikan, melainkan apakah penindakan dan pengawasannya sudah cukup tegas untuk mencegah kejadian yang sama terulang.

Karhutla punya banyak sebab dan melibatkan banyak aktor. Jadi, jangan sampai kearifan lokal terus dijadikan kambing hitam, sementara tanggung jawab korporasi luput dari perhatian.
Kalau bicara soal karhutla, kita perlu melihat persoalannya lebih utuh. Praktik berladang masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup sering kali langsung disorot sebagai penyebab kebakaran. Padahal, karhutla tidak sesederhana itu.

Di sisi lain, ada korporasi yang mengelola lahan dalam skala besar dan juga perlu dilihat. Mulai dari bagaimana lahan dikelola, bagaimana pengawasannya berjalan, sampai bagaimana tanggung jawab dijalankan ketika terjadi kebakaran.

Memang, pemerintah sudah memberikan sanksi kepada sejumlah korporasi. Tapi ketika karhutla terus berulang, pertanyaannya bukan lagi sekadar apakah sanksi diberikan, melainkan apakah penindakan dan pengawasannya sudah cukup tegas untuk mencegah kejadian yang sama terulang.

Karhutla punya banyak sebab dan melibatkan banyak aktor. Jadi, jangan sampai kearifan lokal terus dijadikan kambing hitam, sementara tanggung jawab korporasi luput dari perhatian.
•
Follow
Kalau bicara soal karhutla, kita perlu melihat persoalannya lebih utuh. Praktik berladang masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup sering kali langsung disorot sebagai penyebab kebakaran. Padahal, karhutla tidak sesederhana itu. Di sisi lain, ada korporasi yang mengelola lahan dalam skala besar dan juga perlu dilihat. Mulai dari bagaimana lahan dikelola, bagaimana pengawasannya berjalan, sampai bagaimana tanggung jawab dijalankan ketika terjadi kebakaran. Memang, pemerintah sudah memberikan sanksi kepada sejumlah korporasi. Tapi ketika karhutla terus berulang, pertanyaannya bukan lagi sekadar apakah sanksi diberikan, melainkan apakah penindakan dan pengawasannya sudah cukup tegas untuk mencegah kejadian yang sama terulang. Karhutla punya banyak sebab dan melibatkan banyak aktor. Jadi, jangan sampai kearifan lokal terus dijadikan kambing hitam, sementara tanggung jawab korporasi luput dari perhatian.
1 month ago
View on Instagram |
8/9
Kalimantan sedang menghadapi kabut asap. Saatnya kita saling menguatkan. 🌿

Bersama @mdmc_kalbar , Perkumpulan Gemawan melalui MASA KALBAR (Masyarakat Siaga Asap Kalbar) membuka dukungan untuk membantu warga dan relawan yang terdampak kabut asap.

Kebutuhan yang mendesak meliputi paket kesehatan, logistik makanan, perlengkapan pemadam, posko kesehatan, distribusi bantuan, hingga evakuasi.

Bagi kamu yang ingin ikut membantu, berapa pun donasi yang diberikan akan sangat berarti.

💙 Salurkan bantuan melalui:
BNI 1980045120
a/n Perkumpulan Gemawan

📲 Konfirmasi donasi: +62 896-9329-7519

Mari bersama membantu Kalimantan menghadapi kabut asap dan menjaga keselamatan warga yang terdampak.

#MASAKALBAR #KalbarBebasAsap #SolidaritasLawanAsap
•
Follow
Kalimantan sedang menghadapi kabut asap. Saatnya kita saling menguatkan. 🌿 Bersama @mdmc_kalbar , Perkumpulan Gemawan melalui MASA KALBAR (Masyarakat Siaga Asap Kalbar) membuka dukungan untuk membantu warga dan relawan yang terdampak kabut asap. Kebutuhan yang mendesak meliputi paket kesehatan, logistik makanan, perlengkapan pemadam, posko kesehatan, distribusi bantuan, hingga evakuasi. Bagi kamu yang ingin ikut membantu, berapa pun donasi yang diberikan akan sangat berarti. 💙 Salurkan bantuan melalui: BNI 1980045120 a/n Perkumpulan Gemawan 📲 Konfirmasi donasi: +62 896-9329-7519 Mari bersama membantu Kalimantan menghadapi kabut asap dan menjaga keselamatan warga yang terdampak. #MASAKALBAR #KalbarBebasAsap #SolidaritasLawanAsap
2 months ago
View on Instagram |
9/9
View on Instagram

Collab!

Rumah Gesit Gemawan

Jl. Ujung Pandang No. 89
Pontianak | Kalimantan Barat | Indonesia
Telp.: (+62561)5628041
E-mail: info[at]gemawan.org
Pengaduan: lapor[at]gemawan.org

Connect!

Create!

PERSADA
LESTARI
SIGAP
#BorneoMangroveAction
SIGMA
Hak Cipta © 2026 Lembaga Gemawan. All rights reserved. Theme Spacious by ThemeGrill. Powered by: WordPress.
  • English
  • Indonesia