Masyarakat Swadaya dan Mandiri
Pontianak, Gemawan – Tanah menjadi sumber utama untuk menentukan Rancangan tata Ruang Wilayah (RTRW). Dalam rancangan RTRW ini terkandung struktur ruang dan pola ruang. Struktur ruang ini merupakan susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai
Pontianak, Gemawan – Lokakarya Status dan posisi lahan masyarakat lokal/ adat dalam pelaksanaan penataan ruang Provinsi Kalimantan Barat, Aula Hotel Kapuas Dharma, Pontianak (30-31/1). Kegiatan ini diselenggarakan oleh Lembaga Gemawan, Aidenvironment dan Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif (JKPP). Hadir sebagai narasumber
“Hentikan Perampasan Tanah Rakyat, Wujudkan Reforma Agraria Sejati” PONTIANAK, GEMAWAN – Sejumlah aliansi masyarakat, pemuda dan NGO yang tergabung dalam Front Perjuangan Rakyat Kalimantan Barat (FPRK) melakukan aksi damai di Mapolda Kalbar, DPRD Provinsi dan Kantor Gubernur, Kamis (12/1). Aliansi
Oleh Rhett A. Butler Dari kebanyakan sejarahnya, Borneo jarang ditinggali oleh manusia. Iklim yang tak bersahabat dan lebatnya hutan hujan membuat populasinya kecil dan menyebar. Namun setengah abad ini semua telah berubah. Pengaruh dari masuknya setengah juta transmigran ke Borneo
Kemenangan kecil komunitas kuayan di Desa Mekar Jaya : “Bupati Sambas enclave 1,000 hektar lahan masyarakat dari PT Agro Wiratama” Pontianak- Setelah menunggu lebih dari 8 bulan, masyarakat Kuayan di Desa Mekar Jaya Sambas, bisa bernapas lega. Bupati Sambas akhirnya
SEBAGAI langkah awal pembentukan hutan desa, Senin (11/10), bersama sejumlah kepala desa dan BPD se-KKU duduk semeja, guna membicarakan dan pengembangan hutan desa. Untuk lebih memahami pentingya hutan desa, Gemawan bersama pemerintah KKU mendatangkan pembicara dari Departemen Kehutanan RI, Kasubdit
PERUBAHAN paradigma pengelolaan hutan pengelolaan hutan lestari sejak lama, telah menjadi isu hangat yang diperbincangkan baik di tingkat nasional maupun internasional. Meningkatnya pemanasan global semakin menguatkan upaya pelestarian hutan. Berbagai upaya untuk mencari formulasi pengelolaan dilakukan pemerintah, di mana yang
MASYARAKAT Kapuas Hulu diminta segera memanfaatkan peluang yang diberikan pemerintah pusat. Misalkan, menetapkan kawasan sebagai hutan desa. “Baru-baru ini saya membaca bahwa Kepala Sub Direktorat (Kasubdit) Direktur Jenderal (Dirjen) RLPS Departemen Kehutanan, Robert CD Kaban memberikan respons positif kepada masyarakat
HUTAN desa bisa memberikan dampak positif bagi masyarakat di desa yang ada di sekitar hutan tersebut. Apalagi, hutan desa ini bisa dicapai selagi ada upaya untuk mewujudkannya. Demikian diungkapkan Aktivis Lembaga Gemawan, Hermawansyah didampingi Direktur Eksekutif Gemawan, Laili Khairnur di
GEMAWAN—Program hutan desa (village forrest) yang menjadi salah satu concern Lembaga Gemawan hingga beberapa tahun mendatang sudah memasuki persiapan awal. Tim lapangan yang akan menjadi tulang punggung pelaksanaan program di Kabupaten Kayong Utara (KKU) itu pun telah dipersiapkan. Diawali dengan