Masyarakat Swadaya dan Mandiri
Pontianak (Gemawannews)-RTRWP Kalbar yang sedang dalam proses harus menjadi isu prioritas di parpol, memang mungkin sebagian orang isu tata ruang sangat jauh dari isu partai politik karena tidak terkait dengan pemilu, dan tidak terkait dengan proses demokrasi yang formal. Sebenarnya
Biarkan Masyarakat Menilai Pemerintah Kota Pontianak telah mengekspose perincian Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Pontianak tahun 2013 lewat media massa beberapa hari lalu. Sejumlah pertanyaan pun mengemuka mengikuti apresiasi yang mengalir. Pertanyaan yang mencuat terkait Pilwako Pontianak mendatang. Ekspose
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID –Langkah Pemerintah Kota Pontianak mengumumkan alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2013 melalui media massa awal Januari 2013 silam mendapatkan sambutan positif dari publik. Satu di antara yang memberikan apresasi adalah Manager Program Good Governance Gemawan Pontianak Iskandar
Waswas, Sejumlah SKPD Bungkam Transparan Dong Pontianak – Wacana Gubernur Kalbar terpilih Drs Cornelis MH yang akan merombak “kabinet” CC jilid II bisa jadi membuat sejumlah pembantunya deg-degan. Tentu tak sampai membuat sulit tidur, namun sejumlah personel Satuan Kerja Perangkat
Pontianak (Gemawannews)-Tata ruang wilayah mutlak menjadi bahan acuan untuk pembangunan. Dalam Undang-undang No. 26 Tahun 2007 menyebutkan bahwa Rencana tata ruang wilayah menjadi pedoman untuk pembangunan, investasi, penetapan lokasi strategis, penataan ruang wilayah, yang mana peruntukan tersebut untuk masyarakat, hal
Pontianak – Coreteam Transparency terdiri atas Lembaga Gemawan, JARI Borneo Barat, LPS-AIR dan PPSW Borneo dengan dukungan penuh TII berkolaborasi dengan Pemerintah Kota Pontianak menyelenggarakan Lokalatih Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Hotel Mercure, Kamis (13/12). Lokalatih ini diselenggarakan selama satu hari
“Seminar Akhir KLHS RTRW Kabupaten Sintang” Sintang – Ada yang berharap, ada pula yang khawatir. Hal ini tampak jelas dari kritik dan saran yang disampaikan para peserta Seminar Akhir KLHS RTRWK Sintangdi Aula CU Keling Kumang, Selasa (11/12). Seminar yang
Pontianak – Menengok pada realitas Rancangan Peraturan Daerah tentang RTRWP Kalimantan Barat yang masih belum mengakomodir kepentingan masyarakat, Lembaga Gemawan dan International Corruption Watch menyelenggarakan Eksaminasi Publik Ranperda Tata Ruang Kalimantan Barat di Ruang Jelutung Hotel Mercure, Pontianak (14/12). Sidang
PONTIANAK – Undang-undang jelas mewajibkan setiap pejabat negara untuk melaporkan harta kekayaannya. Hanya saja, sangat disayangkan, kesadaran pejabat di negeri ini masih sangat rendah. Lebih ironis lagi, tak ada sanksi pidana bagi pejabat negara yang melanggarnya. Tanpa sanksi pidana tersebut,
Pontianak, Tribun- Manager Program Good Governance dan Anti Korupsi Gemawan Kalbar Iskandar Zaelani menilai, pemberantasan korupsi di Kalbar berjalan lambat dan cenderung stagnan. Dia berharap, Hari Anti Korupsi Internasional yang jatuh hari ini memecut penegak hukum untuk menyelesaikan kasus korupsi