Masyarakat Swadaya dan Mandiri
Pontianak (Antara Kalbar) – Lembaga swasta pemberdaya masyarakat desa, Gemawan mendorong pentingnya proteksi terhadap kepemilikan sumber daya alam yang menjadi kekayaan utama di Kalimantan Barat. Menurut Direktur Eksekutif Gemawan, Laily Khairnur di Pontianak, Selasa mengatakan, saat ini kepemilikan sumber daya
Perhutanan Sosial adalah sistem pengelolaan hutan lestari yang dilaksanakan dalam Kawasan Hutan Negara atau Hutan Hak/Hutan Adat yang dilaksanakan oleh Masyarakat setempat atau Masyarakat Hukum Adat sebagai pelaku utama. PONTIANAK, BeritAnda – Direktur Eksekutif Gemawan, Laili Khairnur mengatakan, Lembaga Gemawan terus
Oleh Andi Fachrizal (Kontributor Kalimantan Barat) Kepemilikan lahan begitu luas oleh perusahaan, makin menyingkirkan masyarakat hingga konflik terus terjadi, seperti di Kabupaten Kubu Raya (KKR) antara warga desa dan PT Bumi Pratama Khatulistiwa. Masalah bertambah kala perusahaan hanya memberikan janji-janji
“Gelombang Baru Gerakan Sosial Indonesia” Pontianak (Gemawannews) – Sebagai bagian dari gerakan masyarakat sipil di Indonesia khususnya Kalbar, Gemawan dalam kiprah historisnya sedikit banyak juga berkontribusi terhadap penguatan demokrasi dan perjuangan keadilan yang terus dilakukan hingga kini. Jejak keberadaan Gemawan
PONTIANAK, BeritAnda – Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Kalbar, Gemawan serta puluhan organisasi lainnya yang tergabung dalam kepanitiaan Festival Anti Korupsi, siap menggelar acara Festival Anti Korupsi-Frekuensi Perangkap Tikus di Pontianak, Kalimantan Barat. Demikian disampaikan oleh Sekretaris Panitia Hendrikus Adam,
Kubu Raya (Gemawannews)- Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan merupakan sistem dan proses dalam merencanakan dan menetapkan, mengembangkan, memanfaatkan dan membina, mengendalikan, dan mengawasi lahan pertanian pangan dan kawasannya secara berkelanjutan. Hal ini apa yang tertuang dalam Pasal 1 Angka 5 UU Nomor 41
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK – Aktivis Gemawan, Agustomo, mengatakan perusahaan PT Sintang Raya maupun PT Lombok Sejahtera wajib bertanggungjawab terhadap 26 tenaga kerja tersebut. Perusahaan PT Sintang Raya, lanjut Agustomo, telah melanggar Undang-undang Tenaga Kerja dengan mempekerjakan anak di bawah umur. “Perusahaan perima
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK – Sebanyak 26 orang tenaga kerja asal Kabupaten Lombok, Provinsi Nusa Tenggara Timur, terlantar dan kini ditampung oleh Lembaga Gemawan Kalbar. Mereka melarikan diri dari tempatnya bekerja di Perkebunan Kelapa Sawit PT Sintang Raya, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat.
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK – Koalisi Masyarakat Sipil Kalimantan Barat mengungkapkan saat ini seluas 4,8 juta hektar lahan Kalimantan Barat adalah kawasan perizinan Perkebunan Kelapa Sawit. Sekitar 1,5 juta hektar dalam keadaan sudah tertanam. “Saat ini, sebanyak 4,8 juta hektar lahan Kalbar sudah