Masyarakat Swadaya dan Mandiri
Pontianak. Lahirnya Undang-undang No. 6 Tentang Desa memberikan peluang dalam proses demokratisasi di tingkat desa. Peluang ini diperkuat dengan adanya Musyawarah Desa yang menjadi forum permusyawaratan yang diikuti oleh Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat Desa. Forum permusyarawatan
Pontianak – Sejak penandatanganan MoU antara Pemerintah Kota Pontianak dengan Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Birokrasi pada pertengahan Bulan Juli 2014 lalu, akhirnya pada bulan Desember 2014 Draf Dokumen Roadmap Reformasi Birokrasi Pemkot Pontianak 2015-2019 berhasil dirampungkan. Pada Senin (29/12)
Sejak keluarnya UU. No 6 Tahun 2014 tentang Desa, demokratisasi dan transformasi sosial ditingkat desa menjadi tanggungjawab yang harus segera dipersiapkan baik Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Desa. UU Desa ini mengembalikan desa sebagai pusat pertumbuhan dan pusat sumber penghidupan sesuai
Sungai Raya – Masyarakat Desa Sungai Asam, kecamatan Sungai Raya mengharapkan pemerintah Kubu Raya agar bisa memfasilitasi konflik lahan yang dihadapi mereka bersama PT. Cipta Tumbuh Berkembang yang disinyalir mencaplok lahan masyarakat di desa itu. “Konflik ini sudah terjadi sejak
SINGKAWANG-Penggunaan pupuk dan pestisida kimia sebenarnya sangat merugikan petani. Dampak yang ditimbulkan dari penggunaan pupuk dan pestisida ini tidak hanya merusak lingungan, tapi juga rantai makanan bahkan kesehatan manusia sebagai konsumen produk pertanian. Penggunaan pupuk kimia yang tidak diselingi dengan
Puluhan perempuan yang tergabung di Aliansi Perempuan Kubu Raya untuk Demokrasi menggelar aksi damai di Bundaran Arteri Supadio dan simpang empat Polda Kalbar, Kubu Raya. Koordinator Aksi Evi Surianti mengatakan aksi damai ini ingin menyuarakan kepada pemerintah daerah kabupaten Kubu
Minggu (Antara Kalbar) – Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk pemulihan lahan kritis adalah dengan memfasilitasi lembaga pengelola hutan desa, kata Project Leader Fauna and Flora International (FFI) Ketapang, Lorens Arang, di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. “Program FFI di
Warga Pulau Maya Kritik Kebijakan Menhut SUKADANA – Tahun 2014, Menteri Kehutanan (Menhut) Republik Indonesia (RI), Zulkifli Hasan, sudah beberapa kali dikritik terkait kebijakannya di bidang perkebunan dan kehutanan. Kali ini, perwakilan warga kecamatan Pulau Maya, mengkritik kebijakannya mengenai usulan
Usulkan Buat Desa Percontohan SUNGAI RAYA-belum lama ini beberapa perangkat badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Aktivis Perempuan di Kubu Raya bersama Lembaga Gemawan Melakukan Pertemuan Forum warga untuk membahas keterlibatan kaum perempuan di pemerintah desa. Pertemuan ini untuk persiapan agar
Gemawan menggelar Diskusi Rutin Berbasis Tradisi Keilmuan dengan Tema Membedah Undang-Undang KIP Bagi Pegiat Gemawan. Diskusi tersebut merupakan agenda rutin yag akan terus dilaksanakan pada setiap bulannya. Ini adalah kesempatan yang baik bagi seluruh pegiat Gemawan yang bermaksud untuk memperkaya