Tata Kelola

Lembaga Gemawan bersama dengan core team ( JARI Borneo, LPS-AIR dan UP-Link Pontianak ) sebagailembaga mitra Transparency Internatioal Indonesia di Kota Pontianak melaksanakanFGD tentang “ Analisis Stakeholder untuk mengidentifikasi Kelompok Masyarakat Sipil dalam kegiatan Audit Sosial “. Dengan tujuan agar;

Workshop Jurnalistik Untuk Investigasi Isu Korupsi Pers, merupakan salah satu pilar yang penting dalam upaya pemberantasan korupsi yang bebas memungkinkan untuk terlibat secara aktif dalam pengungkapan kasus-kasus korupsi. Tidak jarang. Medialah yang mengangkat perbuatan korupsi, sebelum penegak hukum mampu mendeteksinya.

  PONTIANAK – Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat seyogyanya mempublikasikan jaksa nakal kepada publik yang mendapat sanksi. Dalam menjawab reformasi birokrasi lembaga kejaksaan. Hal terungkap dalam diskusi bertajuk bicara kejaksaan (bijak) kemarin di salah satu stasiun televisi lokal di Pontianak. Hadir

Dalam Hal pencegahan kasus korupsi terutama dalam hal pengadaan barang dan jasa di Kota Pontianak lembaga mitra Trasperancy Internasional Indonesia di kalimantan Barat diantaranya lembaga Gemawan, JARI Borneo Barat, LPS-AIR, Uplink dan bekerja sama dengan Pemerintah Kota Pontianak Mengadakan “Workshop

  KITA tidak perlu menjadi seorang sosialis dulu untuk hanya sekedar mengerti tentang keharusan memberikan Jaminan kesehatan yang serba benar, sepenuhnya diperuntukkan bagi Rakyat. Saya bersama Ireng Maulana dari Gemawan Pontianak, dan seorang coordinator pendamping desa sedang dalam perjalanan ke

SALAH satu output kampanye perlindungan saksi yang dilakukan beberapa waktu lalu adalah terbangunnya komunikasi dan jaringan ornop (organisasi non politik) yang konsern atas usaha perlindungan saksi untuk kasus pidana khusus. Terutama korupsi, kekerasan perempuan dan anak, serta pelanggaran HAM berat