Pontianak (Senin, 1 Oktober 2012)-Pemeriksaan terhadap kepala daerah yang menjadi tersangka korupsi semestinya lebih cepat mulai sekarang. Sebab, Mahkamah Konstitusi (MK) membatalkan aturan yang mengharuskan adanya izin dari presiden sebelum memeriksa kepala daerah yang tersangkut kasus pidana. Berikut kutipan wawancara
Pemkot Putar Film Kemijen Bergerak
Tayangkan Pembahasan APBD Pemutaran Film Gerakan Sosial Kemijen Bergerak disambut antusias ratusan pegawai jajaran Pemerintah Kota Pontianak, Perwakilan Swadaya Masyarakat (LSM), pelajar dan mahasiswa yang telah memenuhi aula Sultan Syarif Abdurrahman (SSA) Pemkot Pontianak sejak pukul 09.00 WIB hingga siang,
Pembentukan KIP Kalbar Masih di Gantung Gubernur
Pontianak (Gemawannews)- 18 organisasi masyarakat sipil mendatangi Gedung DPRD, Selasa (17/7/12) untuk mempertanyakan mandeknya proses pembentukan Komisi Informasi Publik (KIP) Kalbar yang masih menggantung di Gubernur. Adapun Koalisi tersebut beranggotakan Jari Borneo Barat, LPS AIR, Lembaga Gemawan, Fakta Kalbar, Up-Link,
“Kita Versus Korupsi”, Menanamkan Budaya Anti Korupsi
Pontianak (Gemawannews)-Permasalahan korupsi yang menggurita di negeri ini menggerakkan ide-ide kreatif sineas muda untuk menjawab sedikit persoalan itu dengan karya Film “Kita Versus Korupsi”. Banyak makna yang dapat kita serap dari film tersebut, pada intinya upaya menanamkan budaya anti korupsi,
FITRA Berikan Pelatihan Software SITA
Pontianak (Gemawannews)-Sekretariat Nasional Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran (Seknas Fitra) lakukan Pelatihan Sofware Sistem Informasi Trasnparansi Anggaran (SITA), Senin (11/06) bertempat di Hotel Orcahard Jalan Perdana pontianak. Adapun peserta pelatihan terdiri dari berbagai perwakilan NGO yang ada di Pontianak, dan
Segera Bentuk KIP Kalbar
Jurnal Nasional – Pontianak | Senin, 14 May 2012 Sudah ada sepuluh nama bakal calon komisioner yang ditetapkan Panitia Seleksi. SEBANYAK 17 lembaga swadaya masyarakat dan dua organisasi mahasiswa yang tergabung dalam Koalisi untuk Keterbukaan Informasi Publik Kalbar meminta Gubernur Kalimantan Barat
Musrembang Libatkan Publik
Lembaga Gemawan Pontianak menegaskan perlu keterlibatan masyarakat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSREMBANG) sebagai upaya pengawasan dalam penerapan Pakta integritas. Terutama salam pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemkot Pontianak. Manager Program Good Governance Lembaga Gemawan Pontianak Iskandar mengatakan pengadaan barang
Seminar dan Konsultasi Publik “Efektifitas Penerapan E-Procurement dalam Pencegahan KKN Sektor Pengadaan Barang dan jasa di Kota Pontianak”
Lembaga Gemawan bersama dengan Transparency Internasional Indonesia, Jari Indonesia Borneo Barat, Danida, LPS AIR, dan Uplink mengadakan Seminar dan Konsultasi Publik dengan tema “Efektifitas Penerapan E-Procurement dalam Pencegahan KKN Sektor Pengadaan Barang dan jasa di Kota Pontianak” pada hari Senin,
Pelatihan audit sosial untuk kelompok masyarakat sipil
Lembaga Gemawan bersama dengan core team (JARI Borneo, LPS-AIR dan UP-Link Pontianak) sebagai lembaga mitra Transparency Internatioal Indonesia di Kota Pontianak melaksanakan “ Pelatihan Audit Sosial untuk kelompok masyarakat Sipil”. Pelatihan ini diadakan pada tanggal 26 dan 27 September 2011
“Pemerintah abai, nasib rakyat terbengkalai”
“Pemerintah abai, korporasi merajalela, nasib rakyat terbengkalai” ‘Sengkarut investasi perkebunan sawit di Kabupaten Sambas dan Bengkayang’ Perkebunan kelapa sawit jelas merupakan sektor andalan di Kalimantan Barat jika dilihat dari perkembangan perijinan yang diberikan pemerintah daerah kepada perusahaan perkebunan, khususnya paska