Masyarakat Swadaya dan Mandiri
JUKNIS KLHS: Pakar Hukum Untan Pontianak, Hamdani (kanan) di Lokakarya Pengarustamaan KLHS Susun RTRW Desa digelar lembaga Gemawan. Lokakarya merekomendasikan Juknis KLHS perlu peraturan lebih lanjut dari pemerintah pusat supaya lebih detail dan kuat sanksinya di Swandiri Institute, Selasa (01/03/2016).
IHWAL KLHS: Kasubid Bagian Dampak Lingkungan BLHD Kalbar, Yeni (kanan) di Lokakarya Pengarustamaan KLHS Susun RTRW Desa dihelat lembaga Gemawan di Swandiri Institite Selasa (01/03/2016). Foto: Mahmudi/GEMAWAN. Pontianak, GEMAWAN. Satu di antara pembuat Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dari Badan
LOKAKARYA KLHS: Koordinator Sekolah Desa Gemawan, M Zuni Irawan bersama rekan-rekan penggiat tata ruang desa gelar lokakarya bertajuk “Lokakarya Pengarustamaan KLHS Susun RTRW Desa” di Swandiri Institute (SI) Pontianak, Selasa (01/03/2016). Foto: Mahmudi/GEMAWAN. Pontianak, GEMAWAN. Gemawan menginisiasi perencanaan tata ruang
KLHS DESA: Pakar hukum Untan Pontianak, Hamdani (kiri) menerangkan Pemdes bisa bikin KLHS versi desa untuk tata ruang desa namun sebelum menjadi Perdes tetap harus dikonsultasikan ke pemerintaan yang lebih tinggi. Foto: Mahmudi/GEMAWAN. Pontianak, GEMAWAN. Dosen Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura
Pontianak, GEMAWAN. Expert research and fasilitator lembaga Swandiri Institute (SI) Pontianak, Happy Hendrawan SSos MSc menyampaikan ide bersama tim fasilitator SI, guna menggagas “Desa Swandari”. Desa Swandiri, desa yang mampu memenuhi kebutuhannyasendiri tanpa tergantung pada pemerintah. “Desa yang memiliki sistem
Rumpun Budaya Dayak Iban Sintang POTONG AYAM: Pemimpin ritual adat Sengkelan, Nali bersiap memotong ayam di titik lokasi awal pemetaan tata ruang desa Mangat Baru di perbatasan dengan desa Emparung kecamatan Dedai, Kabupaten Sintang, Kamis (18/02/2016) pagi. Foto: Aloysius Kusnadi/GEMAWAN.
Adanya kegiatan pemetaan tata ruang desa yang difasilitasi Lembaga Gemawan di Desa Mangat Baru ini, pihak desa akan berkoordinasi dengan desa-desa tetangganya untuk bersama-sama turun ke lapangan. Tujuannya agar adanya kesepakatan tapal batas yang jelas dan tidak menimbulkan konflik di
MIMBAR BEBAS: Program Officer Media and Campaign TI Indonesia, Agus Sarwono ketika orasi tolak revisi UU KPK di mimbar bebas koalisi masyarakat sipil Kalbar anti korupsi di Taman Digulis Pontianak, Senin (22/02/2016). Foto: Muhammad Zuni Irawan/GEMAWAN. Pontianak, GEMAWAN. Program Officer
AMBIL TITIK PEMETAAN: Warga desa Mangat Baru bersama tim pemetaan lembaga Gemawan sedang mengambil titik pemetaan untuk tata ruang sawah warga desa, Jumat (12/02/2016). Foto: Welli Arma/GEMAWAN. Sintang, GEMAWAN. Kabupaten Sintang merupakan daerah teritorial pegunungan. Sedangkan di wilayah lereng bukit
UNJUK RASA; Kaum ibu dan remaja putri hingga kanak-kanak ikuti unjuk rasa penolakan rencana revisi UU KPK di Taman Digulis Pontianak di Taman Digulis Pontianak, Senin (22/02/2016). Foto: Muhammad Zuni Irawan/GEMAWAN. Pontianak, GEMAWAN. Demontrasi penolahan rencana revisi Undang-undang (UU) Komisi