Masyarakat Swadaya dan Mandiri
Gemawan News – Lembaga Gemawan dan Transparency International Indonesia (TII) bekerjasama dengan Pemerintah Kota Pontianak melaksanakan Asistensi Anggota Lembaga Pemantau Independen Pengadaan Barang/Jasa (LPI-PBJ) Kota Pontianak, pada tanggal 24 – 25 Juli 2013 di Hotel Santika Pontianak, Iskandar Zailani Manager
Gemawan News – Guna mengawal kepentingan masyarakat dalam Raperda RTRWP Kalimantan Barat, Lembaga gemawan melaksanakan kegiatan Workshop Konsultasi Final DRAFT RTRWP Kalimantan Barat Versi Koalisi Masyarakat Sipil Untuk Tata Ruang Yang Adil dan Berkelanjutan dengan tema,”Legal Drafting Usulan Perbaikan Raperda
Pontianak – Terbentuknya Lembaga Pemantau Independen Pengadaan Barang dan Jasa Kota Pontianak (LPI-PBJ), murni dorongan dari masyarakat sipil. “Anggotanya juga dari masyarakat sipil, dilantik oleh Walikota Pontianak, tetapi independen, sebagai pemantau barang dan jasa,” kata Laily, Direktur Lembaga Gemawan Pontianak dalam jumpa pers
KBRN, Pontianak: Sejalan dengan deklarasi Pakta Integritas yang disepakati tahun 2011 silam, pemerintah kota Pontianak yang didukung lembaga Gemawan dan Transparency International Indonesia (TII) telah membentuk Lembaga Pemantau Independen Pengadaan Barang dan Jasa (LPI-PBJ) di lingkungan pemerintah kota Pontianak. Keanggotaan
Pontianak: Sejumlah izin perkebunan kelapa sawit di Kalimantan Barat (Kalbar) ditengarai tumpang tindih dengan kawasan hutan, konservasi, dan wilayah kelola masyarakat. “Ada sekitar 850 ribu dari 4,9 juta hektare (ha) izin perkebunan kelapa sawit masuk kawasan hutan, konservasi bahkan taman
PONTIANAK – Di Pontianak telah terbentuk Lembaga Pemantau Independen Pengadaan Barang dan Jasa (LPI-PBJ). Jika masyarakat atau siapa saja mengetahui ada penyimpangan dalam pengadaan barang dan jasa di instansi Pemkot Pontianak dapat melapor. Anggota LPI PBJ dilantik, dua hari lalu
PONTIANAK-Kabupaten Kayong Utara (KKU) menjadi daerah otonomi baru (DOB) paling berhasil di Indonesia. Awalnya daerah terbelakang menjelma daerah dengan pemenuhan sarana dan prasarana wilayah dianggap paling cepat di antara DOB di Indonesia. Hal ini terungkap di rapat fasilitasi pembinaan daerah
Sejumlah aktivis lingkungan yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Anti Mafia Hutan (KMAMH) menggelar aksi unjuk rasa di depan Istana Negara, Jakarta. Aksi itu sebagai bentuk solidaritas kepada para pejuang keselamatan lingkungan di Indonesia. Pegiat Wahana Lingkungan Hindup (Walhi) Zenzi Suhada
Pernyataan Pers Bersama KOALISI ANTI MAFIA HUTAN Bongkar Praktek Korupsi Sumber Daya Alam! -Sumber daya alam masih jadi sasaran empuk Koruptor- Korupsi pada sektor Sumber daya Alam makin mengerikan. Upaya perlawanan terhadap kejahatan ini yang dilakukan oleh Penegak hukum dan pemerintah beserta
Koalisi Anti Mafia Hutan meminta agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusut dugaan korupsi di sektor sumber daya alam (SDA) yang terjadi di tiga provinsi di Indonesia, yaitu di Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, dan Sumatera Selatan. Koalisi menduga ada kasus dugaan