Akuntabilitas Partai Politik: Kepentingan Konstituten Vs Oligarki

hermawansyah

Akuntabilitas Partai Politik:

Kepentingan Konstituten Vs Oligarki[1]

Oleh : Hermawansyah[2]

Pendahuluan

Polemik dipecatnya Fahri Hamzah dari seluruh jenjang kepartaian oleh DPP PKS telah mengundang perdebatan publik dalam kacamata ketatanegaraan. Hal itu menyangkut pertanyaan bagaimana pola relasi antara pemilih (konstituten) dengan wakil rakyat yang telah mereka pilih melalui PEMILU untuk mengagregasi kepentingannya di parlemen. Pertanyaan selanjutnya, apakah keputusan DPP PKS selaras dengan aspirasi konstituen Fahri Hamzah di daerah pemilihannya. Jika pemberhentian Fahri Hamzah hanya pada posisi kepengurusan partai dan jabatan wakil ketua DPR, dalam konteks kewenangan partai politik tentu dapat dibenarkan. Namun yang menjadi persoalan adalah posisinya sebagai anggota DPR yang dipilih oleh rakyat pemilihnya dalam PEMILU, bukan ditunjuk atau ditetapkan oleh partai. Oleh karenanya, terlepas kontroversi pernyataan dan sikap Fahri Hamzah, kasus pemecatannya ini menarik untuk didiskusikan. Setidaknya untuk menjawab dua pertanyaan utama: Petama, bagaimana akuntabilitas keputusan partai politik terhadap konstituennya? Dan Kedua, seperti apa format ideal hubungan antara partai politik dengan konstitutennya? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, penulis coba menguraikan pokok-pokok pikiran praktis melihat fenomena empiris konstalasi politik nasional yang sedang berlangsung.

Pembahasan: Parpol dan Konstituten

Dari berbagai definisi para ahli, sekurang-kurangnya terdapat kesamaan pengertian bahwa partai politik adalah sekumpulan orang-orang dalam satu kesatuan yang terorganisir, memiliki cita-cita, nilai, ideology, kehendak dan tujuan bersama. Dalam prakteknya, kehendak dan tujuan bersama tersebut dijalankan melalui strategi organisasi untuk memperjuangkan kepentingan konstituen dan masyarakat. Partai politik menjalankan fungsi agregasi kepentingan politik, artikulasi kepentingan, pengelolaan konflik, integrasi kepentingan, representasi konstituen, penyusunan program dan strategi, rekrutmen kader, pendidikan politik, membentuk opini public, membentuk pemerintahan, serta oposisi yang sah terhadap pemerintah yang berkuasa. Fungsi tersebut dijalankan oleh infrastruktur organisasinya disemua level dengan mandat, agenda dan isu yang telah disepahami dan atau disepakati bersama. Oleh karenanya, penting bagi partai politik untuk terampil melakukan komunikasi politik guna membangun citra agar dipercaya konstituten dan masyarakat. Disamping itu, yang tak kalah pentingnya adalah membangun kultur demokratis dalam mekanisme pengambilan keputusan. Jangan sampai keputusan-keputusan penting yang menyangkut arah dan strategi organisasi hanya diketahui dan dijalankan oleh segelintir elit fungsionaris partai politik. Sebab tentu berbeda antara menjalankan keputusan bersama yang memberikan penugasan kepada fungsionaris, dengan klaim meng-atas-namakan keputusan organisasi.

Partai politik di Indonesia saat ini memiliki kecendrungan umum menjadi kekuatan oligarki yang hanya bertumpu pada kekuasaan figure keluarga atau sekelompok elit tertentu. Pemusatan kekuasaan oligarki tersebut dalam prakteknya secara alamiah melahirkan pola patron-klien dan faksionasi diinternal yang memperebutkan akses terhadap pengambil keputusan tertinggi. Biasanya dalam kasus penempatan nomor urut calon legislatif, penentuan daerah pemilihan (DAPIL) dalam PEMILU serta penetapan kandidat PILKADA terjadi tarik-menarik kepentingan antar faksi. Semua itu selalu bermuara pada topik ‘siapa yang lebih dekat’ dan dapat mempengaruhi pemegang kendali keputusan tertinggi dalam partai politik. Walaupun secara normatif setiap partai politik memiliki mekanisme pengambilan keputusan internal sesuai anggaran dasar, anggaran rumah tangga, maupun keputusan organisasi. Namun  selalu saja muncul ke permukaan bagaimana cerita ‘mahar politik’ untuk mendapatkan dukungan partai pengusung dalam PILKADA.

Secara factual, memang harus diakui bahwa partai politik kekurangan stok kader yang memiliki kapasitas, elektabilitas tinggi dan dipercayai masyarakat. Akan tetapi hal itu bukan menjadi alasan pembenar untuk membuka ruang transaksional dengan pihak ekternal yang berdampak pada rusaknya mekanisme pengambilan keputusan internal. Disamping itu, cara-cara ‘by pass’ dalam mekanisme pengambilan keputusan juga akan berpengaruh pada hilangnya kepercayaan konstituten. Jika tidak ada terobosan kebijakan partai politik untuk memperjelas mekanisme pengambilan keputusan secara demokratis, maka lambat laun akan ditinggalkan konstitutennya.

Konstituen: Subjek atau Objek?

Premis yang menyatakan bahwa tali hubungan antara konstituten dengan partai politik putus ketika PEMILU dan PILKADA usai masih menjadi tantangan bagi partai politik hingga kini. Tantangan itu mulai dijawab dengan inisiatif beberapa anggota DPR terpilih yang membangun ‘Rumah Aspirasi’ di daerah pemilihannya. Rumah aspirasi itu menjadi jembatan komunikasi anggota DPR dalam  rangka mengagregasikan kepentingan konstitutennya di parlemen. Jadi komunikasi anggota DPR tidak hanya menunggu saat masa reses secara reguler, tapi aspirasi yang disampaikan oleh konstituen dapat diteruskan oleh petugas rumah aspirasi kepada anggota DPR. Inisiatif anggota DPR itu sepertinya belum terorganinasi dengan baik menjadi agenda dan mandat partai politik. Semestinya petugas yang mengelola rumah aspirasi tersebut merupakan representasi pekerja politik partai, bukan staf yang digaji oleh anggota DPR. Jika agenda itu dilaksanakan secara terstruktur oleh partai politk, maka dapat dibenarkan ungkapan Megawati ketua umum PDIP bahwa Presiden Jokowi itu adalah ‘Petugas Partai’. Artinya termasuk anggota DPR, DPRD, Gubernur, Walikota dan Bupati yang diusung oleh partai politik merupakan patugas partai yang menjalankan mandat organisasi.

Jembatan komunikasi partai politik dengan konstituten juga harus dibangun hingga ke level struktur organisasi yang paling rendah ditingkat ranting. Sehingga konstituten dapat menyalurkan aspirasinya kepada partai politik baik menyangkut keputusan internal organisasi maupun soal-soal public yang harus disikapi oleh partai. Dengan begitu, perlahan-lahan konstituen dapat kembali diposisikan sebagai subjek dalam mekanisme pengambilan keputusan organisasi. Bukan objek yang semata-mata diperlukan saat ada kebutuhan mobilisasi dukungan yang dilakukan partai politik. Oleh karena itu, penting dipastikan sejauhmana hak-hak konstituten diakomodasi dalam mekanisme pengambilan keputusan partai politik. Seperti halnya keputusan penetuan calon legislative, kandidat kepala daerah hingga calon presiden yang akan diusung partai politik. Termasuk keputusan untuk melakukan pemecatan atau Recall terhadap kader atau fungsionaris partai yang sedang menjabat karena dianggap melanggar disiplin organisasi.

Jika terdapat kader atau fungsionaris yang sedang menduduki jabatan public kemudian terbukti melakukan pelanggaran hukum, hal itu juga termasuk dalam kategori pelanggaran disiplin organisasi. Sehingga secara otomatis partai politik memiliki mekanisme organisasi untuk melakukan pemecatan atau recall. Konstituen yang rasional juga pasti akan mendukung keputusan partai karena hal itu akan mempengaruhi citra partai politik yang bersangkutan. Akan tetapi bagaimana dengan pemecatan atau recall yang dilakukan terhadap kader atau fungsionaris bukan karena kasus pelanggaran hukum. Misalnya dalam kasus Fahri Hamzah yang dipecat DPP PKS karena persoalan konflik internal partai politik. Bagaimana DPP PKS menjelaskan secara rasional kepada konstituten Fahri Hamzah di daerah pemilihannya bahwa yang bersangkutan telah melanggar disiplin organisasi. Sepanjang tidak ada kejelasan pelanggaran disiplin organisasi seperti apa yang dimaksudkan oleh DPP PKS, bisa jadi itu akan memicu adanya ‘gerakan sobek kartu anggota’ oleh konstituten Fahri Hamzah.  Oleh karenanya, menjadi tantangan bagi seluruh partai politik untuk memastikan sejauhmana hak-hak konstituten dalam mekanisme pengambilan keputusan recall. Misalnya apakah memungkinkan dilakukan semacam ‘referendum’ diinternal partai untuk mendapatkan dukungan konstituen terhadap keputusan yang akan diambil?

 Penutup: Hak recall ditangan konstituen, mungkinkah?

            Hak recall secara etimologi disebut sebagai ‘penarikan kembali’, dalam konteks partai politik hak recall dimaksudkan sebagai kewenangan untuk menarik kembali atau memberhentikan anggota DPR/DPRD dari jabatannya. Dalam sistem politik modern, hak recall memang semestinya ada agar anggota DPR/DPRD dapat terkontrol. Hanya saja, penggunaan hak recall oleh partai politik tersebut juga mensyaratkan adanya alasan yang kuat. Perdebatan yang muncul selama ini adalah hak recall dianggap menghalangi kebebasan berekspresi anggota DPR/DPRD yang memperjuangkan rakyat yang diwakilinya. Hak recall dapat dipakai oleh partai politik untuk memberhentikan anggota DPR/DPRD yang dianggap tidak tunduk atau melawan kebijakan partai. Disini titik kritisnya apakah kebijakan partai politik itu berdasarkan pada cita-cita, tujuan dan kepentingan konstituen yang akan diperjuangkan? atau kebijakan partai tersebut hanya menyangkut kepentingan segelintir elit oligarki yang berkuasa? Jika yang kedua, maka hak recall itu potensial menjadi alat pemukul ampuh untuk menyingkirkan anggota DPR/DPRD yang tidak sejalan dengan kepentingan elit partai. Akan tetapi, jika yang pertama maka penting untuk menjaga ‘roh’ dan nilai perjuangan partai politik agar tidak sembarang orang dapat  menggunakan panji partai untuk kepentingan pribadi. Pada tataran ini, kata kuncinya adalah bagaimana keputusan partai politik dalam merecall kadernya sesuai dengan konstitusi organisasi, legitimate dan akuntabel. Oleh karenanya, kedepan penting untuk dipertimbangkan mekanisme internal partai politik yang memberikan ruang bagi konstituten untuk: satu, mengajukan  ‘komplain’ atas keputusan partai politik yang diangap bertentangan dengan kepentingan konstituten, dan dua,  mengusulkan recall kepada partai politik terhadap anggota DPR/DPRD yang dianggap ‘gagal’ dalam memperjuangkan kepentingan konstituennya. Semoga..!!!

======Terima Kasih======


[1] Disampaikan dalam Focus Group Discussion “Pembaharuan Partai Politik” yang diselenggarakan oleh Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Universitas Andalas dan Lembaga Gemawan di Hotel Santika Pontianak tanggal 3 Mei 2016

[2] Penulis adalah aktivis dan pegiat demokrasi

 

About Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CAPTCHA Image

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>